TRIBUNWOW.COM - Epidemiolog Pandu Riono menanggapi rencana vaksinasi untuk menekan laju pertambahan kasus Covid-19.
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Kabar Petang di TvOne, Selasa (8/12/2020).
Diketahui sebelumnya pemerintah telah mendatangkan 1,2 juta dosis Vaksin Sinovac dari Tiongkok sebagai solusi mencegah penyebaran Virus Corona.
Baca juga: Soal Vaksin Sinovac, Menkes Terawan: Pemerintah Hanya akan Menyediakan Vaksin yang Terbukti Aman
Pandu Riono kemudian menjelaskan akan ada vaksin sejenis yang didatangkan dalam kloter berikutnya.
"1,2 (juta) itu tahap pertama, berikutnya 1,8 (juta). Totalnya yang saya dengar 3 juta," kata Pandu Riono.
Pandu mengaku ragu Vaksin Sinovac akan efektif menekan penyebaran Virus Corona.
Meskipun begitu, ia mengakui vaksin jenis tersebut sudah dibeli pemerintah.
"Problemnya 'kan kita belum tahu efektivitasnya. Problemnya kita sudah telanjur beli, tapi belum tahu efektivitasnya. Jadi memang luar biasa," singgung Pandu.
Ia menjelaskan keberadaan vaksin bukan berarti dapat membantu mengurangi laju penularan Covid-19.
Menurut Pandu, vaksin bukan solusi utama dari pandemi Covid-19.
Vaksin hanya sebagai langkah awal untuk menekan penyebaran Virus Corona.
Baca juga: 1,2 Juta Vaksin Covid-19 Diprioritaskan untuk Tenaga Kesehatan, Bio Farma: Bisa Memberikan Keamanan
Ia menerangkan protokol kesehatan harus tetap dilakukan meskipun masyarakat sudah divaksin.
"Vaksin sendiri tidak pernah bisa menekan atau mengatasi pandemi. Dia hanya salah satu cara yang kita bisa pakai untuk menekan pandemi, menekan transmisi," terang epidemiolog Universitas Indonesia (UI) ini.
"Cara-cara lain harus dilakukan," tambah Pandu.
Ia kemudian menanggapi klaim bahwa efektivitas Vaksin Sinovac mencapai 90 persen.
Pandu kemudian membandingkan dengan vaksin jenis-jenis lain yang telah terbukti berhasil melindungi dari penularan Covid-19.
"Kalau efektivitasnya 90 persen, bagus. Tapi kita 'kan belum tahu," ungkit Pandu.
"Vaksin yang lain, dari jenis Moderna, Pfizer, dan Oxford sudah diketahui 90 persen daya proteksinya," lanjut dia.
Ia menyinggung belum ada data terkait efektivitas Vaksin Sinovac.
"Sedangkan yang sudah datang di Indonesia itu belum diketahui karena belum ada datanya," ungkap Pandu.
Lihat videonya mulai dari awal:
6 Alasan Pemerintah Pilih Vaksin Sinovac dari Tiongkok
Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com pada Selasa (8/12/2020), Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menjelaskan bahwa ada enam alasan mengapa pemerintah memilih Sinovac.
Siti menyebut, Sinovac merupakan vaksin yang masuk dalam rekomendasi WHO.
Sehingga pemerintah bisa mendapatkan vaksin yang dijamin aman, bermutu, dan berkhasiat baik.
Alasan kedua adalah harganya yang terjangkau sesuai dengan kemampuan pemerintah.
"Kalau berkhasiat tapi harga luar biasa kan kita juga punya keterbatasan," ungkapnya.
Ketiga, Sinovac sudah masuk uji klinis tahap ketiga.
Sedangkan pemerintah itu melakukan riset snediri dalam uji klinis fase ketiga.
Lalu keempat, efek samping dari vaksin ini dianggap rendah.
Baca juga: Positif Covid-19, Sandiaga Uno Mohon Doa: Di Balik Kesulitan Pasti Ada Kemudahan
Kelima, vaksin ini memiliki dosis tunggal.
Sehingga tidak perlu penyuntikan berkali-kali dalam kurun waktu tertentu.
Nadia melanjutkan, pertimbangan keenam adalah sistem distribusi yang sudah dimiliki Indonesia.
Ia menyebut, pemilihan vaksin antara satu negara dengan negara lainnya itu berbeda-beda.
"Misalnya rantai dingin antara dua hingga delapan derajat. Dalam kondisi darurat maka tentu kita pilih yang sesuai dengan yang sudah ada itu," terang Nadia.
"Jadi banyak hal ya yang kita bisa jadikan pertimbangan. Pemilihan vaksin itu sangat bergantung negara itu sendiri, bukan negara lain," lanjutnya.
Baca juga: Meski Vaksin Covid-19 Telah Tiba, Presiden Jokowi Ingatkan Pentingnya Protokol Kesehatan 3M
Setelah 1,2 juta vaksin tiba pada Desember, pemerintah menyebut akan datang lagi 1,8 juta vaksin suntik pada Januari 2021.
Di bulan Januari nantinya, 45 juta dosis bahan baku curah pembuatan vaksin Covid-19 juga akan datang.
45 juta dosis akan tiba dalam dua gelombang.
Gelombang pertama sebanyak 15 juta dosis dan gelombang kedua sebanyak 30 juta.
Meski demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, vaksinasi baru bisa dilakukan setelah mendapatkan izin dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan.
“Setelah mendapatkan izin dari BPOM, baru kita lakukan vaksinasi. Kaidah-kaidah saintifik, kaidah-kaidah ilmiah ini juga saya sudah sampaikan, wajib diikuti," jelas Jokowi dikutip dari presidenri.go.id.
Ia menegaskan, agar vaksin ini benar-benar dijaga agar tak terjadi hal-hal yang diinginkan.
"Kita ingin keselamatan, keamanan masyarakat itu harus betul-betul diberikan tempat yang paling tinggi,” pungkasnya. (TribunWow.com/Brigitta/Gipty)