TRIBUNWOW.COM - Sekjen Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Edy Mulyadi membantah pembakaran bendera PDIP sebagai insiden.

Edy Mulyadi yang saat itu menjadi koordinator lapangan (korlap) memilih menyebut peristiwa itu sebagai accident (kecelakaan).

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan saat diundang dalam Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Jumat (26/6/2020).

• Aria Bima Tegaskan Ekasila Trisila di RUU HIP Bukan dari PDIP, Ketua PA 212: Partainya Apa?

Awalnya Edy membenarkan ada pembakaran bendera PDIP dalam unjuk rasa menentang Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2020).

Meskipun begitu, ia tidak ingin peristiwa itu disebut sebagai insiden.

"Pertama saya ingin menyebutnya bukan insiden. Saya lebih suka menyebutnya accident," jelas Edy Mulyadi.

Edy menyebutkan pembakaran bendera itu tidak pernah direncanakan sebelumnya.

"Apakah direncanakan? Tidak sama sekali. Tidak ada rencana pembakaran bendera, apalagi pembakaran bendera PDIP," tegasnya.

Edy mengaku tidak tahu-menahu jalannya unjuk rasa sampai akhirnya berujung pembakaran bendera.

"Sebagai korlap, saya lebih banyak di atas mobil komando. Saya enggak tahu persis siapa yang bawa, bagaimana caranya," paparnya.

Menurut Edy, saat itu tiba-tiba ada pengunjuk rasa yang mengusulkan agenda pembakaran bendera.

Edy mengaku dirinya tidak tahu sudah ada bendera yang disiapkan saat itu.

"Bahkan ketika ada yang bilang, 'Habis ini kita bakar bendera', spontan saya jawab, 'Emang ada benderanya?'," ungkap Edy sambil terkekeh.

Edy menyebutkan ia mengira bendera yang dimaksud saat itu adalah bendera PKI.

"Dalam rapat-rapat kita memang tidak ada agenda pembakaran bendera," jelasnya.

Edy membenarkan dirinya menduga ada pihak yang sengaja membawa bendera PDIP dan tidak terdeteksi saat unjuk rasa.

• Tanggapi Pembakaran Bendera PDIP, Hasto Ungkit Peristiwa Kudatuli 1996: Jangan Uji Kesabaran Kami

Menanggapi aksi pembakaran bendera itu, DPD PDIP DKI Jakarta kemudian melapor ke Polda Metro Jaya pada Jumat (26/6/2020).

Laporan itu disampaikan pengacara PDIP Ronny Berty Talapessy.

"Kami telah resmi melaporkan terkait dengan perusakan bendera partai PDI-Perjuangan," kata Ronny Berty Talapessy, dikutip dari Kompas.com.

Ronny menilai pembakaran bendera dapat dikenai tindak pidana kekerasan dan/atau penghasutan untuk menyatakan permusuhan, kebencian, penghinaan terhadap golongan partai politik.

Video rekaman aksi tersebut menjadi barang bukti laporan.

Menurut Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta William Yani, laporan itu disampaikan atas perintah pimpinan partai.

William meminta dalang pembakaran bendera PDIP itu diusut.

"Kami meminta kepada pihak kepolisian, selain pembakar itu tolong dicek, juga ada enggak dalangnya, ada enggak orang di belakangnya yang membuat suasana ini jadi panas," kata William Yani.

• Respons Gibran saat PDIP Solo Tolak Pengunduran Diri Purnomo dari Balon Wali Kota: Ranahnya Pak Rudy

Lihat videonya mulai menit 4:40

Tanggapi Kegeraman Kader PDIP

Sebelumya Edy Mulyadi menanggapi insiden pembakaran bendera PDIP.

Insiden itu terjadi saat unjuk rasa menentang Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2020).

Dilansir TribunWow.com, Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP, Pantas Nainggolan, kemudian menyampaikan tanggapannya atas peristiwa itu dalam tayangan Kompas TV, Jumat (26/6/2020).

• Soal Pembakaran Bendera PDIP, Pakar Hukum Sebut Bukan Menghina Partai: Ekspresi Penolakan RUU HIP

Pantas menyebutkan anggota PDIP geram dengan aksi tersebut karena merasa bendera adalah simbol kehormatan suatu organisasi.

"PDIP di seluruh Indonesia merasa terusik dan tersinggung akibat provokasi pembakaran bendera partai," kata Pantas Nainggolan.

"Kita mengetahui persis bendera adalah simbol kehormatan sebuah partai," jelasnya.

Kasus tersebut kini telah dibawa ke ranah hukum untuk mengungkap dalam pembakaran bendera partai.

Hal itu senada dengan surat perintah yang dikeluarkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada Kamis (25/6/2020).

"Maka, sebagai reaksi terhadap peristiwa tersebut, PDIP sesuai dengan arahan dari pucuk pimpinan partai, melakukan langkah legal action," kata Pantas.

Menurut Pantas, langkah hukum ditempuh demi menghindarkan dari keributan yang lebih besar.

"Kita tidak mau melangkah di luar aturan hukum, jadi kita menuntut supaya dilakukan penegakan hukum di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Ia kembali menegaskan seluruh kader PDIP merasa tersinggung dengan adanya peristiwa itu.

• Tanggapi Pembakaran Bendera PDIP, Hasto Ungkit Peristiwa Kudatuli 1996: Jangan Uji Kesabaran Kami

Pantas mengibaratkan peristiwa itu sama provokatifnya dengan pembakaran bendera merah putih.

"Tidak boleh terjadi pembiaran provokasi yang seperti ini," tegas Pantas.

Dalam tayangan yang sama, Sekjen GNPF Ulama Edy Mulyadi menyebutkan pihaknya mempersilakan jika PDIP akan membawa kasus ke ranah hukum.

Seperti diketahui, massa GNPF turut serta dalam aksi demonstrasi tersebut.

"Kalau bawa ke ranah hukum, itu 'kan hak masing-masing. Boleh saja, silakan, monggo," kata Edy Mulyadi.

"Kita juga siap saja," tambahnya.

Ia juga menyoroti sikap para kader PDIP yang kemudian melakukan unjuk rasa setelah pembakaran bendera terjadi.

"Apalagi kalau kita tahu ini 'kan kayaknya gagah perkasa banget membela simbol partainya karena merasa terusik, kehormatannya merasa dicemarkan, ada aksi pembakaran bendera partainya," komentar Edy. (TribunWow.com/Brigitta Winasis)