TRIBUNWOW.COM - Pakar hukum tata negara Refly Harun membahas elektabilitas Prabowo Subianto berdasarkan hasil survei Center for Political Communication Studies (CPCS).

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam kanal YouTube Refly Harun, diunggah Rabu (15/7/2020).

Refly Harun mengaitkan hasil survei elektabilitas sejumlah tokoh politik terkait Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

• Sebut MA Tak Prioritaskan Sengketa Pilpres 2019, Refly Harun: Padahal Persoalannya Tak Terlalu Rumit

Berdasarkan hasil survei tersebut, elektabilitas Prabowo Subianto turun meskipun masih menempati posisi pertama dengan angka 18,4 persen.

Posisi tersebut diikuti nama Ganjar Pranowo dengan angka 13,5 persen dan Ridwan Kamil dengan posisi 11,3 persen.

Meskipun Pilpres 2024 masih lama, Refly menilai survei semacam itu perlu dilakukan agar masyarakat dapat mulai mempersiapkan pemilihan mendatang.

"Harusnya memang racing seperti ini terus dihangatkan agar pemimpin itu muncul dari bawah," jelas Refly Harun.

"Pemimpin itu tidak instan, orang bisa mengukur kemampuannya," lanjutnya.

Ia memberi contoh pada kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

Menurut Refly, publik mulai menilai kemampuan Prabowo sejak ditunjuk menjabat posisi tersebut.

"Orang bisa mengukur kemampuan Prabowo seperti apa," ungkap Refly.

Ia menyinggung Prabowo yang saat ini diberi tugas mengurus sektor ketahanan pangan selama masa pandemi Covid-19.

Menurut Refly, tanggung jawab tersebut sudah dapat menjadi patokan publik untuk menilai kemampuan Prabowo.

• Tak Masalahkan Prabowo Jadi Leading Sector Lumbung Pangan, Pengamat: Mentan Harus Profesional

"Sekarang diberikan lumbung pangan. Jadi bagaimana dia yang Menteri Pertahanan menjadi Menteri Ketahanan Pangan," jelasnya.

"Apakah nanti Prabowo bisa sukses atau tidak membuat food estate atau lumbung pangan tersebut di daerah Kalimantan Tengah," papar mantan Komisaris Pelindo tersebut.

Refly menilai kemampuan Prabowo tersebut dapat dikaitkan dengan elektabilitasnya menghadapi Pilpres 2024.

"Ini akan membuktikan apakah dia akan siap menjadi calon presiden 2024," kata Refly Harun.

Meskipun begitu, ia menyinggung fakta Prabowo yang telah mengajukan diri sebagai calon presiden pada Pilpres 2014 dan 2019.

Selain itu, Prabowo juga pernah maju dalam Pilpres 2009 sebagai calon wakil presiden dari Megawati Soekarnoputri.

"Walaupun saya sendiri memikirkan, apa enggak ada calon lain?" komentar Refly Harun.

"Masak setiap perhelatan presiden dan wakil presiden sudah ada nama Prabowo tiga kali berturut-turut," tambahnya.

Lihat videonya mulai menit 11:00

Alasan Prabowo Tangani Lumbung Pangan

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra, Andre Rosiade buka suara terkait penyerahan penanganan lumbung pangan kepada Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Dilansir TribunWow.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Prabowo Subianto menjadi leading sector untuk menangani lumbung pangan.

Andre Rosiade menilai keputusan yang diambil oleh Jokowi tersebut tentunya bukan tanpa alasan dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi saat ini.

Khususnya berkaitan dengan antisipasi akan adanya krisis pangan yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2030 mendatang.

• Jokowi Tunjuk Prabowo Jadi Leading Sector Lumbung Pangan, Andi Akmal Sebut Jadi Pertanyaan Besar

"Pak Jokowi memahami bahwa saat ini sesuai dengan informasi dari FAO, yang bilang 2030 kita akan krisis," ujar Andre Rosiade, dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam 'tvOne', Minggu (12/7/2020).

"Presiden ingin melakukan kebijakan soal ketahanan pangan ini, bahwa kemungkinan besar di depan akan ada krisis pangan," jelasnya.

Menurutnya, Jokowi tidak hanya menugaskan semuanya kepada Menteri Pertahanan saja, melainkan juga kementerian lainnya yang masih linier.

Dirinya mencontohkan seperti Kementerian Pertanian khususnya, kemudian Kementerian PUPR hingga Kementerian BUMN.

"Beliau menugaskan berapa menteri, seperti Menteri Pertahanan Pak Prabowo, lalu menugaskan Pak Menteri Pertanian yang paham mengenai teknis pertanian, lalu menugaskan Menteri PUPR untuk membackup soal irigasinya, termasuk soal Menteri BUMN yang ditugaskan untuk mengurusi pembiayaan dan anggaran," jelasnya.

"Jadi sehingga ini adalah kerja sama berbagai kementerian dalam rangka menyiapkan cadangan logistik strategis."

Lebih lanjut, Andre Rosiade tidak membenarkan jika penunjukkan Prabowo sebagai leading sector lumbung pangan dianggap mengambil alih tugas kementerian lain, terutama Kementerian Pertanian.

• Tak Masalahkan Prabowo Jadi Leading Sector Lumbung Pangan, Pengamat: Mentan Harus Profesional

Menurutnya, dalam urusan ketahanan pangan menjadi tanggung jawab banyak kementerian yang mengharuskan untuk saling bersinergi.

"Jadi tidak ada mengambil alih Kementerian Pertanian, tidak ada bentuk ketidakpercayaan, ini kerja sama, bahu membahu seluruh kementerian," terangnya.

Sementara itu terkait alasan Prabowo yang ditunjuk sebagai leading sector bukan Menteri Pertanian, Andre Rosiade mengingatkan soal visi misi dari Presiden.

Sehingga Jokowi disebut berhak untuk menugaskan kepada siapapun para pembantunya itu untuk menangani masalah apapun.

Namun selain itu tentu ada karakter yang dipunyai oleh Prabowo dalam mengurusi masalah ketahanan pangan.

"Saya rasa presiden mengambil keputusan ini, tentu beliau lebih paham lebih mengerti, bahwa ini visi misi presiden," kata Andre Rosiade.

"Karena beliau sudah menyampaikan tidak ada visi-misinya menteri," imbuhnya.

"Kenapa Pak Prabowo dipercaya, ya mungkin Pak Jokowi melihat background Pak Prabowo pernah jadi Ketua HKTI, lalu juga waktu kampanye, dan sejak puluhan tahun beliau bicara soal ketahanan pangan," pungkasnya. (TribunWow.com/Brigitta Winasis/Elfan)