TRIBUNWOW.COM - Ketua DPP PDIP Nusyirwan Sujono menanggapi hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Apa Kabar Indonesia Malam di TvOne, Kamis (5/11/2020).

Menurut Nusyirwan, tidak selayaknya pasangan presiden dan wakil presiden itu disurvei secara terpisah.

Baca juga: Jokowi akan Beri Bintang Mahaputra kepada Gatot Nurmantyo, Mahfud MD: Pasti Ada yang Persoalkan

Pasalnya ia beranggapan kedua pemimpin negara itu bekerja beriringan, sehingga harus dinilai bersama-sama pula.

"Kalau ditanya cukup atau tidak, dengan tinjauan hasil survei, sebenarnya surveinya ini jangan mensurvei wakil presiden," komentar Nusyirwan.

"Tentu presiden dan wakilnya ini dalam suatu kesatuan kerja," jelasnya.

Ia memaparkan alasan sebaiknya wakil presiden tidak dinilai secara terpisah dari presiden.

"Sehingga kalau disurvei terpisah, ini agak enggak masuk di dalam cara berpikir kita. Bagaimana ditanya di dalam survei, 'Bagaimana peranan wakilnya?'," kata Nusyirwan.

Ia membenarkan keduanya memang ada peran masing-masing.

Mengenai hasil survei tersebut, Nusyirwan justru menilai angkanya ideal, meskipun kepuasan terhadap Ma'ruf Amin disebut kurang dari 50 persen.

"Terlepas dari ada peranan masing-masing, tentu beruntung saja ini hasilnya ada di bawahnya kinerja presiden," ungkap politikus PDIP ini.

"Menurut saya angka tersebut ideal, bahwa kepuasannya presiden 64 persen kemudian wakilnya 42 persen," lanjutnya.

Baca juga: LSI Sebut Kepuasan Masyarakat ke Jokowi soal Penanganan Covid-19 Terus Menurun Tiap Bulan

Ia menjelaskan alasan angka tersebut dianggap sesuai untuk kinerja Ma'ruf Amin.

Menurut Nusyirwan, justru jangan sampai angka kepuasan terhadap Ma'ruf Amin melebihi Jokowi.

Pasalnya kinerja pasangan pemimpin negara tersebut harus dianggap sebagai satu kesatuan.

"Kalau misalnya mendekati, atau katakanlah sama, atau bahkan melewati, dalam suatu kesatuan kerja antara presiden dengan wakil presiden, ini menimbulkan pertanyaan kembali," komentarnya.

"Jadi sebetulnya angka tersebut sangat bagus, ideal. Membuktikan bahwa kerjanya sudah bersama-sama dalam satu, secara konstitusi pun membantu presiden," lanjut Nusyirwan.

Ketika ditanya tentang hasil survei tersebut dapat menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Ma'ruf Amin, Nusyirwan enggan menjelaskan lebih jauh.

"Tidak perlu muncul pertanyaan itu," tandasnya.

Lihat videonya mulai dari awal:

Rizal Ramli Pertanyakan Peran Ma'ruf Amin: Antara Ada dan Tiada

Di sisi lain, sebelumnya, ekonom senior Rizal Ramli memberikan kritikan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Ma'ruf Amin.

Dilansir TribunWow.com, Rizal Ramli mempertanyakan peran yang dilakukan oleh Ma'ruf Amin dalam mengemban jabatan sebagai wakil presiden.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Di Depan Mahfud MD, Gatot Bacakan Hasil Survei Tingkat Kepuasan Setahun Jokowi: Tak Enak di Telinga

Baca juga: Pada Mahfud MD, Rizal Ramli Soroti Cara Penangkapan Aktivis KAMI, Bandingkan dengan Era Soeharto

Dalam kesempatan itu, Rizal Ramli mengatakan lebih setuju menyebut bahwa masa pemerintahan Jokowi saat ini adalah yang keenam tahun bukan satu tahun karena sudah memasuki periode kedua.

Masa pemerintahan satu tahun ketika berganti pasangan dari Jusuf Kalla menjadi Ma'ruf Amin.

"Saya diundang ke sini untuk satu tahun pemerintahan Jokowi, saya juga bingung, bukannya udah enam tahun," ujar Rizal Ramli.

"Memang satu tahun bersama Pak Ma'ruf," imbuhnya.

Menyinggung soal Ma'ruf Amin, dirinya justru memberikan sorotan tajam kepada mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.

Rizal Ramli mempertanyakan keberadaan dari Ma'ruf Amin selama satu tahun menjadi orang penting nomor dua di Tanah Air.

"Cuman Bapak Wakil Presiden kita ini antara ada dan tiada," kata Rizal Ramli.

"Kayak pelengkap doang, jadi memang enggak bisa dihindari, kita harus analisa pemerintahan Jokowi tahun keenam," jelasnya.

Baca juga: Tak Takut meski Aktivis KAMI Ditangkap, Gatot: Bukan Sombong, Tapi karena Saya Mantan Panglima TNI

Mantan Menko Kemaritiman itu lantas mengungkapkan kondisi yang terjadi selama enam tahun Jokowi memimpin Republik ini, khususnya berkaitan dengan ekonomi.

Meski diakui ada persoalan besar pada tahun ini yakni pandemi Covid-19 sehingga menggangu laju ekonomi, Rizal Ramli mengklaim persoalan ekonomi sudah terjadi sejak sebelum itu.

"Dalam tahun keenam ini di luar sebelum Covid-19, sebetulnya sudah ada indikasi berbagai indikator ekonomi itu merosot sejak satu setengah tahun yang lalu," ungkap Rizal Ramli.

"Kami berkali-kali katakan awas, lampu kuning, bisa lampu merah, karena primary balance itu negatif. Artinya buat bayar bunga utang saja harus ngutang," jelasnya.

"Tax ratio termasuk paling rendah, jaman saya menko tahun 2000 tax ration GDP itu 11,5 persen, hari ini 2019 10 persen, tahun ini mungkin karena Covid-19 jadi 8 persen," pungkasnya. (TribunWow.com/Brigitta/Elfan)