TRIBUNWOW.COM - Komisioner KPAI Retno Listiarty, membahas mengenai pelaksanaan kegiatan belajar secara virtual di masa pandemi Covid-19.

Pihaknya menyebutkan bahwa keselamatan anak dirasa lebih patut diutamakan daripada pendidikan pada saat ini.

Terlebih lagi di masa pandemi yang masih belum dapat terkendali seperti sekarang.

• Tertawa Ungkap Hasil Angket, KPAI: 80 Persen Orang Tua Menolak, 80 Persen Siswa Malah Minta Sekolah

Oleh karenanya, pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diminta untuk merumuskan kurikulum darurat pandemi.

Untuk saat ini, instansi pendidikan di Indonesia masih akan ditutup hingga jangka waktu yang belum ditentukan.

Dunia pendidikan menunggu solusi pemerintah tentang keberlangsung kegiatan belajar mengajar.

Kenormalan baru di bidang pendidikan menjadi permasalahan tersendiri karena karakteristiknya yang berbeda.

Sejumlah pihak masih bertanya-tanya apakah protokol kesehatan akan efektif dijalankan anak-anak sekolah.

Begitu pun kesiapan para siswa dan sekolah.

Dilansir tayangan Satu Meja The Forum KompasTV, Rabu (3/6/2020), Retno mengungkapkan bahwa saat ini, kompetensi bertahan hidup lebih penting dibandingkan akademik.

"Kalau kami di KPAI memang kompetensi bertahan hidup lebih penting sekarang ini dibanding kompetensi akademik kalau disuruh memilih," ujar Retno.

Oleh sebab itu, pihaknya mendukung agar kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanaka secara virtual.

Namun, Retno juga menyinggung adanya tindakan yang perlu dilakukan pemerintah untuk memperbaiki sistem belajar jarak jauh tersebut.

• Rumuskan New Normal di Sekolah, Asisten Kementerian PPPA: Masuk 4 Jam Sehari Tanpa Jam Istirahat

"Ketika tahun ajaran baru dibuka tetapi sekolah tetap dengan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) kan berati ini akan ada proses. Memang yang perlu diperbaiki adalah yang kemarin-kemarin seperti apa," lanjutnya.

Retno mengungkapkan bahwa KPAI telah mengirin usulan kepada Kemendikbud terkait penyusunan kurikulum darurat selama pandemi Virus Corona berlangsung.

"Kami sudah bersurat juga kepada Kemendikbud merekomendasikan untuk kurikulumya harus darurat juga, karena situasinya darurat," kata Retno.

Hal ini juga untuk mengantisipasi ke depan, saat sekolah-sekolah mulai dibuka kembali dengan kondisi new normal.

Retno mengemukakan sejumlah skenario yang mungkin dilakukan, yang membutuhkan adanya penyesuaian kurikulum.

"Nanti kalau kita mulai masuk, misalnya di tahun 2021, misalnya hanya 4 jam kemudian tidak ada istrirahat, lalu nanti anak-anak membawa bekal sendiri," ujar Retno.

Dengan adanya pengurangan waktu masuk sekolah tersebut, target penyampaian kurikulum tidak akan tercapai bila masih menggunakan kurikulum pendidikan yang lama.

Karena jumlah lama waktu yang tadinya telah disusun untuk dapat menyampaikan pelajaran, harus dipendekkan lagi sesuai aturan protokol kesehatan.

"Berarti satu mata pelajaran yang tadinya 45 menit bisa menjadi 30 menit, artinya ada pemendekan waktu," lanjutnya.

Melihat kondisi tersebut, Retno merasakan perlunya penyederhanaan kurikulum agar nantinya tidak membebani guru dan murid.

Namun ia mengimbau agar kurikulum baru tersebut tidak hanya diserahkan pada guru, tapi juga dikontrol oleh kementerian dengan panduan tertentu.

"Nah, kalau seperti itu berarti harus ada pengurangan, penyederhanaan kurikulum. Ini tidak membebani guru dan tidak membebani murid," tutur Retno.

"Dan jangan dilepas ke guru, tapi Kemendikbud harus punya rambu-rambu, karena dia memang berpegang ke sana," tandasnya.

Lihat tayangan selengkapnya dari menit ke-56:18:

Persiapan New Normal di Sekolah

Bidang pendidikan tengah bersiap untuk menyesuaikan dengan tatanan normal baru di tengah pandemi Virus Corona.

Beberapa perubahan diusulkan untuk tetap menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar yang aman bagi siswa.

Usulan tersebut diantaranya adalah pengurangan jam masuk sekolah dan peniadaan jam istirahat.

Perubahan sistem pegajaran juga sedang dirumuskan untuk memfasilitasi guru agar dapat beradaptasi di situasi new normal.

Dilansir Kompas.com, Kamis (28/5/2020), Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi Kementerian PPPA Ciput Ekawati menyampaikan hal tersebut dalam webinar.

Ia mengungkapkan telah merekomendasikan sejumlah skenario yang bisa dilakukan untuk dapat menerapkan protokol kesehatan di sekolah.

Satu diantaranya adalah pengurangan waktu belajar menjadi 4 jam sehari tanpa adanya istirahat.

"Namun yang sedang kami rekomendasikan adalah menghilangkan jam istirahat dan memperpendek jam pelajaran, yang sedang didiskusikan masuk 4 jam sehari tanpa jam istirahat," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga telah merumuskan aturan untuk mengatur jumlah siswa dan memberlakukan physical distancing.

"Jumlah siswa, pengaturan jarak itu pasti akan ada jeda-jeda tertentu. Itu yang sedang diatur," imbuh Ciput.

Di sisi lain, Ciput juga menyinggung kesiapan institusi pendidikan dan tenaga pelajar yang harus bisa beradaptasi pada model pengajaran yang baru.

"Peran institusi pendidikan sudah pasti, jelas para guru harus siap remodeling sistem belajar di kelas," ujar Ciput.

Selain itu, pihak sekolah juga harus menyediakan tempat cuci tangan yang memadai agar tidak terjadi antrean anak-anak.

Ciput kemudian menyoroti permberlakukan pendidikan new normal yang sudah dilaksanakan di Australia.

Saat ini, pelajar di negara tersebut telah mulai menyekolahkan anak didiknya dengan tetap berpegangan pada protokol kesehatan.

"Mereka hanya dua kelas dulu untuk uji coba, termasuk menyiapkan siswa, guru, tenaga pendidik dengan new normal ini," kata Ciput.

Oleh karena itu, pihaknya juga telah mengusulkan mengenai jam masuk dan pulang yang diberlakukan berbeda antar kelas.

Tujuannya untuk mengurangi kerumunan saat akan memasuki atau keluar dari gerbang sekolah.

"Kalau di Indonesia saya pikir bisa disiasati dengan diberi jeda masuknya, satu jam. Jadi masuk dan pulang tidak bersamaan sehingga tidak bertumpuk saat keluar masuk gerbang," tandasnya. (TribunWow.com)