TRIBUNWOW.COM - Ekonom Rizal Ramli batal menghadiri acara debat yang di selenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Dalam acara tersebut, Rizal Ramli rencananya akan beradu argumen melawan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Namun karena keputusan sepihak dari kementerian bersangkutan, acara yang sedianya dilaksanakan pada hari ini, Kamis (11/6/2020), diundur menjadi Rabu (24/6/2020).

• Tanggapi Nyinyiran soal Investasi China di Indonesia, Luhut: Suka Tidak Suka Tiongkok Kekuatan Dunia

Oleh karenanya, Rizal Ramli menolak untuk datang karena merasa tidak diajak berunding terkait perpindahan jadwal tersebut.

Dilansir Kompas.com, Kamis (11/5/2020), Rizal Ramli menyatakan tidak akan menghadiri acara debat yang akan digelar menjelang akhir bulan.

Acara debat tersebut rencananya akan membahas mengenai utang negara yang dikatakan melonjak saat pandemi Covid-19.

Rizal Ramli sebagai ekonom, kerap tampil memberikan kritik pada kinerja pemerintah terkait pengelolaan keuangan negara.

Namun Luhut yang mengatakan utang negara tersebut masih produktif, mengaku memiliki bukti-bukti terkait.

Ia lalu menantang para pengkritik utang negara untuk berdebat sambil menunjukkan bukti-bukti dan data.

Sempat menyanggupi, Rizal Ramli urung datang pada acara debat yang juga akan menghadirkan jajaran tim keuangan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Saat ditanya perihal kehadirannya dalam acara debat yang telah berubah jadwal tersebut, Rizal Ramli tegas mengatakan tak akan datang.

Pasalnya, ia merasa perubahan jadwal tersebut merupakan keputusan sepihak tanpa ada persetujuan dari pihaknya.

"Ya enggaklah. Itu mah ngawur, (keputusan) sepihak," ujar Rizal Ramli, Kamis (11/6/2020).

Meski demikian, Rizal Ramli telah menunjuk jejaring aktivis Pro Demokrasi (ProDem) untuk mewakili dirinya.

"Mas Adhie Massardi (perwakilan Rizal Ramli) nanti yang menjadi koordinator dengan jadwal, syarat debat, pool TV dan streaming," terangnya.

• Rizal Ramli Sebut Tak Susah Pimpin Negara, Ungkit Keberhasilannya Jadi Menteri Ekonomi Era Gus Dur

Keputusan Rizal Ramli tersebut dibenarkan oleh Adhie Massardi, ia mengatakan acara debat tersebut nantinya akan dikoordinir oleh rekan-rekan dari ProDem.

"Tidak hadir, karena acara debat Pak RR dengan LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) sudah didesain teman-teman ProDem," ujar Adhie.

Diketahui, acara tersebut digelar atas dasar tantangan Luhut terhadap para pihak yang melontarkan kritikan pada cara pemerintah menangani utang negara.

Luhut mengajak para pengkritik tersebut untuk bertemu tatap muka dan berdiskusi terkait topik tersebut.

Sejumlah tokoh menyanggupi tantangan tersebut, satu di antaranya adalah Rizal Ramli yang meminta agar tim ekonom kabinet Jokowi ikut dihadirkan.

“Awalnya Rizal Ramli tidak setuju. Dia bilang tidak usah diladeni. Tapi, karena ditawarkan oleh promotor dari Prodem, akan berdebat satu paket dengan tim ekonomi Jokowi, termasuk Menkeu Sri Mulyani, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, maka dia (Rizal Ramli) mau,” tutur Adhie.

Rizal Ramli kemudian menyatakan tidak akan mengkritik pemerintah lagi bila nantinya kalah dalam perdebatan.

Namun, bila ia memenangkan diskusi tersebut, Rizal Ramli meminta seluruh kabinet menteri ekonomi era Jokowi mundur dari jabatannya.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menyebutkan pihaknya meminta hal yang setimpal dari Rizal Ramli.

Ia merasa pertaruhan jabatan para menteri tidak sepadan dengan kesediaan Rizal Ramli untuk tidak lagi mengkritik pemerintah.

"Terus, kalau di sini dituntut mundur, di sana apa yang setimpal? Masa cuma berhenti mengkritik? Harus yang bombastis juga dong," kata Jodi, Rabu (10/6/2020).

Jodi menyebutkan, permintaan Rizal Ramli untuk menghadirkan para menteri terkait ekonomi dari kabinet era Jokowi tersebut tidak akan dipenuhi.

"Ya masa kami juga harus ngaturin semua tuntutannya, ngumpulin satu kabinet, kan pada sibuk. Emangnya enggak ada kerjaan," tambahnya.

Tantang Para Pengkritik Utang Negara

Luhut sebelumnya sempat menyinggung mengenai besaran utang Indonesia terkait penanggulangan pandemi.

Ia lalu menyoroti adanya pihak-pihak yang menjatuhkan tuduhan dan melemparkan kritik pada pemerintah terkait hal tersebut.

Untuk itu, Luhut mengajak para pengkritik yang tak dia sebutkan namanya tersebut untuk bertemu dan berbincang.

"Jadi kalau ada yang mengkritik kami, sini saya juga pengen ketemu. Jadi jangan di media sosial saja. Nanti ketemu kami, ngomong," kata Luhut, Selasa (2/6/2020).

Ia meminta kepada para pengkritik tersebut untuk datang menemuinya dan berkata akan menunjukkan data terkait utang negara tersebut.

"Enggak usah ngomong di TV lah, ketemu saya sini. Nanti dia kasih angkanya, saya tentara walaupun bukan lulusan ekonomi, saya bisalah jawab itu. Tapi jangan rakyat dibohongin," tuturnya.

Luhut kemudian menjelaskan bahwa saat ini kondisi keuangan Indonesia masif dalam taraf normal.

Pasalnya, utang pemerintah terhadap Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih termasuk rendah bila dibandingkan negara lain.

"Singapura itu lebih dari 100 persen dari debt to GDP-nya. Begitu juga dengan Amerika, malah kita enggak tahu lagi berapa besar," terang Luhut.

Luhut meminta agar para pengkritik pemerintah tersebut memberikan informasi yang benar agar masyarakat tidak keliru memahami kondisi negara.

"Saya ini tentara, jadi belajar juga dari anak-anak muda yang ngerti. Jadi kita jangan enggak ngerti juga, bodoh-bodohin rakyat kita ngutang enggak benar. Utang kita itu produktif," ucapnya.

Luhut mengatakan bahwa pada akhir tahun, utang pemerintah Indonesia terhadap PDB akan mencapai 32 persen.

Menurut catatan Kementerian Keuangan Indonesia, total utang Indonesia masih berada dalam kisaran 31,78 persen terhadap PDB.

Dalam undang-undang Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003, ditetapkan batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 60 persen.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa besaran untang pemerintah saat ini masih dalam batas yang aman.

Adapun total utang pemerintah hingga April 2020 telah mencapai Rp 5.172,48 triliun.

Jumlah utang tersebut meningkat sebanyak 14,22 persen dibandingankan total tahun lalu pada periode yang sama dengan jumlah sebesar Rp 644,03 triliun. (TribunWow.com)

Sebagian artikel ini merupakan olahan dari Kompas.com dengan judul "Batal Hadiri Debat, Rizal Ramli Sebut Tantangan Luhut "Ngawur"" dan "Debat dengan Rizal Ramli, Pihak Luhut Minta Hal yang Setimpal"