Sambutan HUT RI – 75: Dr. R. Agus Trihatmoko (Ekonom Universitas Surakarta)

75 Tahun Indonesia Merdeka dan Perspektif Ekonomi Murakabi

TRIBUNWOW.COM - Pengaturan saham rakyat, termasuk karyawan dan buruh pada korporasi besar nasional dan multinasional adalah praktik ekonomi murakabi.

Semua warga ber-KTP Indonesia mestinya memiliki kesempatan atau hak sebagai pemegang saham perusahaan besar di Indonesia.  

Baik pada perusahaan BUMN maupun swasta nasional dan multinasional, sedangkan di tingat daerah dapat diterapkan bagi BUMD dan BUMDES, serta unit-unit koperasi.

• Ada Orang Tak Dikenal Datang Pura-pura Pinjam Bolpen, Seorang Pria di Papua Ditembak dari Belakang

Pelaksanaannya tergantung kehendak politik para elit pemerintahan negara dan korporasi atau unit-unit usaha.

Kilas sejarah atas harapan itu telah lama dinantikan atau diperjuangkan bangsa Indonesia, bahkan sejak negara Indonesia belum lahir.

Setelah 75 tahun Indonesia merdeka ini semoga dapat diwujudkan, tanpa menunggu lagi ‘apakah’ setelah 100 tahun merdeka, atau 200 tahun.

VOC bangkrut pada 1799, kemudian kapitalisme kembali berkuasa selama satu setengah abad hingga Indonesia merdeka.  

Perokomian Nusantara zaman itu dikuasai oleh kelompok korporasi yang dibawa oleh pemerintahan Hindia Belanda di berbagai daerah.

Korporasi besar tersebut mengelola industri dan perdagangan; Tebu, gula, kopi, teh, kopra dan rempah-rempah, atau lainnya sesuai potensi ekonomi agro di setiap wilayah daerah Nusantara. 

Pemerintahan Hindia Belanda dengan korporasinya menerapkan sistem cultuurstelsel atau sistem tanam paksa, berikut aturan-aturan perekonomian yang menekan rakyat.

Hak atas kedualan rakyat terhadap bumi pertiwi terampas oleh sistem pemerintahan kala itu.

Sehingga, rakyat dan para pejuang bangsa kita menyebut bangsa Belanda sebagai imperialis dan kapitalis, atau kolonial dan penjajah.

Perang Diponegoro atau De Java Oorlog tahun 1825-1830 merupakan perlawanan rakyat terbesar sepanjang sejarah, kekayaan pihak Belanda terkuras hingga hampir bangkrut.           

Tergerusnya kedaulatan rakyat atas kekayaan ekonomi negara saat sekarang “serupa namun tidak sama persis” dengan masa kolonialisme.

• Promo Spesial HUT Kemerdekaan RI dari 19 Brand Ternama, Hush Puppies, Swarovski hingga Van

Penguasaan atau pembebasan lahan untuk industri perkebunan, ekploitasi hutan, pembangunan infrastruktur dan industri, dan eksplorasi sumber daya alam adalah “keserupaan imperialisme kelompok kapitalis”.

Masyarakat hanya sebagai obyek dari pembangunan ekonomi, belum berpartisipasi sebagai subjeknya.  

Membangun kedaulatan ekonomi rakyat memang tak akan pernah menemukan jawaban, jika pemikiran neoliberalisme – sistem ekonomi kapitalis menjadi acuannya.

Situasi politis pada zaman sejarah kolonial yaitu adanya pikiran tertentu yang pro dan kontra dengan pemerintahan Hindia Belanda.

Urusannya menjadi rumit ketika masa itu dimanfaatkan oleh pihak Belanda dengan politik taktik adu domba.

Lebih parah lagi, masuknya Jepang tiga setengah tahun penjajahannya terhadap bangsa kita.   

Saat sekarang diperlukan kembali membuka Wawasan Nusantara akan mendapat solusi dari masalah kapitalisme, yaitu murakabisme.

Saham rakyat terhadap korporasi-korporasi besar adalah murakabi atau memberikan keuntungan-makmur dan menempatkan rakyat berdaulat di atas tumpah darahnya.

