TRIBUNWOW.COM - Pengamat politik, Rocky Gerung memberikan penilaiannya pada satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Rocky Gerung memberikan skor A- pada Jokowi-Ma'ruf.

Hal itu diungkapkan Rocky Gerung di acara Mata Najwa yang tayang pada Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Pertanyakan Peran Maruf Amin, Rizal Ramli Pilih Tak Pakai Istilah 1 Tahun Jokowi: Ini Tahun Keenam

 "Satu tahun Jokowi Ma'ruf, saya mau minta Anda Bang, penilaian dan catatan kritis terhadap pemerintahan saat ini," tanya Najwa.

"Mungkin yang simple dulu lah, skornya berapa yah?" imbuhnya.

"Skornya? Kasih angka huruf saja deh, A-," jawab Rocky.

Lantas Rocky menjelaskan apa yang dimaksud A- tersebut.

"A- itu skalanya yang paling bagus apa yang paling jelek? Harus jelas dulu nih," tanya Najwa lagi.

"A untuk kebohongan, minus untuk kejujuran," balas Rocky.

Rocky memberikan nilai itu pasalnya masyarakat dinilai sudah hilang harapannya pada Jokowi.

Hal itu seperti survei yang diterbitkan oleh Litbang Kompas.

"Karena kan publik sekarang berupaya untuk memahami logic dari goverment, menitipkan harapan."

"Tapi tiba-tiba dibatalkan oleh caption di Koran Kompas kemarin, kepuasan hilang," kata dia.

Baca juga: Beberapa Kali Jokowi Lupa Sebut Namanya dalam Sejumlah Acara, Maruf Amin: Lagi Tegang Kan Boleh

Tingkat survei kepuasan publik menurun dari pada Agustus lalu.

Sehingga Rocky Gerung menjadi bertanya-tanya mengapa Jokowi mendapat nilai buruk di tahun pertama pemerintahannya.

"Padahal bulan Agustus saya baca SMRC bikin, kepuasannya 60 persen sekarang di bawah 50 persen."

"Itu artinya ini tahun pertama loh, sama seperti malam pertama sudah enggak percaya," kata dia.

Meski demikian ia mengakui masih banyak orang yang berharap pemerintahan Jokowi tetap berlanjut.

"Harusnya perkawinanannya bubar tapi ada semacam orang Indonesia yang bilang ya mudah-mudahan semoga masih bisa lanjut."

"Itu adalah situasi psikologi publik semoga tidak ada kerusuhan semoga Pak Jokowi masih berlanjut," sambungnya.

Lihat mulai menit ke-3.30:

Mahfud MD Tanggapi Santai soal Rendahnya Tingkat Kepuasan pada Jokowi

Di sisi lain, sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan tanggapan terkait hasil survei tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Berdasarkan rilis hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada Selasa (20/10/2020), menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi selama setahun kurang dari 50 persen.

Dilansir TribunWow.com,  dari acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (20/10/2020), Mahfud MD justru tetap terlihat masih santai dengan hasil survei tersebut.

Baca juga: Pada Mahfud MD, Rizal Ramli Soroti Cara Penangkapan Aktivis KAMI, Bandingkan dengan Era Soeharto

Baca juga: Di Depan Mahfud MD, Gatot Bacakan Hasil Survei Tingkat Kepuasan Setahun Jokowi: Tak Enak di Telinga

Mahfud MD menilai penyebab rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah karena persoalan di luar kendali, yakni pandemi Covid-19.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi hal yang wajar terjadi.

Meski begitu, dirinya menegaskan bahwa rendahnya tingkat kepuasan bukan berarti masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan bahwa kepuasan berbeda dengan kepercayaan.

Ia lantas mengungkapkan hasil survei tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dan dikatakannya tingkat kepercayaan masyarakat masih cukup tinggi, yakni di angka 68 persen.

"Hasil survei tentang tingkat kepuasan masyarakat tadi yang rata-rata di bawah 50 persen itu saya kira wajar, situasinya seperti ini," ujar Mahfud MD.

"Tetapi hasil survei tingkat kepuasan masyarakat itu beda dengan kepercayaan masyarakat. Hasil survei tentang kepercayaan masyarakat yang baru dari MetroTV masih 68 persen," jelasnya.

"Jadi soal kepuasan itu soal lain dan ya wajar menurut saya orang tidak puas."

Baca juga: Kritik Pemerintahan Jokowi, Rizal Ramli Pertanyakan Peran Ma'ruf Amin: Antara Ada dan Tiada

Lebih lanjut, Mahfud MD juga memberikan penjelasan terkait rendahnya tingkat kepuasan terhadap pemerintah, khususnya dalam aspek penegakan hukum.

Menurutnya, hal itu mungkin karena adanya beberapa kebijakan hukum yang banyak dipersoalkan, mulai yang di Mahkamah Agung (MA) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dirinya menegaskan bahwa persoalan hukum di MA dan KPK lepas dari tangan pemerintah.

Sehingga bisa dikatakan merupakan tanggung jawab penuh dari kedua lembaga independen tersebut.

Namun pastinya dalam survei ikut dikaitkan dalam penilaian terhadap pemerintah.

"Misalnya di bidang hukum. Hukum itu kalau dipilah-pilah yang selama ini banyak keluhan kan di misalnya di Mahkamah Agung, terlalu banyak memberikan korting kepada koruptur," kata Mahfud MD.

"Itu kan sudah bukan urusan pemerintah. Pemerintah tidak boleh ikut," imbuhnya.

"KPK mungkin dianggap agak lambat, itu juga bukan dari pemerintah," pungkasnya.

Baca juga: Tuai Polemik, Mahfud MD Ungkap UU Cipta Kerja Bisa Dibatalkan karena Ini: Zaman Saya Pernah

Simak videonya mulai menit awal:

(TribunWow.com/Mariah Gipty/Elfan Fajar)