TRIBUNWOW.COM - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengungkapkan upaya yang harus dilakukan pemerintah Indonesia demi memulangkan buron Djoko Tjandra.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan saat diundang dalam acara Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Selasa (21/7/2020).

Diketahui buron kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Bali Djoko Tjandra diburu sejak 2009.

• Punya Jaringan Kekayaan di Malaysia Buat Djoko Tjandra Bisa Hidup Nyaman, MAKI: Sampai Kiamat

Meskipun sempat terdeteksi 8 Juni 2020 lalu, ia kembali lolos dan diduga berada di Malaysia.

Boyamin mengungkit pundi-pundi kekayaan Djoko Tjandra terus bertambah saat berada di Negeri Jiran tersebut.

Pasalnya deretan usaha milik Djoko Tjandra terus menambah kekayaan baginya.

"Saya tahu persis dia kedudukannya di Malaysia dan Papua Nugini itu warga negara kelas satu. Dekat dengan penguasa-penguasa," ungkap Boyamin Saiman.

"Termasuk di Malaysia dia dekat dengan Najib Razak. Najib Razak berada di klannya Muhyiddin Yassin," jelasnya.

Boyamin menyebutkan Djoko Tjandra sempat mengaku kerasan di Malaysia karena mendapat banyak proyek dan investasi.

Ia lalu mengungkapkan cara yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia demi memulangkan sang buron, yakni dengan melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kedua, kalau kepentingan tingkat tinggi harus presiden yang turun tangan," jelas Boyamin.

Ia memberi contoh pada kasus kepemilikan kapal Equanimity yang diduga sebagai hasil pencucian uang senilai Rp 3,5 triliun oleh pengusaha Malaysia.

Saat itu pihak pemerintah Malaysia mencoba bernegosiasi agar kapal itu dapat dikembalikan kepada pemiliknya dengan imbalan tertentu.

"Dulu kita pernah menyerahkan kapal Equanimity harganya Rp3,5 triliun dan baru dapat Siti Aisyah yang dituduh meracun kakakknya Presiden Korea Utara Kim Jong Nam," ungkapnya.

• Tak Hanya Buron, MAKI Ungkap Djoko Tjandra Terlibat Politik Tinggi di Malaysia: Dia Akrab dengan PM

Kapal tersebut tadinya akan diserahkan ke Pemerintah Amerika Serikat, sebelum akhirnya Perdana Menteri Malaysia yang menjabat saat itu, Mahathir Mohamad, menemui Jokowi.

"Tapi kemudian Mahathir Mohamad ketemu Pak Jokowi, diserahkan. Timbal baliknya baru satu orang itu," jelas Boyamin.

"Rp3,5 triliun baru satu orang dan TKI itu 'kan masih kurang. Pemerintah Indonesia bisa nagih lagi ke Malaysia," lanjutnya.

Menurut Boyamin, Indonesia masih memiliki posisi tawar yang tinggi dengan nilai kapal sitaan yang fantastis tersebut.

"Masak Rp3,5 triliun baru satu orang TKI? Saya minta yang paling tinggi Djoko Tjandra. Yang bisa mengatakan itu 'kan hanya seorang kepala pemerintahan," papar Boyamin.

"Ini sudah hancur lebur. Kejaksaan gagal, kepolisian malah diselonong boy begitu, KPK juga tidak mampu mendeteksi keberadaan Djoko Tjandra apapun alat penyadapnya itu," tambah dia.

Lihat videonya mulai menit 2:30

Dugaan Cara Djoko Tjandra Masuk Indonesia

Mantan Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin mengungkapkan tiga dugaan Tjoko Tjandra bisa masuk Indonesia.

Djoko Tjandra yang merupakan buronan terpidana dalam kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, namun bisa melenggang bebas masuk dan keluar Indonesia.

Bahkan sempat membuat e-KTP di Grogol Selatan, pada 8 Juni 2020 lalu untuk proses pengajuan Peninjauan Kembali (PK) terkait kasusnya tersebut.

• ICW Minta KPK Usut Dugaan Suap di Balik Pelarian Djoko Tjandra: Bisa Mondar-mandir Tanpa Terdeteksi

Dilansir TribunWow.com, dalam acara Sapa Indonesia Pagi 'KompasTV', Rabu (15/7/2020), Hamid Awaluddin mengatakan dugaan pertama adalah benar melalui jalur imigrasi namun menggunakan paspor lain.

Kemungkinan paspor lainnya itu adalah Papua Nugini lantaran Djoko Tjandra disebut mempunyai status kewarganegaraan negara tersebut.

"Sederhana saja logika saya, dicari didata imigrasi tidak ada, jadi waktu itu saya punya dua asumsi, dia masuk ke Indonesia normal lewat imigrasi, tapi menggunakan paspor lain," ujar Hamid Awaluddin.

"Tentu Anda mengatakan paspor Papua Nugini karena dia warga Papua Nugini di cari di database tidak ada," jelasnya.

Tetapi setelah kembali ditelusuri tetap tidak ditemukan, maka kemungkinan lain menggunakan paspor dengan negara berbeda dan nama yang berbeda juga.

"Berarti kemungkinan dia punya kewarganegaraan lain lagi selain Papua Nugini dengan nama lain," katanya.

Sedangkan dugaan kedua adalah Djoko Tjandra masuk ke Indonesia melalui jalur darat.

Yakni melalui jalur di perbatasan, kemungkinan adalah melalui Papua yang seperti diketahui berbetasan langsung dengan Papua Nugini.

Setelah itu barulah melakukan penerbangan ke Jakarta.

Dengan begitu maka tidak tercatat dalam data imigrasi.

• Fakta Keterlibatan Brigjen Prasetyo Utomo atas Kasus Djoko Tjandra: Buat Surat Jalan, Kini Ditahan

"Lalu hipotesa saya yang kedua, dia masuk ke Indonesia melalui jalur darat," terangnya.

"Waktu itu saya katakan dari Papua Nugini masuk Papua, lalu ke Jakarta," jelasnya.

"Ataukah kepulauan Riau banyak pulau-pulau yang tak terdeteksi."

Selain itu, kemungkinan lain juga melalui jalur perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak, Malaysia yang dikenal sebagai jalan tikus, yakni di daerah Entikong.

Namun, Hamid Awaluddin menilai dugaan kuatnya adalah melalui Entikong tersebut.

Hal itu dibuktikan dengan adanya surat jalan dari Jakarta ke Pontianak.

 "Ataukah Entikong, tapi firasat saya lebih banyak melalui Entikong, karena berasal dari situ, dia menguasai jalur tikus," terang Hamid Awaluddin.

"Dan memang kenyataannya banyak tempat di situ tidak terdeteksi oleh pihak keamanan kita," pungkasnya. (TribunWow.com/Brigitta Winasis/Elfan)