Tanpa adanya pergolakan perang fisik antar umat manusia, yang dalam sejarah telah menghacurkan korporasi-korporasi besar dan negara yang saling berkepentingan.

• Kronologi Seorang Warga Ditembak oleh Orang Tak Dikenal di Papua, Pelaku Pura-pura Pinjam Pulpen

Kondisi setelah 75 tahun Indonesia merdeka angka kemiskinan masih tinggi, dan juga 27 jutaan rakyat di bawah garis kemiskinan, ini sebelum krisis pandemi Covid-19. 

Sementara, terdaftar sekelompok kaya di Indonesia dengan kekayaan triliunan.

Belum lagi, akumulatif ribuan triliun aset korporasi swasta nasional dan multinasional beroperasi menghegemoni perekonomian nasional, dan sebagai pemimpin pasar.  

“Beberapa kali saya sampaikan pada masa krisis hebat ini adalah momentum strategis sistem perekonomian murakabi dibangun," tulis Agus seperti rilis yang diterima TribunWow.com.

Partisipasi saham oleh publik dapat memperingan masalah keuangan APBN, dan korporasi-korporasi.

Implikasinya, konsumtif menjadi produktif, kemahalan harga produk menurun, bunga keuangan menjadi deviden rakyat, sehingga menekan laju inflasi ke depannya. 

Suatu kemungkinan kapitalisme korporasi dan negara pembawa investasi di Indonesia sekarang akan berlangsung lama seperti zaman kolonialisme Nusantara.

Sejarah akan terulang ataupun tidak, tergantung kehendak seluruh warga bangsa, dan terutama oleh pemerintah selaku pemegang mandat rakyat.

Kepemilikan saham rakyat terhadap ratusan korporasi besar di Indonesia adalah wujud mimpi perjuangan para Pahlawan Bangsa Indonesia.

Tahun 1946 hingga 1949 adalah saksi pertumpahan darah para pahlawan yang berjuang mempertahankan kemerdekaan.

Para pejuang kala itu mengerti dan sadar tidak ingin lagi bangsa Indonesia hidup di bawah kapitalisme Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. 

Cukup jelas arah ekonomi murakabi adalah penerus kehendak perjuangan perekonomian bangsa agar rakyatnya merdeka dari kapitalisme ekonomi.

Merdeka artinya semua warga negara memiliki kesetaraan dalam menjalankan roda perekonomian dan kepentingan sosial hidupnya.

Kesetaraan antar individual masyarakat adalah mayoritas, di atas pemilik modal besar yang minor sebagai memimpin manajemen korporasinya.

Itulah arti kesetaraan ekonomi, sehingga kedaulatan ekonomi Indonesia sepenuhnya berada di tangan rakyat semesta.

Implikasi ganda dari kedaulatan ekonomi yaitu menyatu-eratkan nasionalisme bangsa.

Serta, kehidupan hormonis dengan bangsa-bangsa lain yang menjalankan bisnis di Indonesia.

Seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke saling terikat kepentingan ekonominya di berbagai tubuh korporasi.      

Tersirat istilah kolonial lama masih melekat dalam kultural perekonomian yaitu majikan atau tuan dengan hambanya, atau istilah modernnya juragan atau konglomerat dengan karyawan dan buruhnya.

Kepemilikan saham oleh rakyat akan mengubah dikotomi tersebut menjadi peradaban baru yaitu semua rakyat adalah Tuan di negerinya.

Jadi, kultur itu lah menjadikan penyetaraan derajat-ekonomi warga bangsa apa pun profesi dan eksistensi hidupnya.  

Termasuk, membangun hubungan harmonis antar negara-negara di era globalisasi ekonomi untuk terus maju bagi kebaikan umat manusia, dan lingkungan.    

Kita memperingati 75 Tahun Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat bersama gelora lagu Indonesia Raya, detum naskah Proklamasi, dan getaran sila Pancasila.

“Saya turut mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesa Ke-75, Indonesia Raya Maju dan Sejahtera”. (Press Release)