TRIBUNWOW.COM - Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta sekaligus pengusaha, Sandiaga Uno, menyebutkan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang baru disahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kesalahan koordinasi.

Menurutnya, penetapan iuran tersebut seharusnya dikoordinasikan terlebih dahulu dengan asosiasi pengusaha.

Jangan sampai karena adanya kewajiban membayar potongan tersebut, masyarakat yang tengah dilanda pandemi Covid-19 malah semakin merasa terbebani.

• Terima Tantangan Najwa Shihab, Sandiaga Uno Unggah Foto Wisuda Lawas Miliknya: Jangan Kecil Hati

Dilansir akun YouTube KompasTV, Rabu (10/5/2020), Sandiaga menyampaikan pendapatnya tersebut saat menjadi narasumber dalam acara 'Satu Meja The Forum'.

Dalam program tersebut, Sandiaga menerangkan bahwa peraturan presiden (pp) yang ditandatangani di tengah pandemi tersebut adalah kesalahan koordinasi.

"Mungkin misscoordination. Paling sering terjadi menurut saya, karena kalau ada orkestrasi dan sinkronisasi daripada kebijakan itu tentunya tidak akan ditandatangani di tengah-tengah Corona," tutur Sandiaga.

Ia mempertanyakan mengapa pemerintah tidak mengajak para pengusaha yang akan terlibat langsung dalam urusan penggajian karyawan untuk merundingkan peraturan tersebut.

"Nggak lebih baik ngajak ngomong dulu nih, Kadin, Apindo. Nggak ngajak omong asosiasi dulu?," imbuhnya.

Sandiaga menerangkan bahwa ada beberapa rekannya yang memiliki pendapat terkait iuran Tapera tersebut.

Beberapa dari mereka, berpendapat bahwa peraturan ini harusnya dibuat perundang-undangan apabila benar memiliki dasar hukum secara wajib.

• Bersiap New Normal, Sandiaga Uno: Ekonomi Sangat Memprihatinkan, Berbeda dengan Krisis Sebelumnya

"Karena juga temen-temen ada yang menyampaikan bahwa upaya ini mekanismenya seharusnya yang berimplikasi pada pungutan yang bersifat wajib atau compulsory, maka seharusnya ditetapkan dengan undang-undang, ada yang beranggapan seperti itu, saat ini masih PP" terang Sandiaga.

Selain itu, Sandiaga juga menyoroti penandatanganan Tapera yang menurutnya kurang tepat karena dilakukan di tengah pandemi.

Ia menyebutkan seharusnya pemerintah memberi sinyal akan mendukung masyarakat menghadapi pandemi, bukan malah menambah beban.

Pasalnya, masyarakat yang terkena imbas pandemi masih belum yakin akan keberlangsungan hidupnya di masa depan.

"Dan juga masalah waktu, hari-hari ini masyarakat butuh dukungan di tengah wabah. Signal ini penting, karena kita banyak sekali ketidakpastian ke depan," kata Sandiaga.

"Menambah satu ketidakpastian, potongan pendapatan ini akan dilihat sebagai beban tambahan," tandasnya.

• Terima Tantangan Najwa Shihab, Sandiaga Uno Unggah Foto Wisuda Lawas Miliknya: Jangan Kecil Hati

Lihat tayangan selengkapnya dari menit ke-08.13:

Penetapan Iuran Tapera

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 20 Mei 2020 lalu.

Dalam keputusan itu, mulai tahun 2020 Badan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sudah bisa mulai memungut iuran untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selanjutnya, BP Tapera akan memotong gaji TNI Polri serta pegawai swasta dan mandiri sebesar 2,5 persen dari gaji per bulan.

Namun, keputusan itu mengakibatkan munculnya pro dan kontra.

• Viral Video Kelulusan Sekolah di Surabaya Gunakan Metode Drive Thru, Ternyata Bukan yang Pertama

Satu di antara yang kontra dengan keputusan tersebut adalah Ekonom Senior, Rizal Ramli.

Dilansir TribunWow.com dari Kabar Petang tvOne pada Sabtu (7/6/2020), Rizal Ramli mengaku sebenarnya secara umum mendukung program ini.

"Saya secara umum setuju bahwa semua rakyat kita berhak untuk mendapatkan rumah, tentu dipikirkan pembiayaannya," ujar Rizal Ramli.

Namun, yang menjadi masalah menurutnya adalah terkait waktu.

Rizal menilai seharusnya pungutan Tapera dilakukan tahun depan.

"Tapi saya kaget soal timing, ini rakyat kita BPJS sudah dinaikin, listrik lagi naik, pengangguran tinggi, dan sebagainya-sebagainya."

"Kok timingnya dilakukan hari ini, kenapa sih enggak sabar dikit nungguin kalau tahun depan sudah normal kembali ya kan," ujar Rizal.

Ia mengkritik bahwa seharusnya para pemimpin memperhatikan rakyat sekarang.

"Orang sudah kerja, lebih stabil, baru kita laksanakan program ini."

"Saya khawatir banyak yang kebijakan ini mohon maaf, pemimpin itu harus ada hatinya buat rakyat," kritiknya.

Menurut dia, memotong gaji rakyat adalah hal paling mudah.

"Jangan main seenaknya saja tadi kan mau ngumpulin biaya murah, kalau caranya dengan motong gaji mah, pekerjaan paling gampang."

"Malak lah istilahnya itu paling gampang gitu loh," ungkapnya keras.

Selain itu, menurut Rizal teknis Tapera ini belum jelas.

"Kedua tidak jelas, karena cukup banyak pegawai negeri dan swasta yang sudah punya rumah."

"Bagaimana aturannya apakah yang punya rumah juga tetap harus bayar atau tidak?" katanya.

Ia juga bertanya-tanya apakah tabungan itu nantinya ada bunganya atau tidak.

"Dan yang ketiga namanya Tabungan ada bunganya apa enggak, jadi gini-gini soal teknis bisa dibahas," lanjut Rizal.

Lihat tayangan selengkapnya mulai menit ke-2:26:

(TribunWow.com/ Via/ Mariah Gypti)