TRIBUNWOW.COM - Semenjak dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (23/12/2020), Tri Rismaharini sudah mulai bekerja sebagai menteri sosial.

Dilansir TribunWow.com, Risma mengaku kaget dengan keuangan yang dikelola oleh Kemensos.

Hal itu diungkapkannya dalam tayangan YouTube KompasTV, Jumat (25/12/2020).

Baca juga: Ungkap Skema Bansos 2021, Risma Ikuti Arahan Jokowi: Tak Lagi Sembako dan Dikirim Lewat Kantor Pos

Baca juga: Cara Cek Penerima Bansos Tunai Sebesar Rp 300 Ribu, Login Melalui dtks.kemensos.go.id

Risma mengatakan bahwa jenis keuangan itu tidak hanya dana Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara (APBN), melainkan juga anggaran di luar APBN.

Oleh karenanya, ia mengaku menjadi tugas berat untuk mengelola semua keuangan tersebut.

"Yang paling penting adalah bagaimana kontrol keuangan itu bisa dilakukan dengan tepat," ujar Risma.

"Masalahnya, Kementerian sosial itu ternyata bukan hanya ngelola yang APBN, ternyata ada beberapa anggaran yang jumlahnya besar."

"Termasuk izin-izin, donasi dan sebagainya. Ada yang non APBN itu juga besar sekali katanya," ungkapnya.

Mantan Wali Kota Surabaya itu lalu menyinggung soal tata kelola di internal Kemensos, khususnya dalam mengelola dana tersebut, termasuk dana bantuan sosial penanganan Covid-19.

Dikatakannya bahwa salah satu tugasnya sebagai Menteri Sosial adalah akan memperbaiki tata kelola tersebut.

Baca juga: Sandiaga dan Risma Disebut Punya Kans di 2024, Pengamat: Kalau Prabowo dan Megawati Tidak Merestui?

Dirinya memastikan akan terus melakukan perbaikan sambil jalan.

"Kalau mau keluar baik itu di dalam harus baik. Percaya omongan saya, kalau di dalam tidak baik di keluar juga tidak akan baik, pasti itu," kata Risma.

"Tapi kan nggak bisa saya menunggu ini sampai baik, padahal di lapangan membutuhkan,"

"Jadi tata kelola yang baik pasti akan menghasilkan output yang bagus, kalau tata kelola amburadul pasti outputnya jelek," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 0.45:

Ungkap Skema Bansos 2021

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan skema penyaluran bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 pada 2021.

Dilansir TribunWow.com, Irma mengatakan penyaluran bansos pada 2021 sangat berbeda dengan skema yang sebelumnya.

Dikatakannya bahwa penyaluran bansos tahun depan akan memanfaatkan kantor pos.

Alasannya menurutnya selain untuk mencegah terjadinya kerumunan juga untuk meminimalisir ada pihak-pihak yang menyalahgunakan.

Dengan begitu menurutnya masyarakat tidak perlu mengantre untuk mengambil bansos karena akan diantar oleh tukang pos ke alamat penerima.

Risma mengatakan bahwa keputusannya itu dilakukan juga berdasarkan masukan dan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dirinya menambahkan untuk bentuk bansosnya bukan lagi sembako melainkan uang tunai.

Baca juga: Ingatkan Arahan Jokowi, Risma Tak Mau Ditolak Masuk Surga Gara-gara Jabatan Mensos: Saya Takut Itu

Baca juga: Prabowo dan Sandiaga Uno Dirangkul Masuk Kabinet, Irma Chaniago: Tak Ada Orang Sebaik Pak Jokowi

"Karena saya butuh cepat, mungkin kita akan komunikasi dengan kantor pos. Dari kantor pos itu kayak surat, langsung diantar," kata Risma, dikutip dari YouTube Kompas TV, Sabtu (26/12/2020).

"Tapi bahwa memang kita upayakan tidak cash, karena risiko dan Pak Presiden juga nyampaikan bentuknya kalau bisa ndak usah sembako," jelasnya.

Sementara itu terkait keamanan di kantor pos, Risma menegaskan tetap akan memantaunya.

"Soal kemanan, itu kan nanti ada kontraknya ada tanggung jawabnya. Kalau ada apa-apa ya dia harus ganti," tegasnya.

"Itu akan saya pikirkan minggu depan," ujar dia.

Lebih lanjut, mantan Wali Kota Surabaya itu mengaku saat ini masih terus menggodok data penerima bansos.

Namun menurutnya khusus untuk bulan Januari 2021 karena mepetnya waktu, akan menggunakan data sebelumnya.

Meski begitu Risma akan kembali memastikan data tersebut kepada setiap daerah untuk mengoreksinya.

"Datanya belum. Untuk Januari mungkin baru godok irisan-irisan tadi. Karena kita hanya melakukannya melalui software untuk Januari, karena tidak ada waktu," jelas Risma.

"Kita kembalikan ke daerah kalau daerah selama tiga hari tidak ada input apapun apapun berarti menerima."

"Jadi Senin (28/12) saya rapatkan, Selasa (29/12) pagi sudah bisa dikirim ke daerah," katanya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)