TRIBUNWOW.COM - Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya, mengungkapkan fakta terkait upaya negara Pasifik Vanuatu mengincar kemerdekaan bagi masyarakat Papua.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan melalui kanal YouTube Akbar Faizal, diunggah Senin (26/10/2020).

Diketahui sebelumnya Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman menyoroti isu pelanggaran HAM di Papua Barat dalam sidang Persatuan Bangsa-bangsa (PBB).

Baca juga: Sebut Tuduhan Vanuatu soal Pelanggaran HAM di Papua Mengada-ada, Mahfud MD: Lebih Banyak yang Bangga

Meskipun begitu, pihak perwakilan Indonesia menilai Vanuatu terlalu ikut campur dalam urusan internal di Papua.

Tantowi menjelaskan memang sudah sejak lama Vanuatu mengincar kemerdekaan Papua atas dasar solidaritas kesamaan ras Melanesia.

"Itulah latar belakang mengapa Vanuatu paling kencang kalau teriak mengenai Papua," ungkap Tantowi Yahya.

Tidak hanya itu, Tantowi mengungkap masyarakat Vanuatu juga kerap membicarakan kemerdekaan Papua sebagai wilayah yang berdaulat.

Meskipun begitu, ia menilai strategi ini kemudian gagal dilaksanakan negara Pasifik tersebut.

"Dulu mereka berbicara kencang ingin memisahkan Papua dari Indonesia," ungkapnya.

"Strategi ini bisa saya katakan enggak laku, karena sekarang sudah enggak banyak lagi negara yang menginginkan Papua lepas dari kita," papar mantan anggota DPR RI ini.

Tantowi menyebutkan setelah itu mereka bermanuver demi tujuan yang sama, seperti mengungkit permasalahan HAM di Papua dalam pidato di PBB.

"Oleh karena itu strategi mereka berubah. Mereka menyoroti pelanggaran HAM terhadap orang Papua yang terjadi sekian lama, bahkan menurut mereka itu sampai saat ini," jelas mantan pembawa acara kondang ini.

Baca juga: Vanuatu Soroti Isu HAM di Sidang PBB, Diplomat RI Balas Debat: Kalian Bukan Perwakilan Orang Papua

Menurut Tantowi, melalui pidato tersebut Vanuatu hendak menuntut komitmen Indonesia memperbaiki isu HAM di Papua.

Pernyataan tersebut lantas menarik perhatian Akbar Faisal.

"Sebenarnya apa yang mereka pahami tentang Papua? Kenapa mereka begitu yakin bahwa kita di Indonesia memperlakukan Papua tidak adil atau melanggar HAM di Papua?" tanya Akbar Faisal.

Tantowi menjelaskan selama ini lebih banyak kabar bohong (hoaks) yang beredar di negara-negara Asia Pasifik, termasuk Vanuatu.

Tidak hanya itu, ia mengungkapkan fakta ada banyak informasi yang sengaja di-setting.

"Karena mereka itu mendapatkan asupan informasi yang salah mengenai apa yang terjadi di Papua," jelas dia.

"Jadi orang Pasifik mendapat informasi kalau tidak hoaks, beritanya dipelintir, atau berita itu berita yang sengaja di-setting untuk kepentingan mereka," papar Tantowi.

"Jadi berita-berita yang tidak faktual inilah yang selama ini digoreng dan dikonsumsi masyarakat Pasifik, utamanya di negara-negara yang mempunyai perhatian besar terhadap masalah di Papua, seperti Vanuatu," tandasnya.

Lihat videonya mulai menit ke-6.00:

Diplomat RI ke Vanuatu: Kalian Bukan Perwakilan Orang Papua

Sebelumnya, Diplomat Republik Indonesia Silvany Austin Pasaribu menjawab tudingan Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman saat membahas isu HAM di Papua Barat.

Dilansir TribunWow.com, jawaban Silvany yang dinilai tegas membalas argumen Loughman menuai sorotan masyarakat Indonesia.

Dalam tayangan di kanal YouTube Kompas TV pada Minggu (27/9/2020), tampak suasana Sidang Majelis Umum Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) dilakukan secara tatap muka dan virtual sekaligus.

• Sosok Silvany Austin Pasaribu, Diplomat Muda yang Jawab Tegas Vanuatu soal Papua di Sidang Umum PBB

Dalam pidato virtualnya, Bob Loughman menyampaikan keprihatinan atas isu rasisme dan HAM di Papua Barat.

"Di wilayah kami masyarakat asli Papua Barat terus menderita akibat pelanggaran HAM. Sudah ada sedikit kemajuan terkait hal ini," ucap Bob Loughman melalui telekonferensi.

"Saya menyerukan Pemerintah Indonesia untuk merespons seruan pemimpin Pasifik," tegasnya.

Pihak perwakilan Indonesia meminta menggunakan hak jawab terkait pembahasan Vanuatu tersebut.

Silvany menilai sudah sejak lama Vanuatu terlalu ikut campur dan berkomentar tentang isu di Papua.

"Sangat memalukan bahwa negara satu ini terus memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat menjalankan pemerintahannya," balas Silvany Austin Pasaribu.

Selain itu, ia menilai pihak Vanuatu sudah melanggar Piagam PBB dengan tidak menghormati kedaulatan negara lain.

• KKB Marak di Papua, OPM Beri Peringatan ke Maskapai Penerbangan Sipil: TPNPB-OPM Siap Tembak

"Jujur saya bingung, bagaimana sebuah negara berusaha mengajari negara lain sembari mengabaikan prinsip-prinsip dasar Piagam PBB," ucapnya.

Ia meminta agar Vanuatu berhenti berkomentar tentang situasi di Papua Barat dengan alasan isu tersebut adalah tanggung jawab Pemerintah Indonesia.

"Saya ingin sampaikan kepada mereka, yang harus Anda lakukan adalah menghormati prinsip dan tidak mencampuri urusan domestik negara kami," pesan Silvany.

"Serta juga melakukan hal yang tepat, yakni menghormati kedaulatan dan teritorial negara lain," tambahnya.

Ia menutup argumen balasan dengan satu pesan lagi.

"Saya sampaikan kepada mereka, kalian bukan perwakilan orang-orang Papua dan berhenti berkhayal menjadi orang Papua," tandas Silvany. (TribunWow.com/Brigitta)