TRIBUNWOW.COM - Ekonom Indef, Bhima Yudhistira menduga pemerintah tengah berupaya mengambil keuntungan dari iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Dilansir TribunWow.com, sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menandatangi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Terkait hal itu, Bhima Yudhistira menilai iuran yang memotong gaji 3 persen itu justru merugikan masyarakat di tengah masa pandemi.

Dari potongan 3 persen itu, 0,5 persen dari penghasilan pengusaha dan 2,5 persen dari gaji karyawan.

Menurutnya, pemerintah justru berusaha memanfaatkan Tapera sebagai cara menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN).

• Setuju dengan Anies, Bima Arya Usul ke WO Konsep Resepsi Nikah Takeaway: Tidak Semua Cocok di KUA

• Ayah Pulang Mabuk Cabuli Anak Kandung yang Masih di Bawah Umur, Ancam Bunuh Istri saat Ketahuan

Hal itu disampaikannya dalam kanal YouTube Kompas TV, Rabu (10/6/2020).

Bhima mengatakan, dalam masa pandemi yang dibutuhkan masyarakat bukanlah sebuah rumah.

Melainkan makanan dan kesehatan untuk bisa bertahan hidup.

"Tapi di saat pandemi sekarang ini justru saya melihat bukan urgensi untuk kepemilikan rumah," kata Bhima.

"Karena sekarang ini bagaimana survival untuk bertahan hidup dulu."

Tak cuma untuk saat ini, Bhima menyebut pemenuhan kebutuhan dan kesehatan masyarakat lebih penting hingga 7 tahun ke depan.

"Jadi mulai dari kesehatan, kemudian makanan, itu dua kebutuhan pokok yang lebih penting daripada perumahan," ujar Bhima.

"Bahkan sampai 7 tahun ke depan."

• Polisi Tangkap Sindikat Narkoba Internasional yang Kabur ke Indonesia, Bawa Surat Bebas Corona Palsu

Lantas, Bhima pun menyinggung PP yang secara resmi diberlakukan Jokowi.

"Ya kalau kita baca PP-nya secara lebih detail, ini kan ada pasal yang jelas bahwa uang ini akan diolah oleh manager investasi," ucap Bhima.

"Tapi di situ ada penempatan salah satu opsinya adalah penempatan di surat berharga negara."

Hal itulah yang menurutnya janggal.

Bhima menduga, pemerintah tengah berusaha mencari keuntungan di balik iuran Tapera.

"Sehingga ini ada keuntungan yang akan dinikmati pemerintah," kata Bhima.

"Jadi semacam dana full dana dari pekerja dan pengusaha 3 persennya itu."

Lebih lanjut, Bhima juga menduga pemerintah berupaya menambal defisit APBN hingga memaksa warga membayar iuran Tapera saat kondisi sulit.

Ia menilai, iuran Tapera ini memilikin skema yang mirip dengan BPJS Tenaga Kerja.

"Nanti kemudian masuk dalam manager investasi, dimasukkan lagi kemudian untuk menambal defisit APBN."

"Ini skema yang jelas seperti BPJS Tenaga Kerja," imbuhnya.

Karena itu, setelah iuran Tapera disahkan, Bhima menyebut masyarakat memiliki dua beban sekaligus.

Pasalnya, gaji yang diperoleh dikenai potongan langung dari BPJS Tenaga Kerja dan iuran Tapera.

"Makanya ini jadi bingung juga, sudah dipotong iuran BPJS tenaga kerja," kata dia.

"Kemudian pekerja yang sudah punya rumah tetap dipotong Tapera, motifnya ke mana?"

"Motifnya sepertinya untuk menambal defisit APBN."

• Soal Iuran Tapera pada 2021, Rizal Ramli Kritik Pemerintah Jokowi: Kenapa Sih Enggak Sabar Dikit

Simak video berikut ini menit ke-5.14:

Kritikan Rizal Ramli

Di sisi lain, sebelumnya Ekonom Senior, Rizal Ramli termasuk tokoh yang mengkritik keras soal kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mulai dijalankan pada 2021.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 20 Mei 2020 lalu.

Dalam keputusan itu, mulai tahun 2020 Badan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sudah bisa mulai memungut iuran untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

• Dana Bisa Diambil seusai Pensiun, Kapan Gaji Karyawan Swasta Mulai Dipotong 2,5 Persen untuk Tapera?

Selanjutnya, BP Tapera akan memotong gaji TNI Polri serta pegawai swasta dan mandiri sebesar 2,5 persen dari gaji per bulan.

Dilansir TribunWow.com dari Kabar Petang tvOne pada Sabtu (7/6/2020), Rizal Ramli mengaku sebenarnya secara umum mendukung program ini.

"Saya secara umum setuju bahwa semua rakyat kita berhak untuk mendapatkan rumah, tentu dipikirkan pembiayaannya," ujar Rizal Ramli.

Namun, yang menjadi masalah menurutnya adalah terkait waktu.

Rizal menilai seharusnya pungutan Tapera dilakukan tahun depan.

"Tapi saya kaget soal timing, ini rakyat kita BPJS sudah dinaikin, listrik lagi naik, pengangguran tinggi, dan sebagainya-sebagainya."

"Kok timing-nya dilakukan hari ini, kenapa sih enggak sabar dikit nungguin kalau tahun depan sudah normal kembali ya kan," ujar Rizal.

Ia mengkritik bahwa seharusnya para pemimpin memperhatikan rakyat sekarang.

"Orang sudah kerja, lebih stabil, baru kita laksanakan program ini."

"Saya khawatir banyak yang kebijakan ini mohon maaf, pemimpin itu harus ada hatinya buat rakyat," kritiknya.

• Andaikan Diri Jadi Presiden, Rizal Ramli Percaya Diri: Tahun Depan Bisa Naikkan Ekonomi 7 Persen

Menurut dia, memotong gaji rakyat adalah hal paling mudah.

"Jangan main seenaknya saja tadi kan mau ngumpulin biaya murah, kalau caranya dengan motong gaji mah, pekerjaan paling gampang."

"Malak lah istilahnya itu paling gampang gitu loh," ungkapnya keras.

Selain itu, menurut Rizal teknis Tapera ini belum jelas.

"Kedua tidak jelas, karena cukup banyak pegawai negeri dan swasta yang sudah punya rumah."

"Bagaimana aturannya apakah yang punya rumah juga tetap harus bayar atau tidak?" katanya.

Ia juga bertanya-tanya apakah tabungan itu nantinya ada bunganya atau tidak.

"Dan yang ketiga namanya tabungan ada bunganya apa enggak, jadi gini-gini soal teknis bisa dibahas," lanjut Rizal.

Kembali lagi, Rizal mengungkit soal sejumlah beban masyarakat.

• Tak Ingin Rakyat Dapat Info Sesat soal Tapera, Ali Ngabalin: Ini Justru Tempat di Mana Berkahnya

"Nah tapi yang paling penting rakyat kita lagi susah kok, daya beli lagi rontok, pengangguran tinggi, BPJS udah naik, listrik naik, lain-lain naik," ungkitnya.

Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman ini meminta agar Tapera dilakukan setelah ekonomi benar-benar stabil.

"Lah kok tega-teganya waktunya, gajinya dipotong, sabar dikitlah tahun depan kalau ekonominya lebih stabil," imbuhnya. (TribunWow.com)