TRIBUNWOW.COM - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dilansir TribunWow.com, Yurianto menilai langkah yang dilakukan Pemprov DKI untuk menangani atau mengendalikan Covid-19 sudah tepat.

Hal ini disampaikan Yurianto dalam tayangan Youtube Refly Harun, Jumat (5/6/2020).

• Jelaskan Arti PSBB Sebenarnya, Yurianto: Jangan Digiring Jadi Pembatasan Ekonomi Berskala Besar

Menurutnya, langkah tepat yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI tentunya memberikan hasil yang positif.

Dirinya mengaku penilaian tersebut dilakukan secara objektif, yakni dengan melihat perkembangan kasus di Jakarta.

Mulai dari berkurangnya kasus baru, hingga angka kematian menurun.

"Ya pasti, keberhasilan yang dilakukan karena langkah yang benar kan, kalau tambah enggak benar ya langkahnya tidak tepat," ujar Yurianto.

"Tetapi kalau kita lihat kinerja DKI sudah bagus karena kita punya data objektif yang memperlihatkan bahwa kasus terkendali, sebaran berkurang, angka kematian turun," jelasnya.

Yurianto kemudian membantah jika Pemprov DKI tidak sejalan dengan Pemerintah Pusat atau mempunyai kebijakan sendiri.

Menurutnya, keberhasilan DKI Jakarta dalam menurunkan kasus Virus Corona juga tidak terlepas dari sinergi dengan pusat.

Ia menilai, hanya Pemprov DKI tentu mempunyai cara tersendiri untuk mengembangkan kebijakan dari pusat tersebut.

• Ungkap Beda Istilah PSBB dengan Anies, Pakar Kesehatan Soroti Rencana New Normal: Itu Keniscayaan

"Itu adalah indikator-indikator bahwa sudah sesuai, sudah inline," kata Yurianto.

"Tetang style ya tentunya kan disesuaikan dengan kondisi di DKI, karena cara yang dibuat oleh DKI tidak mungkin sama diterapkan di provinsi lain," sambungnya.

"Artinya bahwa keputusan yang dilakukan pemerintah DKI sudah benar, ya buktinya sekarang faktanya terkendali."

Sementara itu, soal banyak anggapan dari masyarakat ada keributan atau tidak sejalan antara pemprov dengan pusat hanyalah karena ulah dari beberapa pihak tertentu.

Namun menurutnya, kenyataannya hal itu tidak pernah terjadi.

"Ya karena kan memang ada orang yang pingin melihat keributan atau membuat keributan," tegasnya.

"Nyatanya enggak ribut kan, kalau ributin itu hanya mengatur-atur huruf A-Z saja kata-katanya dibolak-balik," pungkasnya.

• Banyak yang Salah Anggapan, Achmad Yurianto Luruskan soal New Normal: Menuju Normal tapi Aman Covid

Simak videonya mulai menit ke- 29.38

Soal PSBB, Yurianto: Jangan Digiring Jadi Pembatasan Ekonomi Berskala Besar

Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto memberikan penjelasan terkait maksud PSBB yang sebenarnya.

Dilansir TribunWow.com, Yurianto mengatakan bahwa PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar.

Dirinya menggarisbawahi yang mendapatkan pembatasan utama adalah aktivitas sosial.

Hal ini disampaikan Yurianto dalam tayangan Youtube Refly Harun, Jumat (5/6/2020).

Yurianto mulanya menjelaskan bahwa awalnya pemerintah masih mengandalkan imbauan kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitasnya.

Namun lantaran penyebaran virusnya terus meningkat dan di satu sisi, banyak masyarakat yang tidak mengikuti imbauan tersebut.

Alhasil pemerintah memutuskan memberlakukan PSBB untuk memberikan aturan yang lebih ketat.

"Begitu penularannya secara masif terjadi di banyak tempat, sebarannya cepat, penambahan kasusnya cepat, kemudian juga penularan lokal cepat, maka kita memberikan frame yang berikutnya," ujar Yurianto.

"Oke deh kalau gitu dalam konteks komunitas kita batasi aktivitas sosialnya," imbuhnya.

"Ini kemudian kita sebut sebagai PSBB, pembatasan sosial berskala besar."

Yurianto tidak membenarkan jika PSBB juga diartikan sebagai pembatasan ekonomi berskala besar.

Menurutnya, fokus utama dari PSBB adalah pembatasan sosial karena menyangkut langsung soal aktivitas masyarakat.

• Bahas Corona dengan Refly Harun, Achmad Yurianto: Banyak yang Tahu, Sok Tahu, dan Pengen Tahu

Meski begitu, Yurianto membenarkan bahwa di dalamnya tentu berhubungan dengan aspek ekonomi maupun pendidikan.

Namun sekali lagi dirinya menegaskan bukan berati adanya pembatasan ekonomi.

"Tolong ini jangan digiring menjadi pembatasan ekonomi berskala besar," kata Yurianto.

"Ini sosial kepada semua aspek, sudah barang tentu aspek ekonomi iya, aspek pendidikan iya, aspek sosial iya," jelasnya.

"Tetapi jangan kemudian diframe seakan-akan ini pembatasan ekonomi," tegasnya.

Sementara itu menyinggung soal adanya relaksasi, maka yang mendapatkan relaksasi adalah aktivitas sosial.

Sedangkan untuk ekonomi dijelaskan memang dari awal tidak dilakukan pembatasan.

"Jadi kalau sekarang relaksasi ya relaksasi ekonomi, tidak seperti itu," terangnya.

"Bukan pembatasan-pembatasan ekonomi," tutup pria yang juga menjabat sebagai Dirjen di Kementerian Kesehatan.

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)