TRIBUNWOW.COM - Provinsi Jawa Timur kembali mendapati kasus baru positif Virus Corona cukup banyak.

Dilansir TribunWow.com, update terbaru pada Selasa (9/6/2020), terdapat 220 kasus baru untuk Jawa Timur, sehingga total menjadi 6.533 kasus.

Sebagian besar kasus Virus Corona di Jawa Timur berada di Kota Surabaya ataupun Surabaya Raya.

Kondisi tersebut tentu menjadi perhatian lebih, apalagi saat ini Surabaya Raya sudah tidak lagi menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

• Masuki New Normal, Menhub Budi Karya Revisi Aturan Kapasitas Transportasi Tak Lagi 50 Persen

Sebelumnya, PSBB Surabaya diputuskan untuk tidak diperpanjang setelah berakhir pada Senin (8/6/2020).

Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa buka suara.

Khofifah mengatakan bahwa kondisi di Jawa Timur, khususnya Surabaya Raya memang belum aman.

Hal itu dilihat dari angka epidemologis penyebaran Covid-19 yang masih tinggi.

Dirinya juga sudah mengingatkan kepada para kepala daerah.

Menurut Khofifah, untuk wilayah Surabaya memang angka reproduksi atau rite of transmisinya sudah di angka 1.0.

Namun untuk attack ride-nya masih sangat berisiko yakni di angka 94,1 per 100 ribu penduduk.

Bahkan, dikatakan Khofifah, risiko penularan Virus Corona di Surabaya masih lebih tinggi dari DKI Jakarta.

• Sebut Daerah dan Pusat Tak Sinkron, Pakar: PSBB Transisi Jakarta dan Malang Bingungkan Publik

"Kami sudah menyampaikannya sejak tanggal 7 malam, bahwa kondisi secara epidemologisnya seperti ini,"

"Kemudian rite of transmisinya memang sudah 1.0 untuk Surabaya, tapi ingat gresik 1,6, kemudian attack ride-nya kita menyampaikan bahwa Surabaya ini masih sangat berisiko karena masih 94,1 per 100 ribu penduduk," jelasnya.

"Ini di atas Jakarta, jadi kita menyampaikan risiko-risikonya seperti ini," katanya.

Lebih lanjut, dengan melihat data-data di lapangan tersebut, Khofifah mengakui bahwa Surabaya Raya ataupun Jawa Timur masih belum aman.

Oleh karenanya harus dilakukan penanganan yang lebih masif dan protokol kesehatan yang lebih ketat.

"Maka ini belum aman," tegas Khofifah.

"Jadi pesan ini belum aman itu sudah kami sampaikan sejak tanggal 7 malam dan kemarin sebelum pengambilan keputusan kami pun juga menyampaikan kembali," pungkasnya.

• Tak Sepakat dengan Istilah New Normal dari Pusat, Walkot Malang Sutiaji: Saya Ikuti Pedoman WHO

Simak videonya mulai menit ke-1.40:

Pakar Sebut Daerah dan Pusat Tak Sinkron

Pakar Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah menyebut ada ketidaksinkronan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terkait penerapan new normal Corona.

Dilansir TribunWow.com, Trubus mencontohkan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Malang Raya dan DKI Jakarta.

Seperti yang diketahui, Malang Raya dan DKI Jakarta lebih memilih memakai PSBB transisi ketimbang istilah New Normal.

Dalam acara Dua Arah KompasTV, Senin (8/6/2020), Trubus mengatakan apa yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dan Malang justru membingungkan publik.

• Tak Sepakat dengan Istilah New Normal dari Pusat, Walkot Malang Sutiaji: Saya Ikuti Pedoman WHO

Menurutnya, tidak ada perbedaan antara masa transisi dengan New Normal.

Keduanya merupakan sebuah proses menuju kenormalan baru di tengah Virus Corona.

"Iya ketidaksinkronan itu jelas terlihat nyata di mana kemudian yang dimaksud transisi itu kan sudah di dalamnya New Normal," ujar Trubus.

"Dan artinya apa, sesungguhnya tidak ada yang perlu dibuat seoalah-olah ada tersendiri, transisi kan seolah-olah tersendiri," jelasnya.

Trubus mengatakan dengan pemerintah daerah yang masih menyebutnya dengan masa transisi, maka ada yang mengartikannya masih dalam PSBB.

Dirinya lantas menyinggung soal New Normal yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, yang dimaksud oleh Jokowi yakni kehidupan menuju kehidupan baru.

"Yang di mana kemudian masyarakat taunya PSBB, PSBB kemudian menujunya New Normal, selesai."

 "Artinya kalau diterjemahkan dari cara berpikirnya Bapak Presiden kan jelas arahnya kepada namanya New Normal kehidupan yang baru," terangnya.

• Pamor Anies dan Prabowo Turun saat Wabah, Pengamat Sebut Peluang di Pilpres 2024: Sulit Dapat Untung

Maka dari itu, melihat kondisi yang terjadi di Malang Raya dan DKI Jakarta, Trubus menilai justru malah membingungkan publik.

"Dari sini yang kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Malang atau DKI Jakarta ini kan malah membingungkan publik," kata Trubus.

Sementara itu, terkait pemikiran bahwa New Normal akan berdampak negatif karena diartikan salah oleh masyarakat, menurut Trubus merupakan tugas dari pemerintah daerah.

Hal itu akan ditentukan oleh pemerintah daerah dalam memberikan sosialisasi ataupun pemahaman kepada masyarakat tentang yang dimaksud dengan New Normal.

"Karena pada tataran itu masyarakat sudah maunya menuju kepada normal, tidak bahwa di dalamnya ada pemikiran apa itu nanti enggak kembali seperti semula," ungkap Trubus.

"Saya kira itu tergantung kapasitas daerah untuk melakukan satu sosialisasi, kedua komunikasi dan edukasi kepada masyarakat," katanya.

"Iya, menurut saya itu hanya improvisasi dalam pengertian untuk sekedar beda saja," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit awal:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)