TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun buka suara memberikan pandangannya terkait sikap dari Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok terhadap Kementerian BUMN.

Tidak hanya menyoroti internal Pertamina, Ahok juga meminta atau mengusulkan supaya Kementerian Badan Usaha Milik Negara itu lebih baik dibubarkan.

Dilansir TribunWow.com dalam tayangan YouTube pribadinya Refly Harun, Rabu (16/9/2020), dirinya menilai sikap dari Ahok cukup berani.

• Respons Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga soal Kritikan Ahok: Itu Urusan Internalnya Pertamina

• Jawaban Pertamina setelah Dikritik Ahok soal Gaji Besar hingga Utang Perusahaan

Dalam kesempatan itu, Refly Harun pun menyinggung Menteri BUMN, Erick Thohir.

Dikatakannya bahwa Ahok seakan menghadapi seorang Erick Thohir.

Menurut Refly Harun, keduanya memiliki kedudukan yang sama kuat lantaran sama-sama memiliki cantolan di pemerintah, lebih tepatnya langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bahkan Ahok mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan," ujar Refly Harun.

"Wah ini mau head to head sama Erick Thohir."

"Head to head sama Erick Thohir pun Ahok masih percaya diri karena cantolannya sama-sama presiden,"  katanya.

Meski status Ahok di BUMN berada di bawah Erick Thohir, Refly Harun menilai bahwa suami dari Puput Nastiti Devi itu tetap lebih dekat dengan Jokowi.

Hal itu terbukti setelah Ahok sempat bekerja sama memimpin DKI Jakarta pada tahun 2012.

"Hanya Ahok kan punya sejarah yang lebih panjang ketika sama-sama menjabat di Kantor Gubernur DKI sebagai wakil gubernur dan kemudian gubernur," ungkap Refly Harun.

"Lumayan kerja sama dari 2012 sampai 2014 menjelang pilpres, jadi paling tidak ada chemistry di sana," jelasnya.

• Ahok Kesal Pertamina Ingin Akuisisi Blok Migas di Luar Negeri padahal Masih Punya Banyak Utang

Refly Harun menilai kedekatan antara Ahok dengan Jokowi tidak perlu diragukan lagi.

Menurutnya, menjabatnya Ahok sebagai Komut Pertamina tidak terlepas dari peran Jokowi.

Terlepas Ahok merupakan seorang narapidana.

"Terbukti ketika Ahok keluar dari masa penahananya, lembaga pemasyarakatan, langsung diangkat sebagai komisaris utama Pertamina," katanya.

Oleh karenanya, mantan Komisaris Utama PT Pelindo itu mempertanyakan keprofesionalan dari para pejabat BUMN.

"Jadi saya pribadi demen juga dengan pernyataan-pernyataan Ahok ini, ya itulah masalah di BUMN kita, profesionalisme."

"Jadi kalau kita bicara tentang tiga level kepengurusan BUMN, level pemegang saham melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) lalu level dewan komisaris dan dewan direksi," pungkasnya.

• BTP Ungkap Siasat Oknum Internal Pertamina Pancing Emosi saat Rapat, Ahok Mengganggu Keharmonisan

Simak videonya mulai menit ke- 

Bongkar Pejabat Pertamina yang Dicopot tapi Tetap Terima Gaji Fantastis

Diketahui, sebelumnya, Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan fakta terkait perusahaan yang dikelolanya.

Dilansir TribunWow.com, hal itu terungkap dalam kanal YouTube POIN, diunggah Senin (14/9/2020).

Dalam tayangan itu, Ahok mengungkapkan sistem kerja dan tata kelola yang buruk dalam perusahaan plat merah tersebut.

• Tiba-tiba Ahok yang Kini Jadi Komisaris Utama Pertamina Minta Kementerian BUMN Dibubarkan, Ada Apa?

Ahok bahkan mengusulkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibubarkan agar dapat dikelola secara lebih profesional dan tidak dicampuri politik.

Ia memberi contoh pada sistem gaji di Pertamina.

Menurut Ahok, pejabat yang telah dicopot dari posisinya tetap menerima gaji pokok yang sama dengan alasan sudah lama tergabung menjadi karyawan.

"Orang dicopot misalnya dari jabatan direktur utama perusahaan, misalkan gajinya Rp100 juta lebih, masak dicopot gaji masih sama?" ungkap Ahok.

"Alasannya dia sudah orang lama. Ya, harusnya gaji mengikuti jabatan Anda," tambahnya.

Ia menyebutkan angka fantastis yang diterima para pejabat tersebut, saat sudah tidak bertanggung jawab di posisi yang sama.

Ahok menyinggung para pejabat ini bisa disebut 'tidak bekerja' sama sekali.

• Minta Catat Menteri yang Kerap Tampil di TV, Refly Harun Singgung Satu Nama: Bisa Menggerakkan BUMN

"Tapi mereka bikin gaji pokoknya gede-gede semua. Bayangin orang kerja sekian tahun gaji pokok bisa Rp75 juta, dicopot, enggak kerja pun dibayar segitu," ungkitnya.

"Gila aja ini. Itu saya rasa bisa dituntut," kecam mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

Ahok menegaskan dirinya ingin mengubah sistem semacam itu.

"Kita lagi ubah sistem itu," tegasnya.

Ia lalu mengungkapkan fakta lain tentang perusahaan Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).

Politisi asal Belitung ini menyebutkan Peruri meminta sejumlah uang dari Pertamina untuk membiayai pergantian proyek.

Nilai proyek yang diminta itu bahkan mencapai setengah triliun rupiah.

"Saya dipaksakan tanda tangan digital. Tapi Peruri gendeng juga, masak minta Rp500 miliar untuk minta proses paperless di kantor Pertamina?" singgung Ahok.

"Itu BUMN juga, sama saja sudah dapat Pertamina, enggak mau kerja lagi, tidur 10 tahun. Jadi ular sanca, ular piton?" sindirnya.

Lihat videonya mulai menit 3:50

(TribunWow/Elfan Nugroho/Brigita)