UU Cipta Kerja

Situasi Demo PA 212 soal Tolak UU Cipta Kerja, 'Jika Disahkan, Bisa Jadi Babu di Negara Sendiri'

Penulis: Mariah Gipty
Editor: Lailatun Niqmah
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kali ini berbagai organisasi masyarakat, seperti FPI, GNPF Ulama, PA 212 hingga HRS Center menggelar demo penolakan terhadap UU Ciptaker di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta pada Selasa (13/10/2020).

TRIBUNWOW.COM - Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengundang kontroversi berbagai pihak.

Buruh, mahasiswa, pelajar hingga aktivis turut menyampaikan penolakannya atas undang-undang yang dianggap merugikan kalangan bawah itu.

Kali ini berbagai organisasi masyarakat, seperti FPI, GNPF Ulama, PA 212 hingga HRS Center menggelar demo penolakan terhadap UU Cipta Kerja di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta pada Selasa (13/10/2020).

Aparat gabungan di Depok, Jawa Barat disiagakan menyekat massa yang akan demo UU Cipta Kerja menuju Jakarta, Selasa (13/10/2020). (Tribun Jakarta/Dwi Putra Kesuma)

Baca juga: Aparat Gabungan Lakukan Penyekatan Massa Demo Tolak UU Cipta Kerja, Cimanggis Ada 3 Titik

Baca juga: BREAKING NEWS - Live Streaming Situasi Terkini Demo PA 212 hingga FPI Tolak UU Cipta Kerja

Dalam tayangan dari Kompas TV pada Selasa siang, demo berjalan dengan tenang.

Terlihat ribuan orang memadati jalan dengan memakai pakaian serba putih dengan masker menutupi wajah mereka.

Meski demikian, jaga jarak sulit dilakukan lantaran padatnya aksi unjuk rasa ini.

Mereka juga membawa bendera merah putih pada aksi tersebut.

Terdengar ada beberapa orang berorasi untuk menolak UU Cipta Kerja.

Dalam orasi itu, mereka sempat mengucapkan ulang tahun Tentara Nasional Indonesia.

"Pertama untuk TNI selamat ulang tahun 5 Oktober lalu, hidup TNI, hidup TNI," kata orator.

Kemudian orator menyinggung cita-cita para pendiri bangsa agar orang Indonesia bisa sejahtera di negaranya sendiri.

"Kita lahir karena revolusi, kita lahir karena perjuangan para pendiri bangsa dan negara, para pendiri bangsa dan negara sudah bertakat untuk mencapai apa yang diinginkan dan dicita-citakan," jelas orator.

Menurutnya, para pendiri bangsa ingin WNI menjadi tuan rumah di negaranya sendiri.

Baca juga: Punya Usul ke Jokowi, Fahri Hamzah Minta UU Cipta Kerja Diganti yang Lain: Enggak Perlu Ngajak DPR

Orator mengatakan, pendiri bangsa tentu tak ingin masyarakat Indonesia kembali menderita seperti pada masa penjajahan.

Sebaliknya, Indonesia harus bisa bersaing dengan negara lain.

"Kedua Ingin menyejahterakan rakyat Indonesia, sehingga tidak menderita seperti apa yang dialami selama penjajahan."

"Pendiri kita menginginkan bangsa Indonesia mengejar bangsa dan negara lain yang sudah maju," seru orator.

Dengan adanya UU Cipta Kerja, orator mengatakan bahwa warga Indonesia akan bisa merasakan apa yang terjadi di masa lalu.

Di mana warga Indonesia justru menjadi budak di negaranya sendiri.

"Kenapa kita berdemontrasi, undang-undang itu jika jadi, rasa-rasanya kita akan jadi babu di negara sendiri," pungkasnya.

Baca juga: Prabowo Minta Masyarakat Lihat Pelaksanaan UU Cipta Kerja, jika Tak Bagus Dipersilakan Bawa ke MK

Baca juga: SBY Curhat Sering Difitnah sebagai Dalang Demo: Sedih Loh Pak Saya, Sakit Hati Saya Pak Jokowi

Lihat videonya berikut

Kata PA 212

Di sisi lain, Ketua Presidium Alumni Aksi Bela Islam 212, Slamet Maarif menjelaskan bahwa gabungan sejumlah ormas akan melakukan demo terkait UU Cipta Kerja.

Menurutnya, UU Cipta Kerja hanya menguntungkan para oligarki dan membuat rakyat merugi.

"Mengamati perkembangan politik, hukum, yang semakin menjauh dari cita-cita nasional sebagaimana yang tercantum dalam mukadimah UUD 1945," ujar Slamet Maarif mewakili aliansi, dalam video yang dikutip dari Wartakotalive.com, Minggu (11/10/2020).

"Kebijakan penyelengaraan negara telah mendegradasi prinsip kedaulatan rakyat dan paham negara kesejahteraan dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis," imbuhnya.

Baca juga: Kecam UU Cipta Kerja, Fahri Hamzah Sebut Serampangan Ubah Aturan: Saya Yakin Presiden Tidak Paham

Dalam kesempatan itu, Slamet juga menyesalkan terkait Pilkada tetap dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.

"Rezim lebih mengutamakan kepentingan geo-politik RRC dengan tetap mendatangkan tenaga asing yang berpaham komunis, tetap menggelar pilkada di tengah ancaman Covid-19 demi politik dinasti.

"Di sisi lain, tindakan penyalagunakan kekuasaan, persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung," jelas Slamet. (TribunWow.com/Mariah Gipty)

Sebagian artikel ini diolah dari Warta Kota dengan judul Giliran FPI, GNPF, PA 212 dan Puluhan Ormas Akan Gelar Aksi Besar Tolak UU Ciptaker di Istana Negara