TRIBUNWOW.COM - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok tanggapi soal kabar akan adanya kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta pada tahun 2021.
Dilansir TribunWow.com dalam kanal YouTube pribadinya, Panggil Saya BTP, Minggu (6/12/2020), Ahok menolak keras jika benar akan ada kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta.
Menurutnya, kenaikan gaji dan tunjangan harus mempertimbangkan asas kelayakan dan kepatutan.
Baca juga: Ahok Ungkap Jenis Partai yang Ingin Manfaatkan Dirinya demi Suara: Soal Istri Pun Bisa Difitnah
Baca juga: Jusuf Kalla Ungkap Alasan Dukung Anies di Pilgub DKI: Kalau Ahok yang Menang, akan Terjadi Keributan
Bahkan Ahok memprotes besaran tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta saat ini yang dinilai sudah sangat besar.
Ahok mulanya menanyakan besaran penghasilan dari seorang anggota DPRD DKI, Ima Mahdiah.
Ima Mahdiah yang merupakan politikus PDIP itu mengaku mendapatkan penghasilan bersih Rp 73 juta per bulannya setelah mendapatkan potongan pajak sebesar Rp 35 juta.
"Untuk gaji dan tunjangan satu bulan ini Rp 73 juta untuk take home pay semua dari tunjangan jabatan, tunjangan beras, jadi tidak ada kenaikan," jawab Ima Mahdiah.
Dari jumlah penghasilan tersebut, Ahok memberikan sorotan khusus untuk besaran tunjangan transportasi dan rumah.
Menurutnya, tunjangan mobil sebesar Rp 35 juta bagi sekelas DPRD DKI terlampau besar.
Bahkan dirinya membandingkannya dengan tunjangan transportasi yang didapat sebagai komisaris utama PT Pertamina.
"Tunjangan mobil Rp 35 juta? Ya saya ngamuk mana ada, saya jadi komut Pertamina aja sebulan tunjangan mobil yang sewanya Rp 35 juta," ungkapnya.
Selain tunjangan mobil, Ahok menilai tidak masuk akal untuk tunjangan rumah yang dianggarkan sebesar Rp 60 juta.
Baca juga: Alasan DPRD DKI Jakarta Ingin Naikkan Tunjangan di Tengah Pandemi: Niat Dewan Baik dan Mulia
Ahok menegaskan tidak akan pernah menyetujui besaran tunjangan mobil dan rumah sebesar itu, jika masih menjabat sebagai gubernur DKI.
"Tunjangan perumahan 60 juta dan tunjangan transportasi 21,5 juta," jelas Ima Mahdiah.
"Makanya jujur saja, kalau saya jadi gubernur, tidak akan pernah saya setuju tunjangan rumah tahun 2017 60 juta, mobil 21,5 juta saya tidak pernah setuju," tegas Ahok.
Simak videonya mulai menit ke- 4.55
Ahok Ungkap Jenis Partai yang Ingin Manfaatkan Dirinya demi Suara
Komisaris Utama (Komut) Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) buka-bukaan soal jenis-jenis partai.
Pria yang akrab dikenal dengan nama Ahok itu mengetahui mana partai yang ingin memanfaatkannya secara positif dan negatif.
Hal itu ia ungkapkan saat berbincang dengan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Ima Mahdiah.
Baca juga: Warga Kirim Karangan Bunga Dukung Pangdam Jaya, Fadli Zon Anggap Buang-buang Uang: Model Zaman Ahok
Dikutip dari YouTube Panggil Saya BTP, awalnya Ahok dan Ima membicarakan soal rumor kenaikan gaji DPRD DKI Jakarta.
Ahok bercerita, bahwa dirinya bisa membedakan partai yang menginginkan perubahan atau hanya menginginkan suara.
"Saya tahu mana partai yang mau memanfaatkan saya, mana yang manfaatkan negatif dan positif," kata dia.
"Ada partai yang ingin saya melakukan pembaharuan, perubahan, reformasi dalam tubuh partai," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Bagi partai yang memiliki niat baik, Ahok mengatakan dirinya akan dijadikan sebuah contoh atau role model partai tersebut.
Namun dalam partai yang memiliki niat buruk, nama Ahok akan dimanfaatkan sekadar untuk mendulang suara.
"Ada orang yang cuman manfaatin saya buat dapatin suara," kata Ahok.
Ahok mengatakan, mudah baginya untuk membedakan mana partai yang memiliki niat baik dan buruk.
Ia menjelaskan, partai yang hanya ingin mendulang suara akan menyerangnya begitu tidak sependapat.
"Begitu saya beda pendapat dengan partai tersebut, atau saya tidak jadi masuk partai tersebut, langsung segala sosmed partai itu, atau anggota menyerang saya," kata Ahok.
"Menghabiskan karakter saya, langsung menyarang."
"Saya tahu partai ini hanya partai yang manfaatin saya buat dapat suara," lanjutnya. (TribunWow/Elfan/Anung)