TRIBUNWOW.COM - Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta beberapa hari ini menjadi sorotan publik.

Protes dari orangtua siswa beberapa kali terjadi, terutama karena masalah usia yang menjadi persoalan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan turut menyadari kekecewaan yang dirasakan para orangtua murid.

• Sebut Anies Baswedan Lepas Tangan soal PPDB, Ombudsman: Melakukan Kekerasan Terbuka pada Anak

Dikutip dari YouTube Kompastv, Jumat (3/7/2020), pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi X DPR RI.

Nadiem menegaskan dirinya akan mengambil tindakan untuk menyelesaikan persoalan PPDB yang terjadi di Ibu Kota.

"Kami akan mengambil langkah-langkah untuk bekerja sama baik dengan kementerian terkait di bawah yaitu Mendagri maupun juga dengan kepala dinas di Jakarta untuk berdiskusi mengenai isu ini," ujar Nadiem.

Mantan Bos Gojek itu kemudian menyinggung soal banyaknya protes dari orangtua siswa yang ditujukan terhadap pelaksanaan PPDB di DKI.

"Saya mengerti ini merupakan suatu isu yang sangat bisa mengecewakan untuk berbagai macam orangtua murid saat ini yang sedang terjadi di DKI," kata Nadiem.

"Saya mengerti sekali dan berempati, dan bersimpati kepada semua orangtua murid yang lagi kesulitan dan kebingungan," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, beberapa kali terjadi protes terhadap pelaksanaan proses PPDB 2020 di Jakarta, khususnya jalur zonasi yang terkendala masalah usia.

Dikutip dari Kompas.com, Jumat (3/7/2020), satu di antaranya adalah aksi protes yang terjadi di Taman Inspirasi Silang Monas depan Istana Merdeka Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Para demonstran diketahui sebagian besar merupakan wali murid yang mengeluhkan proses PPDB DKI 2020.

Aksi unjuk rasa itu berlangsung dari pukul 10.00 WIB hingga 13.00 WIB.

Namun pada protes itu, massa tidak berhasil menemui satu orang pun perwakilan dari pihak Pemprov DKI.

Koordinator lapangan yang bernama Rudi S menuturkan aksi itu sudah empat kali dilakukan dan ditujukan kepada Gubernur DKI, Wagub DKI, DPRD DKI hingga Komisi X DPR RI.

Tuntutan yang diminta oleh para wali murid itu adalah agar PPDB di DKI dibatalkan.

• Ketua KPA Singgung Peran Anies Baswedan Sikapi PPDB Jakarta: Saya Kira Sangat Paham Dunia Pendidikan

Simak video selengkapnya mulai menit awal:

 Percobaan Bunuh Diri hingga Meninggal

Di sisi lain, Ketua Komnas Perlindungan Anak (KPA), Arist Merdeka Sirait memberikan tanggapan terkait kisruh proses seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI Jakarta tahun ajaran 2020/2021.

Kisruh PPDB di DKI Jakarta disebabkan karena adanya aturan atau persyaratan yang tidak bisa diterima oleh wali murid maupun siswa itu sendiri, yakni syarat usia dimasukkan dalam sistem zonasi.

Dilansir TribunWow.com, oleh karena itu, Arist Sirait meminta supaya PPDB DKI Jakarta dikaji ulang atau dibatalkan.

Dirinya menilai ada diskriminasi dalam seleksi peserta didik baru di DKI Jakarta sehingga mempunyai dampak buruk terhadap siswa.

Hal ini disampaikan dalam acara Sapa Indonesia Malam 'KompasTV', Rabu (1/7/2020).

Arist Sirait mengungkapkan bahwa seleksi PPDB di Jakarta mempunyai dampak buruk terhadap anak itu sendiri.

Dikatakannya bahwa setidaknya sudah ada enam wali murid yang melaporkan ke KPA terkait dampak yang ditimbulkan kepada anaknya.

Para wali murid tersebut mengatakan bahwa anaknya yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri favorit tersebut mencoba melakukan percobaan bunuh diri.

"Saya khawatir karena dampaknya ada enam yang melaporkan ke Komnas Perlindungan yang melakukan percobaan bunuh diri," ujar Arist Sirait.

• Polemik PPDB 2020, Mulai dari Kontroversi Batas Usia di DKI hingga Kekurangan Pendaftar di Jember

Tidak hanya itu, Arist Sirait mengatakan bahkan ada satu murid yang meninggal dunia.

Meski memang ada pemicu lain, yakni mempunyai penyakit bawaan.

Murid tersebut merasa kecewa lantaran tidak diterima di sekolah negeri dan tidak mau untuk melanjutkan sekolah di swasta.

"Bahkan ada satu dengan dialog bahwa anaknya tidak mau masuk swasta, karena berkeinginan masuk ke negeri," kata Arist Sirait.

"Anaknya tidak mau, meninggal akibat memang ada penyakit bawaan, asam lambungnya tinggi tetapi karena dia memikirkan dia ditolak masuk ke SMA (negeri)," jelasnya.

Maka dari itu, dirinya berharap supaya PPDB di Jakarta benar-benar dilakukan secara profesional dengan mempertimbangkan dari segi aspek anak.

Terlebih pendidikan merupakan suatu hak yang harus didapat oleh setiap anak.

"Nah ini kan dampak-dampak sosial harus dipertimbangkan, di samping banyak anak-anak tahun ini akan kehilangan hak atas pendidikannya," ungkap Arist Sirait.

"Oleh karena itu menurut saya harus mempertimbangkan prespektif anaknya sendiri," tegasnya.

Simak videonya mulai menit ke-3.35:

(TribunWow.com/Anung/Elfan)

Sebagian artikel ini diolah dari Kompas.com dengan judul "Demo Protes PPDB Jakarta Berlanjut hingga Depan Istana Merdeka"