TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun kembali mempertanyakan sikap diam dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait beberapa persoalan yang menyangkut pendukungnya.

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun pun menyebut bahwa Prabowo terkesan sudah melupakan para pendukungnya di Pilpres 2019 lalu.

Hal itu diungkapkannya dalam kanal YouTube pribadinya, Refly Harun, Kamis (24/12/2020).

Baca juga: Viral Meme Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandi Happy Ending, Irma S.Chaniago: Saya Cukup Menyesal Juga

Baca juga: Immanuel Ungkap Kekecewaan Gerindra Dapat 2 Menteri: Saya Lihat Fadli Zon Tetap Menyerang

Ia mulanya mengingatkan kembali para pendukung Prabowo-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 yang terdiri dari kelompok society maupun dari partai politik.

"Kita tahu bahwa ketika maju di Pilpres 2019 bahkan sebelumnya di 2014, Prabowo didukung dan disokong oleh beberapa komponen society, sebut saja FPI, bersama juga kelompok-kelompok lainnya seperti PA 212, GNPF Ulama," ujar Refly Harun.

"Beberapa partai seperti PKS, PAN, ada Demokrat yang akhirnya berlabuh juga di situ," imbuhnya.

Namun menurut Refly Harun, semenjak masuk ke dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Pertahanan, Prabowo menunjukkan sikap yang berbeda.

Dirinya menyinggung persoalan yang tengah dihadapi oleh pendukung besarnya yakni Front Pembela Islam (FPI) bersama juga Imam Besarnya, Habib Rizieq Shihab.

"Tetapi faktanya adalah ketika pendukung-pendukung calon presiden Prabowo-Sandiaga Uno katakanlah disudutkan, diperlakukan tidak adil bahkan ada enam laskar FPI yang tewas tetapi belum ada kejelasan, termasuk Habib Rizieq yang ditahan." 

"Prabowo diam saja, Prabowo seolah-olah tidak peduli bahwa pendukungnya di Pilpres kemarin satu demi satu dilaporkan," ungkapnya.

Baca juga: Ditarget Jokowi 1 Tahun Harus Ada Perubahan di Sektor Pariwisata, Sandiaga Uno: Ini Tugas Berat

Selain itu, Refly Harun menyayangkan respons dari pemerintah terhadap kelompok oposisi, termasuk di antaranya adalah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia.

Menurutnya, kondisi tersebut menandakan proses demokrasi tidak berjalan dengan baik.

"Termasuk juga munculnya kelompok-kelompok yang mengambil sikap berseberangan dengan pemerintah juga mengalami kendala, seperti Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia," kata Refly Harun.

"Ada kecenderungan demokrasi kita mulai dimasuki lagi unsur-unsur militerisme," imbuhnya.

Oleh karenanya, mantan Komisaris Utama PT Pelindo itu berharap Prabowo menjadi sadar dan tetap memikirkan dan mempedulikan para pendukungnya.

Ia juga berharap Prabowo bersama Partai Gerindra tetap bisa menjadi oposisi untuk mencipatakan keseimbangan dalam berdemokrasi.

"Mudah-mudahan Prabowo sadar kesadarannya hal-hal seperti ini, kecuali kalau yang bersangkutan tidak peduli lagi dengan massa yang mendukung dia," harapnya.

"Bahwa demokrasi sangat penting bagi kesehatan negeri ini, bahwa oposisi itu tidak boleh dimatikan karena dia menjadi obat demokrasi," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 4.54:

Mardani Ali Sayangkan Prabowo dan Sandiaga Masuk Kabinet

Politisi PKS, Mardani Ali Sera berikan tanggapan terkait masuknya Sandiaga Salahuddin Uno di dalam kabinet Indonesia Maju.

Sandiaga Uno sebelumnya diangkat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf).

Dilansir TribunWow.com dalam acara Satu Meja The Forum, Rabu (23/12/2020), Mardani Ali mengaku menyayangkan kondisi tersebut.

Baca juga: Immanuel Ungkap Kekecewaan Gerindra Dapat 2 Menteri: Saya Lihat Fadli Zon Tetap Menyerang

Baca juga: Viral Meme Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandi Happy Ending, Irma S.Chaniago: Saya Cukup Menyesal Juga

Mardani mengatakan bahwa kondisi tersebut tidak sehat untuk kelangsungan demokrasi.

Seperti yang diketahui, masuknya Sandiaga Uno dalam pemerintahan menyusul Prabowo Subianto yang sudah lebih dulu menjadi Menteri Pertahanan.

Mardani mengakui bahwa kondisi tersebut merupakan sebuah eksperimen baru karena baru pertama kali terjadi di dalam dunia perpolitikan.

"Yang pertama ini eksperimen baru karena sebelum-sebelumnya hampir tidak ada kompetitor di capres atau wapres yang masuk dalam line up kabinet," ujar Mardani.

"Oleh karena itu kita bisa melihat seperti apa efektifitas dan hasilnya."

Menurut Mardani tidak seharusnya penantang di Pilpres, baik capres maupun cawapres justru bergabung dalam gerbong pemerintahan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa masuknya Prabowo dan Sandi di kabinet Presiden Jokowi memberikan kekecewaan tersendiri.

Menurutnya, kekecewaan itu tidak hanya dari pendukung Prabowo-Sandi melainkan juga mungkin dari pendukung Jokowi-Maruf Amin.

"Tetapi catatan saya adalah ada kesehatan demokrasi yang harus kita jaga bersama," kata Mardani.

"Saya melihatnya ketika Pak Prabowo masuk kekecewaan itu ada sebagian pendukung 02, ketika Bang Sandi masuk agak sempurna kekecewaannya," ungkapnya.

Baca juga: Ditarget Jokowi 1 Tahun Harus Ada Perubahan di Sektor Pariwisata, Sandiaga Uno: Ini Tugas Berat

Dengan begitu menurut Mardani kondisi tersebut justru tidak baik untuk proses demokrasi.

Dikatakannya bahwa setelah masuknya Prabowo dan Sandi, secara umumnya adalah Gerindra, maka tidak ada keseimbangan antara koalisi dengan oposisi.

"Dan ini tidak sehat buat demokrasi yang sehat, secara logika dan etika partai atau figur pendukung Pak Prabowo menjadi kekuatan penyeimbang di luar, menjadi oposisi akurasi publik akan terakomodasi dengan baik oleh kelompok opsisi untuk check and balance. Dan itu sehat," jelas Mardani.

"Kita punya pola pikir yang berbeda-beda dan untuk itu kita perlu bersama-sama menyehatkannya bukan mengawinkannya secara paksa," tegasnya menutup.

Simak videonya mulai menit ke- 8.38:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)