TRIBUNWOW.COM - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani mengatakan, pemerintah wajib memastikan kualitas dari vaksin Covid-19 yang dibagikan gratis kepada masyarakat.

"Menggratiskan vaksin tidak menggugurkan kewajiban pemerintah untuk memastikan safety efikasi dan kualitas vaksinnya sambil menunggu uji klinis selesai," kata Netty dalam diskusi bedah buku putih penanganan Covid-19 secara virtual, Kamis (17/12/2020).

Netty mengatakan, vaksin Covid-19 yang diberikan ke masyarakat harus mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan lolos sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Baca juga: Meski Vaksin Covid-19 Gratis untuk Seluruh Masyarakat, 6 Kelompok Ini akan Jadi Prioritas Vaksinasi

Menurut Netty, hal tersebut penting mengingat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap vaksin cukup rendah.

"Nah berarti pemerintah juga harus memperbaiki manajemen komunikasi publik," ujarnya.

Lebih lanjut, Netty mengatakan, pengawasan terhadap proses pengadaan vaksin hingga vaksinasi tetap dilakukan meski DPR memasuki masa reses.

"Komisi IX sepakat harus kita awasi, bukan tidak setuju vaksin ya, pengadaan sampai proses vaksinasi kita kawal," pungkasnya.

Baca juga: Bantah Isu Tak Setuju dengan Vaksin Covid-19, IDI Siap Disuntik Pertama Kali: Dari Awal Mendukung

Presiden Jokowi sebelumnya mengumumkan bahwa pemerintah akan menggratiskan semua vaksin Covid-19.

Keputusan ini diambil setelah para pemangku kepentingan menerima banyak masukan dari masyarakat dan mengalkulasi ulang keuangan negara.

"Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020).

Baca juga: Politikus PDIP Minta Pemerintah Sosialisasi secara Masif ke Masyarakat soal Vaksin Covid-19 Gratis

Atas keputusan ini, Jokowi menginstruksikan jajarannya di semua kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.

Ia juga memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain untuk program vaksinasi gratis.

Tak hanya itu, Jokowi menegaskan bahwa dirinya akan menjadi orang yang pertama kali divaksin di Indonesia.

Hal ini demi memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin Covid-19 aman digunakan. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Meski Gratis, Pemerintah Wajib Pastikan Vaksin Covid-19 Berkualitas"