TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dapat muncul ke publik.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam acara Mata Najwa di kanal YouTube Najwa Shihab, Rabu (1/7/2020).

Seperti diketahui, nama Terawan menjadi sorotan sejak dikritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena dinilai kurang tanggap menangani pandemi Virus Corona (Covid-19).

• Ngaku Kesulitan Undang Menkes di Mata Najwa, Najwa Shihab Sampaikan Pesan untuk Terawan: Kami Tunggu

Minimnya penyerapan anggaran sebesar Rp 75 triliun menjadi keprihatinan utama Jokowi.

Sebagai pengamat politik, M Qodari menyinggung sudah lama Terawan tidak hadir di publik.

"Tentu saja kalau kita bicara Covid, penanggung jawab utamanya adalah Menteri Kesehatan," komentar M Qodari.

Ia menyinggung pernyataan Terawan di awal munculnya pandemi yang tampak seperti menganggap Covid-19 adalah penyakit biasa.

"Setelah itu Terawan relatif hilang dari peredaran. Kita tidak mendengarkan kutipan-kutipan yang lain," ungkapnya.

Sebelumnya Jokowi juga mengancam akan membuka opsi perombakan kabinet (reshuffle) jika tidak ada perubahan.

Qodari menilai wajar jika ternyata Terawan adalah menteri yang di-reshuffle.

"Jadi spekulasi bahwa Pak Terawan adalah orang yang akan diganti adalah sesuatu yang menurut saya cukup realistis," kata Qodari.

Ia lalu menyinggung penyerapan anggaran Rp 75 triliun yang baru dimanfaatkan 1,53 persen.

"Sekali lagi, persoalan penyerapan anggaran yang kurang ini bisa jadi memang duitnya enggak ada, yang tanggung jawab enggak mau cetak duit," papar Qodari.

"Atau duitnya ada tapi enggak mau dikeluarin, tapi bisa juga menterinya kurang bekerja keras untuk menekan birokrasi agar pekerjaan jadi lebih cepat," lanjutnya.

Dalam pidatonya, Jokowi meminta agar pencairan anggaran jangan sampai terhambat birokrasi.

Ia juga mendorong pembuatan peraturan jika memang diperlukan.

• Akui Terawan Orang Baik, Akbar Faizal Sebut Menkes Beruntung: Tak Punya Bumper Partai Politik

Menurut Qodari, hal itu menjadi masalah utama yang dikritik Jokowi.

"Kalau Pak Moeldoko mengatakan memang birokrasi kita panjang, menurut saya justru itu adalah poin yang sedang ditunjuk Pak Jokowi saat ini," kata Qodari.

Qodari menduga hal yang membuat Jokowi geram adalah karena jajarannya masih bersikap biasa-biasa saja menghadapi pandemi.

Presenter Najwa Shihab meminta narasumbernya itu menyampaikan spekulasi tentang kemungkinan Terawan akan di-reshuffle.

"Jadi wajar kalau spekulasi itu muncul dan wajar kalau pun spekulasi itu berbuah kenyataan?" tanya Najwa Shihab.

Qodari justru meminta Najwa Shihab menghadirkan Terawan agar dapat memberikan keterangan langsung.

Ia menyinggung Najwa yang saat itu mengundang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.

"Sebetulnya paling bagus acara ini kalau bisa menghadirkan Pak Terawan. Jangan Pak Abdul Halim dan Pak Tjahjo Kumolo, itu dua menteri extraordinary, enggak akan diganti," ucap Qodari.

"Yang satu kakaknya Ketua Umum PKB, yang satu mantan sekjennya Bu Mega. Tidak akan diganti itu," tambahnya.

• Jokowi Kembali Tegur Menkes Terawan, Soroti Insentif untuk Tenaga Medis: Terlalu Berbelit-belit

Lihat videonya mulai menit 2.00:

Jokowi Kembali Tegur Menkes Terawan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyoroti kinerja Kementerian Kesehatan yang dipimpin Menteri Terawan Agus Putranto.

Ia meminta supaya proses insentif tenaga kesehatan dan klaim pembayaran rumah sakit diringkas.

Jokowi menilai seharusnya prosedur di Kemenkes dapat dibuat lebih sederhana melalui Peraturan Menteri (Permen).

• Jokowi Ancam Reshuffle, Pengamat Politik Prediksi Menteri Ekonomi Diganti: Kalau Menkes dari Dulu

Dilansir TribunWow.com, hal itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Terbatas Percepatan Penanganan Covid-19.

"Saya minta agar pembayaran deposito untuk pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan Covid ini dipercepat pencairannya," kata Joko Widodo, dikutip dari Breaking News di Metro TV, Senin (19/6/2020).

"Jangan sampai ada keluhan," tegasnya.

Ia menyinggung biaya santunan bagi tenaga kesehatan yang meninggal saat menangani kasus Covid-19.

Diketahui tingkat kematian tenaga medis di Indonesia mencapai yang tertinggi di Asia Tenggara, bahkan dunia.

Jumlah tenaga kesehatan yang meninggal akibat tertular Virus Corona mencapai 5-6 persen dari seluruh total pasien Covid-19.

Jokowi menegaskan mereka seharusnya mereka segera mendapat bantuan santunan.

"Misal ada yang meninggal ini segera bantuan santunan harus ada. Mestinya begitu meninggal, langsung bantuan santunan harus harus keluar," tegas Kepala Negara.

Ia lalu meminta agar prosedur di Kemenkes dapat diringkas.

Jokowi menyinggung prosedur yang ada saat ini terlalu berbelit-belit.

• Yunarto Wijaya Sebut Ada 3 Kemungkinan dari Kemarahan Jokowi pada Menterinya dan Terkait Reshuffle

"Prosedurnya di Kementerian Kesehatan harus betul-betul bisa dipotong, jangan sampai bertele-tele," papar Jokowi.

Menurut dia, prosedur yang ada dapat disederhanakan melalui Permen yang dikeluarkan Menteri Terawan.

"Kalau aturan di Permen terlalu berbelit-belit, ya disederhanakan," kata Jokowi.

Tidak hanya itu, Jokowi juga menyoroti proses pembayaran klaim rumah sakit dan insentif untuk tenaga medis.

"Pembayaran klaim rumah sakit secepatnya. Insentif tenaga medis secepatnya," ujar mantan Wali Kota Solo ini.

"Insentif untuk petugas lab secepatnya," tambahnya.

Diketahui pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp 75 triliun untuk penanganan Covid-19.

Sebelumnya Jokowi sempat menyinggung dana itu baru dimanfaatkan sebesar 1,53 persen.

"Kita nunggu apa lagi? Anggarannya sudah ada," kata Jokowi. (TribunWow.com/Brigitta Winasis)