TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan penyebab status new normal belum diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini.

Luhut menyebutkan bahwa pemerintah pusat masih mempertimbangkan melalui data dan kurva epidemiologi Covid-19 di Indonesia.

Sehingga, belum ada tanggal atau target pasti kapan tatanan kenormalan baru tersebut akan diberlakukan.

Hal ini disampaikannya dalam sebuah diskusi secara virtual di Jakarta.

• Jubir Luhut Sebut 500 TKA China akan Bekerja di Konawe, Bupati Geram: Corona Selesaikan Dulu

• Ganjar Tegaskan Tak Ada Acuan Waktu Kapan New Normal Jateng Dimulai: Ukurannya Seberapa Turun Kurva

Dilansir Kompas.com, Rabu (3/6/2020), Luhut menerangkan bahwa keputusan diberlakukannya new normal tergantung dengan kondisi penyebaran virus di Indonesia.

Luhut mengklaim bahwa pemerintah tidak asal-asalan saat akan menerapkan new normal.

Ia mengatakan bahwa pemberlakuan tersebut akan didasarkan oleh data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

"Kalau kita mau melakukan new normal, kita tidak melakukan itu tanpa dasar. Semua kita lakukan dengan dasar angka atau data," terang Luhut, Selasa (2/6/2020).

Luhut juga mengungkapkan bahwa tren pandemi Virus Corona di Indonesia telah melambat dan mengalami penurunan.

Dibandingkan pada awal masa penularan, saat ini rata-rata penambahan kasus sehari berjumlah sekitar 600 kasus.

Ia lalu menyebutkan bahwa tingkat kematian dan kesembuhan pasien terinfeksi saat ini telah menunjukkan rasio yang baik.

"Per 31 Mei, jumlah kasus Covid-19 ada 26 ribu kasus, fatality rate (tingkat kematian) sebesar 6,1 persen. Ini sudah menurun ya kalau saya tidak keliru. Demikian pula recovery rate (tingkat kesembuhan) 27,6 persen. Jadi semua angka ini membaik," ujar Luhut.

"Memang satu setengah bulan pertama kita alami banyak kendala," lanjutnya.

Menurut Luhut, pemberlakuan tersebut tidak akan didasarkan pada target berupa tanggal, namun akan didasarkan pada data epidemiologi pandemi Covid-19.

"Keputusan re-opening (kenormalan baru) bukan didasarkan tanggal pasti. Saya ulangi, bukan tanggal pasti melainkan oleh data dengan indikator threshold yang terukur, penurunan ODP, PDP dan penurunan kasus," jelas Luhut.

"Nah itu sebabnya, sampai hari ini Presiden belum mengumumkan (berlakunya new normal)," imbuhnya.

• Aturan Naik Kereta Api saat New Normal: Wajib Pakai Masker hingga Face Shield, Alat Disediakan KAI

Berdasarkan data yang diperolehnya, Luhut menyebutkan bahwa terjadi penurunan kurva kasus Covid-19 sehingga pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah patut dilonggarkan.

Namun ia memperingatkan, bila masyarakat masih abai terhadap aturan protokol kesehatan, bukan tidak mungkin PSBB tersebut akan dicanangkan kembali.

"Tapi kalau tidak disiplin, enggak tertutup kemungkinan kita tutup lagi," tegasnya.

Ia menyinggung kekhawatiran terkait gelombang kedua penularan kasus Covid-19 yang dapat muncul kembali bila protokol kesehatan tidak dipatuhi.

Maka dari itu, Luhut mengatakan pemerinta akan terus mengkaji dan mengecek persiapan dari segala aspek sebelum mengumumkan masa new normal.

Menurutnya, pemeritah akan menjalankan tatanan normal baru tersebut dengan tiga tahapan yang akan dievaluasi tiap bulan.

"Memastikan setiap protokol kesehatan diterapkan selama PSBB. Koordinasi dengan pemda untuk memastikan kesiapan daerah dan menjaga komunikasi yang baik dengan warga," kata Luhut.

"Apapun yang dilakukan pemerintah kalau tidak disiplin, kita asyik mengkritik saja, tanpa kita perhatikan protokol kesehatan, ya enggak ada gunanya juga. Padahal protokol kesehatan ini jadi kunci, yaitu jaga jarak, cuci tangan, pakai masker," tandasnya.

• Sebut Karakter Asli Bangsa Indonesia Muncul saat Pandemi, Luhut: Saya Melihat Ada Sebuah Gerakan

Luhut Sanggah Pemerintah Tak Konsisten

Dalam kesempatan lain, Luhutsempat menyanggah ungkapan yang menyebut pemerintah tidak konsisten.

Menurutnya, pemerintah bukannya tidak konsisten dalam memutuskan, namun harus selalu tanggap dengan situasi yang berubah.

Karena pandemi Virus Corona merupakan peristiwa baru bagi dunia, sehingga seluruh negara yang menghadapinya, termasuk Indonesia, tidak memiliki pengalaman dalam menanggulanginya.

Oleh sebab itu, keputusan yang dibuat harus selalu disusun dengan seksama dan hati-hati.

Dilansir Kompas.com, Rabu (20/5/2020), melalui keterangan tertulis, Luhut mengatakan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah terkait penanganan Covid-19 dibuat demi keamanan dan keselamatan warga Indonesia.

Ia juga mengatakan dalam setiap keputusan, pemerintah selalu mempertimbangkan aspek kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Luhut menampik tuduhan pemerintah tak konsisten dalam menetapkan kebijakan, karena dalam kondisi pandemi yang baru semacam ini, pemerintah harus bisa menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi.

“Pemerintah bukannya tidak konsisten dan berubah-ubah, tetapi dinamika Covid-19 harus disesuaikan," kata Luhut.

• Menhub Budi Karya Sebut Penerapan New Normal Punya Dua Keuntungan: Jadi Kunci Utama

Luhut mengakui pemerintah belum memiliki pengalaman menghadapi pandemi baru yang merebak secara masif seperti saat ini.

Sehingga sangat pelru adanya kehati-hatian agar dapat memutuskan kebijakan yang tepat sasaran.

"Karena kita belum ada pengalaman dan perlu kehatian-hatian dalam mengambil keputusan."

Ia membenarkan anjuran Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat bersiap hidup berdamai dengan Covid-19.

"Berdamai dengan covid esensinya benar karena menurut WHO, Covid-19 ini tidak akan habis sebelum ada vaksinnya," imbuhnya.

Esensi berdamai dengan Covid-19 menurut Luhut adalah dengan terus mematuhi protokol kesehatan dalam keseharian masyarakat.

Tatanan dalam pola hidup masyarakat juga harus diperbaharui dengan pola hidup yang lebih sehat dan bersih.

Ia kemudian mengingatkan bahwa meskipun grafik penyebaran Covid-19 sudah menurun, namun masyarakat harus waspada dengan adanya gelombang kedua.

Pasalnya, di beberapa negara yang telah menunjukkan penurunan, ada beberapa titik penyebaran baru lagi yang bermunculan.

“Oleh karena itu, Indonesia juga perlu waspada dengan gelombang kedua dan masyarakat tetap displin dalam melaksanakan PSBB dan protokol kesehatan yang ada. Kita wajib memberikan pemahaman kepada masyarakat, ini penting sekali,” ujarnya. (TribunWow.com/ Via)

Sebagian artikel ini merupakan olahan dari Kompas.com dengan judul mengingatkan "Luhut Ungkap Alasan Pemerintah Belum Umumkan Berlakunya New Normal" dan "Yakin Terapkan New Normal, Luhut: Kita Lakukan Berdasarkan Data!"