TRIBUNWOW.COM - Dokter sekaligus relawan Covid-19, dr Tirta Mandira Hudhi meluapkan kekecewaannya atas terjadi kerumunan massa pada beberapa hari terakhir.

Kerumunan massa tersebut terjadi dalam acara Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq Shihab atau Habib Rizieq.

Dilansir TribunWow.com dalam kanal YouTube Official iNews, Minggu (15/11/2020), dr Tirta lantas mempertanyakan ketegasan dari pemerintah, baik pusat maupun Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Habib Rizieq Shihab Ternyata Masih Kerabat dari Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Era SBY

Baca juga: Anies Baswedan Tak Datang ke Pernikahan Putri Habib Rizieq Shihab di Petamburan

Seperti yang diketahui, sejak tiba di Tanah Air pada Selasa (10/11/2020), kerumunan massa pendukung Habib Rizieq tak bisa terhindarkan.

Mulai dari penjemputan dan penyambutan di bandara, hingga acara-acara yang digelar atau diikuti oleh Habib Rizieq.

dr Tirta kemudian membandingkannya dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang dinilai mampu bersikap tegas dalam menindak pelanggar protokol kesehatan.

Termasuk langsung gencar melakukan tracking pihak-pihak yang terlibat dalam kerumunan.

Oleh karenanya, setelah terjadinya beberapa kerumunan  terkait Habib Rizieq itu, dr Tirta menyarankan kepada Pemprov DKI atau BNPB supaya dilakukan tes swab kepada orang-orang yang terlibat.

Menurutnya, tidak bisa dipungkiri bahwa risiko penularan Covid-19 di dalam kerumunan pastinya sangat tinggi.

"Harus, jelas, namanya random testing, kayak yang dilakukan Pak Ganjar dan Ridwan Kamil, tapi berani enggak, pertanyaannya berani enggak?" tanya dr Tirta.

Lebih lanjut, dr Tirta tambah merasa bingung dan kecewa terhadap sikap pemerintah pusat, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang justru menyumbang 20 ribu masker untuk acara pernikahan anak Habib Rizieq.

"Dan ini pertanggungjawaban Pak Doni Monardo. Saya relawannya BNPB, saya dikirim kemanapun 8 bulan tidak pernah masker gratis, saya cari sendiri," ungkapnya.

Baca juga: Refly Harun Sebut Pemerintah Tak Perlu Bahas Rencana Rekonsiliasi Habib Rizieq: Bukan Lawan Politik

Oleh karenanya, apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI dan BNPB mencerminkan adanya ketidakadilan dan ketidaktegasan dalam penegakkan aturan protokol kesehatan Covid-19.

"Ini pertanyaan untuk kedua orang, Pak Doni Monardo sebagai kepala BNPB yang pelaksana lapangan satgas Covid-19, tujuan memberikan 20 ribu masker ke tamu undangan nikah daripada pengungsi merapi itu gimana konsistensinya, itu uangnya darimana coba," kata dr. Tirta

"Yang kedua untuk Pemprov DKI, kok bisa, penerapan kerumunan itu kayak apa, kalau memang acara pernikahan boleh, buka sekolah, kampus, sama restoran, adil," imbuhnya.

"Jangan takut sama yang punya massa juga," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 9.30

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)