TRIBUNWOW.COM - Kebijakan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapatkan banyak tentangan dari pemerintah pusat.

Kebijakan yang ditentang tersebut adalah soal rencana Anies untuk kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai Senin (14/9/2020) mendatang.

Dilansir TribunWow.com, Aktivis Sosial Geisz Chalifah menilai bahwa keputusan Anies untuk kembali menerapkan PSBB tentu bukan tanpa alasan.

• Anies Ditentang Para Menteri Jokowi dan Diminta Dinonaktifkan, Rocky Gerung: Apa Inisiatif Presiden?

• Anies Baswedan Segera Terapkan PSBB, Ridwan Kamil: Saya Mohon Pak Anies Konsultasi Dulu dengan Pusat

Dirinya menyakini bahwa Anies tentunya sudah mempertimbangkan banyak hal, termasuk yang utama karena kasus Covid-19 di Jakarta terus mengalami lonjakan.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Apa Kabar Indonesia Petang 'tvOne', Jumat (11/9/2020).

Sementara terkait justru mendapatkan pertentangan dari pemerintah pusat, Geisz mengaku sudah tidak kaget.

Menurutnya, kondisi tersebut bukan hal baru yang dialami oleh Anies.

Karena seperti yang diketahui, pada persoalan Covid-19 saja, sering kali adanya perbedaan antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat.

Seperti misalnya rencana lockdown di awal merebaknya Virus Corona yang pada akhirnya Anies menyesuaikan dengan pemerintah pusat, yakni melakukan PSBB.

Pertentangan kembali terjadi dalam penentuan aturan-aturan di dalam kelangsungan PSBB tersebut.

Bahkan diakui oleh Geisz, kondisi tersebut tidak hanya terjadi dalam urusan penanganan Covid-19, melainkan dalam banyak hal.

"Bukan hal yang baru, sudah yang kesekian kalinya, tidak hanya persoalan Virus Corona, persoalan lain-lain juga sama, kalau menyangkut Anies lebih banyak politisnya daripada substansinya," ujar Geisz.

• Bima Arya Tak Mau Terapkan PSBB Total Lagi seperti Jakarta, Anies Baswedan: Kami Tak Pernah Meminta

Geisz menilai bahwa sikap pemerintah pusat yang menentang Pemprov DKI hanya seakan-akan supaya terlihat bekerja.

Terlebih menurutnya, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menangani krisis dan pandemi Covid-19 di Tanah Air.

"Jadi ya senyumin saja karena kan mereka untuk terlihat kerja itu mengkritik Anies lebih mudah dan itu sudah terlihat mereka bekerja," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Geisz menjawab soal Anies disebut mendahului pemerintah pusat lantaran tidak mengkoordinasikannya terlebih dahulu.

"Tidak mungkin tidak koordinasi, kan di situ ada BNPB pada saat rapatnya," tegasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 1.20

Ridwan Kamil: Saya Mohon Pak Anies Konsultasi Dulu dengan Pusat

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memutuskan agar wilayahnya kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai Senin (14/8/2020).

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebut dirinya sempat memberikan saran terkait PSBB.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas TV pada Jumat (11/9/2020), Ridwal Kamil menjelaskan, Anies sempat berkonsultasi dengan dirinya terkait wacana PSBB total seperti beberapa waktu lalu.

• Menko Perekonomian Kritik Keputusan Anies soal PSBB yang Buat IHSG Anjlok, Ini Kata Gubernur DKI

"Ya Pak Anies menyampaaikan rencananya melaksanakan PSBB total karena saya dari dulu sudah bilang bahwa Bodetabek atau Jabodetabek satu rumpun dalam penanganan Covid."

"Maka apa yang terjadi di Jakarta harus disinkronkan dengan daerah-daerah sekelilingnya," jelas Ridwan Kamil.

Saat itu, dirinya mengatakan sudah menyarankan agar Anies berkonsultasi dahulu dengan Pemerintah Pusat sebelum memutuskan PSBB.

Pasalnya, Jakarta merupakan daerah ibukota yang penting.

"Saya menyarankan kemarin, karena Jakarta itu adalah ibu kota negara maka semua kebijakan di Jakarta tidak hanya berdampak regional tapi berdampak nasional."

"Maka saya mohonkan ke Pak Anies untuk konsultasikan ke Pusat juga dengan Pemerintah Pusat," ungkap dia.

"Itu kesimpulan yang saya sampaikan," sambungnya.

• Tanggapan Pengusaha soal Keputusan Mendadak Anies Baswedan Berlakukan PSBB Lagi: Ini Sulit

Sehingga, biarlah dia meminta agar masyarakat menunggu apakah benar-benar PSBB dimulai pada Senin.

"Kita tunggu saja apakah tanggalnya berubah," ucap dia.

Gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini menjelaskan, dirinya selama ini tidak pernah memberhentikan pembatasan sosial, PSBM (Pembatasan Sosial Berskala Mikro).

"Jawa Barat itu tidak pernah memberhentikan PSBBkan jadi kalau ditanya PSBB berhenti, enggak."

"Karena kita paham Botabek itu penyumbang terbesar persebaran Covid di Jawa Barat, maka semakin tinggi PSBB diteruskan, Jakarta disesuaikan dengan rencana kita, sisanya melakukan PSBM berskala mikro," jelas dia. 

Lihat videonya mulai menit ke-00:23:

(TribunWow/Elfan Nugroho/Mariah Gipty)