TRIBUNWOW.COM - Menteri Sosial Juliari Peter Batubara harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juliari Batubara menjadi tersangka dalam dugaan kasus suap pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19, Minggu (6/12/2020).

Penangkapan dan penetapan tersangka oleh KPK terhadap Juliari Batubara yang notabene merupakan Bendahara Umum Partai PDIP disebut mencoreng partai berlogo kepala banteng.

Baca juga: Singgung Prakerja hingga BLT, Febri Diansyah Minta KPK Selidiki Lebih Jauh Kasus Juliari Batubara

Baca juga: Disimpan Dalam 7 Koper, Lihat Penampakan Uang Rp 14,5 Miliar Hasil Dugaan Korupsi Juliari Batubara

Hal itu diungkapkan oleh Politikus PDIP, Deddy Sitorus dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam 'tvOne', Minggu (6/12/2020).

Dilansir TribunWow.com, Deddy Sitorus mengatakan bahwa dirinyalah bersama partai PDIP yang merasa paling dan pertama tersakiti.

Ia menambahkan, partainya lah yang paling dirugikan atas tertangkapnya Juliari Batubara,

Meski begitu, Deddy Sitorus mengaku memberikan apresiasi atas kinerja KPK dalam menegakkan hukum korupsi di Tanah Air.

Oleh karenanya, ia mengaku mendukung penuh setiap proses hukum yang berjalan di KPK, termasuk terhadap Juliari Batubara.

Menurutnya, tidak ada toleransi bagi pihak-pihak yang melakukan korupsi.

"Saya kira sikap dari pimpinan partai sudah jelas bahwa ada statemen dari sekretaris jenderal bahwa kita mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK dan juga institusi lain," ujar Deddy Sitorus.

"Karena kita percaya bahwa korupsi itu adalah kejahatan terhadap peradaban, terhadap rakyat dan negara," jelasnya.

Deddy Sitorus pun mengaku bahwa PDIP akan bersikap kooperatif mengawal pemeriksaan Juliari Batubara.

"Terus terang kita selalu kooperatif dan memberikan yang terbaik karena kitalah yang paling pertama tersakiti dengan kasus seperti ini," kata Deddy Sitorus.

Baca juga: Rocky Gerung Sebut Konyol soal Kasus Dugaan Korupsi Juliari Batubara: Hak Rakyat Miskin Dia Rampok

Lebih lanjut, dirinya mengaku menyayangkan dan menyesalkan apa yang diperbuat oleh Juliari Batubara.

Padahal menurutnya, setiap kader PDIP sudah diwanti-wanti dan diperintahkan oleh Ketua Umum, yakni Megawati Soekarnoputri untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan bangsa dan negara, termasuk korupsi.

Ia menambahkan bahwa Presiden ke-5 RI itu sampai menangis dalam memperingatkan kadernya untuk tidak melakukan korupsi.

"Karena Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri pada setiap kesempatan selalu bahkan sampai berderai air mata mengingatkan seluruh kadernya agar jangan pernah melakukan menyalahgunakan kekuasaan terutama korupsi," jelas Deddy Sitorus.

"Ketua Umum PDI Perjuangan selalu mengingatkan jangan coba-coba membohongi rakyat, jangan coba-coba korupsi," imbuhnya.

Deddy Sitorus pun menyebut kerja kerasnya selama ini menjadi sia-sia setelah tertangkapnya Juliari Batubara.

Karena secara langsung akan berdampak buruk terhadap PDIP itu sendiri.

"Nah tetapi kan masih tetap terjadi, dan kita sebagai partai yang paling dirugikan karena kerja keras kita di seluruh Indonesia itu menjadi sia-sia," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 8.57:

Jokowi: Saya Tak akan Melindungi

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah berulang kali memperingatkan Juliari dan para pejabat negara yang lain agar tidak melakukan korupsi.

Dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (6/12/2020), kini Jokowi mengatakan, akan menghormati proses hukum yang berjalan terhadap Juliari.

Presiden mengatakan, ia sudah mengingatkan para menteri untuk tidak melakukan korupsi.

Baca juga: 5 Fakta Kasus Dugaan Suap Juliari Batubara, Ada Laporan Masyarakat hingga Bukti Uang Dalam Koper

"Saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju jangan korupsi, sudah sejak awal," tegas ayah dari Gibran Rakabuming Raka itu.

Jokowi juga menyinggung soal instruksinya kepada para menteri agar menciptakan sistem untuk menutup celah praktik korupsi.

Ia mengatakan, dirinya sudah berkali-kali mengingatkan para menterinya, termasuk para pejabat negara yang lain seperti gubernur, walikota, hingga bupati agar tidak korupsi.

"Hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD kabupaten kota, APBD provinsi, dan APBN, itu uang rakyat," kata Jokowi, di Istana Bogor, Sabtu (6/12/2020).

"Apalagi ini terkait dengan bansos dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional."

"Bansos itu sangat dibutuhkan oleh rakyat," ungkap Jokowi.

Jokowi menegaskan ia tidak akan melindungi pejabat negara yang terjerat kasus korupsi.

"Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi," kata dia.

"Kita semua percaya KPK bekerja secara transparan, terbuka, baik, professional." (TribunWow/Elfan/Anung)