TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjawab soal penugasan khusus dirinya dalam menangani Covid-19.

Dilansir TribunWow.com, hal itu terungkap dalam tayangan Mata Najwa di kanal YouTube Najwa Shihab, Rabu (23/9/2020).

Diketahui Luhut dan timnya mendapat tugas khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

• Pilkada Serentak Tak Ditunda, Hendri Satrio Sindir KPU di ILC: Lupa 3 Komisionernya Kena Covid-19

Hal itu kemudian menarik perhatian presenter Najwa Shihab, yakni alasan Luhut dipilih dan bukan Menteri Kesehatan Terawan.

Muncul dugaan menteri-menteri yang lain kurang dipercaya oleh Jokowi, mengingat bidang yang dikelola Luhut adalah kemaritiman.

"Kalau begitu bisa dinilai Menteri Kesehatan, menko-menko yang lain, yang lebih punya pengetahuan soal itu, tidak lebih dipercaya dibandigkan Anda, Pak Luhut?" tanya Najwa Shihab.

Luhut segera membantah hal tersebut.

"Tidak juga gitu, itu 'kan pikiran-pikiran jelek saja," sanggah Luhut Pandjaitan.

Ia lalu membandingkan penanganan pandemi Covid-19 ini layaknya operasi militer yang khusus menugaskan tim tertentu.

"Pikiran positifnya adalah karena ini target. Saya sudah bilang, ada operasi khusus, kalau saya bilang seperti di militer," ungkap Luhut.

"Saya tugaskan satu komandan bawahan saya, 'Kau fokus sana dulu, selesaikan sana itu," lanjutnya.

Najwa kembali mencecar narasumbernya ini tentang evaluasi apa yang membuat Jokowi menunjuk Luhut Panjaitan.

Diketahui Jokowi juga membuat target yang sangat spesifik dalam dua minggu penugasan, termasuk penurunan kasus positif dan angka kematian akibat Virus Corona.

• Luhut Buka Suara di Mata Najwa Alasan Jokowi Tunjuk Dirinya Bukan Menkes Terawan Tangani Covid-19

"Bolehkah saya minta Anda jujur mengevaluasi, karena tadi Anda mengatakan manajer yang baik. Berarti bisa juga mengevaluasi apa yang salah selama ini yang dilakukan, sehingga harus ditunjuk Pak Luhut untuk spesifik mengurusi hal yang sangat penting," singgung Najwa.

Luhut menilai pertanyaan tersebut terkesan berusaha memojokkan kesalahan pada penanganan pandemi.

"Najwa, inilah kelemahan kita di republik ini, selalu mencari yang salah saja. Saya tidak setuju itu," tegas dia.

"Saya kira kita menajamkan apa yang sudah ada. Itu yang saya lakukan sekarang, jadi tidak pernah ada yang salah," tambah Luhut.

Lihat videonya mulai menit 9:00

Pilkada Serentak Tak Ditunda di Tengah Covid-19

Pengamat politik Hendri Satrio mengomentari tidak adanya penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, mengingat kondisi pandemi Covid-19 masih bertambah parah.

Dilansir TribunWow.com, hal itu terungkap dalam tayangan di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club (ILC) di TvOne, Selasa (22/9/2020).

Diketahui sebelumnya pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri tidak menunjukkan tanda-tanda setuju sidang sebaiknya diundur. 

• Jusuf Kalla Usul Pilkada Serentak Ditunda, KPU Akui Timbulkan Kerumunan: Kami Lihat sebagai Saran

Terkait hal itu, Hendri menanyakan langsung ke Komisioner KPU Ilham Saputra.

"Saya sebetulnya dari tadi nahan untuk bertanya," singgung Hendri Satrio.

Ia lalu mempertanyakan sikap KPU terkait usul pilkada serentak ditunda.

Pengamat politik itu mengingatkan di KPU sendiri muncul kasus Covid-19.

"Misalnya, kayak Mas Ilham santai aja dia bicara. Mungkin lupa bahwa dua komisionernya kena Covid," ungkit Hendri.

"Jadi seolah-olah enggak ada Covid di KPU itu," lanjutnya.

"Tiga (komisioner), bahkan. Itu harusnya dia ingat," tambah dia.

Selain itu, ia memberi contoh tanggapan warga terkait pilkada yang diusulkan ditunda.

Menurut Hendri, kebanyakan masyarakat akan lebih memilih tidak mengikuti proses pemilihan umum.

• Desak Pilkada Serentak Diundur, Refly Harun Beri Peringatan: Hak Hidup yang Tidak Bisa Dikurangi

"Enggak usah jauh-jauh. Dia (Ilham Saputra) tanya kesiapan panitia TPS, misalnya. Enggak usah jauh-jauh, sahabat saya di Tangerang Selatan bilang dia enggak mau lagi jadi petugas TPS," ungkap dia.

Ia menyebutkan kenalannya ini adalah orang yang selalu menjadi petugas TPS pada setiap pemilu.

"Mestinya KPU lihat juga hal-hal teknis seperti itu," komentar Hendri.

Ia mempertanyakan alasan KPU tidak bersikap menolak pilkada jadi dilaksanakan pada Desember mendatang.

Hendri lalu memberi jalan tengah dengan solusi pilkada dilakukan pada sebagian wilayah, sedangkan sebagian lainnya ditunda.

"Kalau saya ada yang tengah-tengah, lanjut sebagian," tutur Hendri.

Meskipun begitu, ia menilai sebagian besar masyarakat akan memilih pilkada ditunda.

Hal itu dibuktikan melalui survei yang dilakukan oleh Hendri.

"Tapi kalau kita bicara lanjut sebagian dan ditunda, kita bicara dari yang ditunda dulu. Kenapa harus ditunda, misalnya," ungkit dia.

"Survei lembaga Kedai Kopi, lembaga survei saya, baru saja me-launching, mengatakan bahwa sebetulnya 75 persen responden memilih kesehatan, 25 persennya ekonomi," papar pengamat politik ini. (TribunWow.com/Brigitta Winasis)