TRIBUNWOW.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menanggapi banyaknya kritik dan sindiran yang dilontarkan kepada Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini alias Risma.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Apa Kabar Indonesia di TvOne, Jumat (8/1/2021).

Diketahui, Risma banyak melakukan aksi blusukan di sejumlah kawasan di DKI Jakarta, tidak lama setelah dilantik sebagai Menteri Sosial.

Baca juga: Pengamat Minta Mensos Risma Reshuffle Staf, Singgung Rawan Korupsi: Tempatkan Orang yang Ibu Percaya

Risma menyambangi sejumlah pengemis dan gelandangan untuk diberi pelatihan agar dapat hidup layak.

Menanggapi hal itu, Gilbert justru mempertanyakan orang-orang yang mengkritik aksi blusukan Risma.

"Saya heran itu menjadi persoalan. Itu 'kan kejadian spontan yang sah-sah saja," komentar Gilbert Simanjuntak.

Ia menilai sudah sewajarnya pejabat publik melakukan aksi turun langsung ke lapangan untuk melihat realitanya.

"Yang masalah adalah kalau pejabat tidak turun blusukan, tidak turun ke lapangan," ucap Gilbert.

Gilbert menyebut sejauh ini ada tiga lokasi yang termonitor didatangi Risma selama blusukan.

Ia kemudian menyinggung pejabat publik lain yang tidak melakukan aksi blusukan.

Menurut dia, justru hal ini yang harus dipertanyakan.

Baca juga: Biasa Dapat Rp 50.000 Per Hari, Pemulung Mengaku Tak Betah Dipindah Risma ke Balai Rehab: Dikurung

"Jadi kalau itu menjadi persoalan, bagaimana orang yang tidak blusukan? Kenapa itu tidak dipersoalkan?" sindir Gilbert.

"Harusnya orang yang dipersoalkan yang tidak blusukan," lanjut dia.

Mengenai banyaknya kritik yang dilontarkan ke Risma tidak lama setelah blusukan, Gilbert menilai mereka hanya merasa lahan pekerjaannya direbut Mensos.

"Artinya ada yang merasa itu menjadi 'mainannya'. Itu 'kan kekanak-kanakan, 'mainan saya diambil'. Sikapi saja secara dewasa," komentar Gilbert.

"Mungkin yang merasa mainannya diambil. Itu kalau kita lihat, ya orang yang protes," ungkit anggota DPRD Fraksi PDIP ini.

Gilbert justru menyindir pejabat publik yang tidak melakukan aksi langsung turun ke lapangan seperti Risma.

"Kenapa mesti di belakang meja terima laporan, muncul di TV. Turun saja ke lapangan," ucapnya.

"Kalau tidak berani turun ke lapangan, ya jangan salahkan orang yang turun ke lapangan," tambah Gilbert.

Lihat videonya mulai menit ke-1.00:

Pengamat: Kalau di DKI Itu Tugas Gubernur

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menanggapi aksi blusukan yang dilakukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau dikenal dengan Risma.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Kompas TV, Kamis (7/1/2021).

Diketahui Risma melakukan aksi blusukan ke sejumlah kawasan di DKI Jakarta dan menemui masyarakat yang kurang mampu.

Baca juga: Bantah Risma Pencitraan Blusukan demi Maju di Pilpres 2024, KSP: Mau Bekerja Baik Kok Direcokin

Namun aksi tersebut menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Agus Pambagio.

"Terkait dengan kegiatan Mensos yang blusukan ke daerah-daerah kumuh di Jakarta dan di tempat-tempat lain," kata Agus Pambagio.

"Menurut saya itu suatu langkah yang tidak perlu," komentarnya.

Ia menyebut aksi blusukan itu seharusnya dilakukan kepala daerah setempat.

Seperti aksi blusukan di wilayah DKI Jakarta, Agus menilai, seharusnya dilakukan Gubernur Anies Baswedan.

"Tugas Mensos yang dikerjakan sekarang, blusukan itu, sebenarnya tugas kepala daerah," terang Agus.

"Kalau di DKI, itu tugas gubernur, lah," lanjut dia.

Ia menyebut tugas Menteri Sosial seharusnya lebih kepada membuat kebijakan.

Baca juga: Mensos Risma Dituduh Pencitraan Gara-gara Blusukan, Pengamat: Enggak Salah, Mereka Cuma Bosan Saja

Agus kemudian memberi saran bahwa ada hal genting yang harusnya mulai dikerjakan Risma, yakni memastikan data orang miskin.

Ia menyinggung semrawutnya data tersebut dapat menjadi celah untuk korupsi.

"Yang lebih penting, saya sarankan kepada Bu Mensos bereskan data orang miskin yang sampai hari ini menjadi amburadul," papar Agus.

"Itu menjadi lahan korupsi, karena datanya tidak betul," katanya.

Agus memberi contoh pengalaman yang terjadi di tempat tinggalnya saat pembagian bantuan sosial (bansos) tahun lalu.

"Saya ambil contoh, di RW saya ini kemarin tahun lalu waktu bansos, kita bekerja untuk mendata ulang. Datanya jadi, kita kirim ke Mensos, dan bantuannya sesuai dengan jumlah orang miskin di wilayah RW saya," kata Agus.

"Tapi hari ini terima dari kantor pos bahwa data orang miskinnya kembali ke data 2015. Yang awalnya kemarin data itu 380 sekian, sekarang kembali ke 85," ungkapnya. (TribunWow.com/Brigitta)