TRIBUNWOW.COM - Menteri Sosial Tri Rismaharini terus menjadi sorotan dan perbincangan atas aksi blusukan yang dilakukannya.

Tidak sedikit yang lantas menilai blusukan dari Risma sebagai pencintraan untuk tujuan di Pilkada DKI Jakarta mendatang.

Menanggapi hal itu, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai kondisi tersebut sedikit aneh.

Baca juga: Rocky Gerung Baca Rencana PDIP soal Kekosongan DKI: Jangan Kaget kalau Diputuskan Plt-nya Risma

Baca juga: Anggap Keterlaluan jika Risma Blusukan demi Pamor, Refly Harun: Sama Saja Manfaatkan Orang Miskin

Pasalnya Risma sendiri saat ini sudah menjabat sebagai menteri sosial yang bisa dikatakan jabatan yang lebih tinggi dibadingkan posisi gubernur.

Meski begitu, Refly Harun menilai tetap ada kemungkinan untuk terjadi.

Dirinya pun mencontohkan langkah dari Khofifah Indar Parawansa yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur setelah juga menjadi seorang Mensos.

"Ini menteri sosial digiring untuk menjadi calon gubernur, agak aneh sedikit," ujar Refly Harun.

"Tetapi bukan berarti tidak ada presedennya."

"Presedennya sudah ada, yaitu Khofifah Indar Parawansa, pamit dari menteri sosial menjadi gubernur Jawa Timur," jelasnya.

Menurut Refly Harun jika memang Risma akan maju di Pilkada DKI Jakarta pada 2022 atau jika dimundurkan menjadi 2024, maka mantan wali kota Surabaya itu harus mundur dari jabatannya sebagai menteri.

Hal sama sebelumnya juga dilakukan oleh Khofifah yang mundur dari Mensos dan maju di Pilgub Jatim 2018.

"Padahal menteri sosial sudah jelas, sementara gubernur Jawa Timur kan belum tentu," kata Refly Harun.

"Tri Rismaharini juga begitu, kalau nanti 2022 akan maju sebagai calon gubernur DKI barangkali sangat besar kemungkinannya akan berhadapan dengan Anies Baswedan, maka Tri Rismaharini harus mundur dari jabatan sebagai menteri sosial," terangnya.

Baca juga: Bukan Blusukan, Risma Klarifikasi Soal Aksi Temui Tunawisma: Manusia Apa Kalau Saya Diam Saja?

Meski begitu, Refly Harun memiliki pandangan lain ketika Risma benar-benar akan maju di Pilkada DKi.

Yakni dikatakannya Risma hanyalah mengikuti instruksi dan kemauan dari partainya, yakni PDI Perjuangan.

"Bagaimana jalannya ceritanya, menteri sosial itu jabatan yang tinggi tetapi harus mundur untuk berebut di Pilkada DKI."

"Kalau memang Tri Rismaharini mau yaitu artinya sebenarnya adalah mengikuti kemauan partai politik," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 5.22

Anggap Keterlaluan jika Risma Blusukan demi Pamor

Aksi blusukan Menteri Sosial Tri Rismaharini mengundang banyaks sorotan.

Satu di antaranya yakni Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun.

Ia khawatir jika aksi blusukan Risma itu hanya untuk memeroleh perhatian demi maju di Pilkada DKI 2022.

Hal itu diungkapkannya dalam kanal YouTube Refly Harun, Minggu (10/1/2021).

Baca juga: Pengakuan Tunawisma yang Diangkut Risma, Ungkap Obrolan dengan Mensos: Tidak Tega dan Sedih

Baca juga: Bukan Blusukan, Risma Klarifikasi Soal Aksi Temui Tunawisma: Manusia Apa Kalau Saya Diam Saja?

Refly berharap Risma tulus memerhatikan rakyat kelas bawah hingga harus blusukan di DKI Jakarta.

"Sesungguhnya bukan blusukan yang penting," ujar Refly.

"Tapi apa tujuan dari semua itu, kalau tujuannya tidak diorkestrasi, tujuannya mulia, pengenalan ya oke-oke saja."

Refly pun menyinggung soal Pilkada DKI Jakarta 2022 mendatang.

Ia tak berharap Risma hanya mencari popularitas demi mencalonkan diri sebagai orang nomor satu di Ibu Kota.

"Tapi kalau ini untuk politisasi, misalnya persiapan Pilkada DKI 2022 atau 2024, tergantung jadwalnya kapan," ujar Refly.

"Atau juga menaikkan pasaran di dalam Pilpres 2024."

"Wah itu kebangetan namanya."

"Sama saja memanfaatkan orang miskin untuk mendongkrak popularitas," sambungnya.

Baca juga: Pengakuan Tunawisma yang Diangkut Risma, Ungkap Obrolan dengan Mensos: Tidak Tega dan Sedih

Baca juga: Kunci (chord) Gitar dan Lirik Lagu Ora Sido Rabi - Nella Kharisma: Ikhlasno Aku Rabi karo Wong Liyo

Meskipun begitu, Refly yakin Risma tak akan melakukan hal yang dikhawatirkannya.

Ia lantas menyinggung soal prestasi Risma selama menjadi wali kota Surabaya.

"Tapi saya yakin Risma tidak begitu," jelas dia.

"Dia adalah orang yang peduli, concern, prestasinya juga bagus di Surabaya."

Lebih lanjut, Refly menambahkan bahwa Risma tak seharusnya blusukan di DKI Jakarta.

Sebagai seorang menteri, Risma disebutnya tak punya wilayah khusus layaknya wali kota atau gubernur.

"Tapi persoalan utama di republik ini adalah dia sudah shifting, dari seorang wali kota pada seorang menteri," terang Refly.

"Sebagai seorang wali kota dia punya wilayah, punya rakyat karena dia dipilih rakyat."

"Tetapi ketika dia menjadi menteri maka dia lebih membantu presiden."

"Dia tidak punya rakyat, tidak punya wilayah secara langsung," sambungnya.

Ia mengatakan, blusukan itu merupakan kewajiban Anies Baswedan sebagai seorang gubernur.

"Karena bukan orang yang dipilih rakyat secara langsung."

"Yang dipilih rakyat secara langsung itu adalah gubernur, dalam hal ini Anies Baswedan," tukasnya.

Simak videonya berikut ini mulai menit ke-4.49:

(TribunWow/Elfan/Jayanti)