TRIBUNWOW.COM - Deputi VII Kominfo Badan Intelijen Nasional (BIN), Wawan Purwanto angkat bicara terkait polemik kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Wawan Purwanto menjelaskan bahwa Tapera sebenarnya merupakan perluasan dari program Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS).

Hal itu disampaikan Wawan Purwanto di acara Kabar Petang tvOne pada Sabtu (6/6/2020).

• Tak Ingin Rakyat Dapat Info Sesat soal Tapera, Ali Ngabalin: Ini Justru Tempat di Mana Berkahnya

Wawan menjelaskan seharusnya Tapera mulai diberlakukan 2018.

"Ya sebetulnya ini kan kepanjangan dari program yang lama yaitu Bapetarum, dan Bapetarum itu kemudian diperluas baru selesai diundangkan 2016."

"Mustinya ini sudah diberlakukan 2018 karena dua tahun sesudah undang-undang itu diketok mestinya sudah jalan," ujar Wawan.

Sehingga, kebijakan Tapera juga telah mundur hingga empat tahun lamanya.

"Nah sekarang ternyata mundur, empat tahun baru diteken PP (Peraturan Pemerintah)-nya juga," jelas Wawan.

Meski demikian, Wawan menegaskan Tapera bukan untuk menyengsarakan rakyat.

Justru program ini membantu rakyat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah.

"Akan tetapi tidak ada program yang menyengsarakan rakyat itu tidak maksud seperti itu."

"Justru ini akan memberikan kemudahan-kemudahan terutama pada mereka yang berpenghasilan rendah," jelasnya.

• Kritik Keras, Rizal Ramli Nilai Kebijakan Tapera Tidak Tepat Waktunya: Lah Kok Tega-teganya

Ia melanjutkan kini ada jutaan rumah yang dibutuhkan namun belum belum terbangun.

Sehingga, perlu ada penanganan lebih cepat.

"Dan sekarang juga kita kebutuhan akan perumahan itu luar biasa, kita ada backlock 11,5 juta rumah yang diperlukan dan ternyata tidak terbangun."

"Dan ini juga harus ada penanganan secara cepat," katanya.

Tapera juga harus dilaksanakan karena ada kekurangan dana untuk melanjutkan pembangunan perumahan-perumahan tersebut.

"Kemudian setelah penggunaan-penggunaan keuangan ternyata dari sisa keuangan yang ada juga tidak memadai sehingga perlu ada recovery ,langkah-langkah," kata dia.

Wawan menegaskan kebijakan ini juga tidak dimulai tahun 2020, melainkan 2021.

Pelaksanaannya juga bertahap mulai dari ASN hingga terakhir pekerja mandiri.

"Dan langkah ini tidak tahun ini, tahun 2021. Tahun 2021 itu akan dimulai dari ASN dulu, TNI dan Polri."

"Baru setelah itu BUMN, setelah BUMN, pekerja secara mandiri," ungkapnya.

• Dana Bisa Diambil seusai Pensiun, Kapan Gaji Karyawan Swasta Mulai Dipotong 2,5 Persen untuk Tapera?

Wawan menambahkan program ini berjalan dengan pengawasan sehingga tidak perlu khawatir.

"Dan kesemuanya ini tentu juga dengan regulasi-regulasi lanjutan dengan sistem pengawas, jadi tidak lantas begitu saja," kata dia.

Lihat videonya mulai menit ke-12:39:

Kritikan Rizal Ramli

Pada kesempatan yang sama, Ekonom Senior Rizal Ramli termasuk tokoh yang mengkritik keras soal kebijakan Tapera yang mulai dijalankan pada 2021.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 20 Mei 2020 lalu.

Dalam keputusan itu, mulai tahun 2020 Badan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sudah bisa mulai memungut iuran untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

• Dana Bisa Diambil seusai Pensiun, Kapan Gaji Karyawan Swasta Mulai Dipotong 2,5 Persen untuk Tapera?

Selanjutnya, BP Tapera akan memotong gaji TNI Polri serta pegawai swasta dan mandiri sebesar 2,5 persen dari gaji per bulan.

Dilansir TribunWow.com dari Kabar Petang tvOne pada Sabtu (7/6/2020), Rizal Ramli mengaku sebenarnya secara umum mendukung program ini.

"Saya secara umum setuju bahwa semua rakyat kita berhak untuk mendapatkan rumah, tentu dipikirkan pembiayaannya," ujar Rizal Ramli.

Namun, yang menjadi masalah menurutnya adalah terkait waktu.

Rizal menilai seharusnya pungutan Tapera dilakukan tahun depan.

"Tapi saya kaget soal timing, ini rakyat kita BPJS sudah dinaikin, listrik lagi naik, pengangguran tinggi, dan sebagainya-sebagainya."

"Kok timing-nya dilakukan hari ini, kenapa sih enggak sabar dikit nungguin kalau tahun depan sudah normal kembali ya kan," ujar Rizal.

Ia mengkritik bahwa seharusnya para pemimpin memperhatikan rakyat sekarang.

"Orang sudah kerja, lebih stabil, baru kita laksanakan program ini."

"Saya khawatir banyak yang kebijakan ini mohon maaf, pemimpin itu harus ada hatinya buat rakyat," kritiknya.

• Andaikan Diri Jadi Presiden, Rizal Ramli Percaya Diri: Tahun Depan Bisa Naikkan Ekonomi 7 Persen

Menurut dia, memotong gaji rakyat adalah hal paling mudah.

"Jangan main seenaknya saja tadi kan mau ngumpulin biaya murah, kalau caranya dengan motong gaji mah, pekerjaan paling gampang."

"Malak lah istilahnya itu paling gampang gitu loh," ungkapnya keras.

Selain itu, menurut Rizal teknis Tapera ini belum jelas.

"Kedua tidak jelas, karena cukup banyak pegawai negeri dan swasta yang sudah punya rumah."

"Bagaimana aturannya apakah yang punya rumah juga tetap harus bayar atau tidak?" katanya.

Ia juga bertanya-tanya apakah tabungan itu nantinya ada bunganya atau tidak.

"Dan yang ketiga namanya tabungan ada bunganya apa enggak, jadi gini-gini soal teknis bisa dibahas," lanjut Rizal.

Kembali lagi, Rizal mengungkit soal sejumlah beban masyarakat.

• Tak Ingin Rakyat Dapat Info Sesat soal Tapera, Ali Ngabalin: Ini Justru Tempat di Mana Berkahnya

"Nah tapi yang paling penting rakyat kita lagi susah kok, daya beli lagi rontok, pengangguran tinggi, BPJS udah naik, listrik naik, lain-lain naik," ungkitnya.

Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman ini meminta agar Tapera dilakukan setelah ekonomi benar-benar stabil.

"Lah kok tega-teganya waktunya, gajinya dipotong, sabar dikitlah tahun depan kalau ekonominya lebih stabil," imbuhnya. (TribunWow.com/Mariah Gipty)