Dilansir TribunWow.com, Ahok mengatakan bahwa langkah pertama adalah melakukan pemutihan dosa-dosa dari pemerintahan.

Hal itu diungkapkan Ahok dalam tayangan YouTube Butet Kartaredjasa, Minggu (11/10/2020).

Menurut Ahok, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap pejabat pastinya memiliki kesalahan, baik kecil maupun besar, hingga disengaja atau tidak.

Oleh karenya, dosa-dosa tersebut tidak perlu diwariskan dari rezim ke rezim.

"Langsung ada pemutihan dosa-dosa lama supaya rezim ke rezim itu terus menjadikan ini semacam ATM," ujar Ahok.

"Siapa yang enggak pernah buat salah gitu," imbuhnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menyinggung soal Pilkada serentak.

Dirinya hanya meminta kepada setiap calon untuk bisa membuka sejujur-jujurnya seluruh harta kekayaan yang dimiliki, termasuk harta warisan.

Karena ia mengaku tidak ingin ajang Pilkada tersebut menjadi awal dari terjadinya masalah baru, seperti misalnya korupsi.

"Saya pernah sampaikan, lalu Pilkada seluruh Indonesia, siapapun yang ikut harus bisa membuktikan secara terbalik hartanya," kata Ahok.

"Kalau kamu mengatakan harta warisan orang tua saya yang korup, enggak apa-apa, minimal rakyat tahu."

"Karena kita masih asumsi, anak pejabat yang korup pun belum tentu korup, belum tentu dia tidak punya hati melayani rakyat, belum tentu dia tidak punya hati menolong yang miskin yang membutuhkan pertolongan," jelasnya.

Lebih lanjut, Ahok mempunyai pandangan untuk meminimalisir terjadinya tindakan korupsi.

Suami dari Puput Nastiti Devi itu mengatakan bisa dengan cara memperbaiki gaji dari pejabat.

Namun dirinya menegaskan bukan lantas menaikkan gaji mereka.

"Tetapi yang penting, dia harus bisa membuktikan harta dari mana, pembuktian terbalik di pejabat, gaji pejabat diperbaiki," kata Ahok.

"Kita kan punya tunjungan operasional yang enggak boleh diambil, ya Anda boleh ambil resmi, asal Anda bisa menaikkan pendapatan berapa," jelasnya.

Meski begitu, ia mengaku tidak lantas melupakan tugas dan tanggung jawabnya, yakni menjamin kesejahteraan  rakyat.

Tak luput, dirinya mengatakan bisa menaikkan gaji dari aparat, baik TNI maupun Polri.

"Tapi KPI-nya jelas, misal rakyat Anda harus mempunyai jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, jaminan perumahan. Terus UMKM kamu bisa bantu dari kecil ke sedang, dari sedang jadi besar," ungkapnya.

"Aparat semua dinaikkan gajinya, prajurit TNI-Polri bagaimana? Kita bisa subsidi langsung ke orangnya," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 8.13

(TribunWow.com/Anung/Elfan)