TRIBUNWOW.COM - Hasil Survei Indo Barometer soal penanganan Virus Corona oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai kurang bagus.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari mengungkap lebih banyak orang tidak puas dengan kebijakan Jokowi dalam menangani Covid-19.

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Kompas TV pada Kamis (28/5/2020), M Qodari menyebut tingkat tidak kepuasan pada kebijakan Jokowi mencapai 53,8 persen.

• Jokowi Sering Direspons Negatif saat Corona, Guru Besar UI: Era Sekarang Benarpun Bisa Disalahkan

"Kalau soal tidak puas bukan hanya masalah komunikasi dan memang itu terlihat jawaban dari responden."

"Jadi yang (tidak) puas 53,8 persen, yang puas 44 persen," ujar Qodari.

Qodari melanjutkan, pihaknya juga sudah mengklasifikasikan alasan-alasan yang membuat masyarakat tidak puas pada kebijakan Jokowi.

"Nah yang tidak puas itu menjawab karena ini pernyataan terbuka ya ini jawaban dari masyarakat lalu kita kompilasi, kategorisasi," lanjutnya.

Kebanyakan masyarakat tidak puas soal kebijakan yang dianggap tidak konsisten.

"Yang pertama kebijakan tidak konsisten 17 persen, lambat mendistiribusikan bantuan sosial 10 persen, lalu data penerima bantuan tidak akurat 10 persen juga."

"Penanganan secara umum lambat 10 persen dan juga lalu kebijakan presiden dan pembantunya sering berbeda," jelas Qodari.

• Jokowi Tinjau Langsung Mall Diduga karena Memang Suka Blusukan, Ade Armando: Enggak Bisa, Ini Krisis

Selain itu, masalah bantuan sosial juga menjadi hal yang banyak membuat masyarakat tidak puas.

"Jadi kalau dari jawaban tersebut, ini lima besar jawaban maka yang paling banyak disebut adalah soal bansos."

"Bansos dari lima itu dua, lalu penanganan secara umum satu, lalu mungkin yang bisa dianggap sebagai bagian dari komunikasi adalah kebijakan presiden dan pembantunya sering berbeda," jelas dia.

Selain itu cara penanganan Covid-19 juga menjadi sorotan.

"Walaupun begini menurut saya masalah komunikasi itu tidak berdiri sendiri, kebijakan itu adalah satu sisi dari bagaimana sebetulnya kebijakan penanganannya, kemudian cara penanganannya," ungkap dia.

• Meski Dukung New Normal, M Qodari Kritik Cara Komunikasi: Kalau Saya, Tak akan Libatkan Pak Jokowi

Qodari menyimpulkan dari hasil survei ini, Jokowi mendapat tanggapan kurang bagus dalam menangani Virus Corona.

"Sebetulnya kalau kita orang survei umumnya kita mengatakan kalau di bawah 50 persen yang tidak puas, kurang bagus karena lebih banyak yang tidak puas daripada yang puas," kata Qodari.

Lihat videonya mulai menit ke-4:18:

Nilai Seharusnya Jokowi Tak Turun Langsung ke Mal

Pada kesempatan yang sama, Qodari juga mengkritisi peninjauan persiapan New Normal di Summarecon Mall Kota Bekasi Jokowi.

Menurut Qodari hal yang dilakukan Jokowi itu bisa memberi kesan pemerintah tidak konsisten.

• Kata Pengamat Intelijen soal Panglima Serdadu Eks Trimatra Tulis Surat Terbuka Minta Jokowi Mundur

Apalagi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih berlangsung.

"Sekarang ini timbul seolah-olah pemerintah tidak konsisten."

"Di satu sisi PSBB, di satu sisi kok membuka kegiatan-kegiatan ekonomi begitu," ujar Qodari.

Bahkan, Qodari menilai seharusnya Jokowi jangan ikut dalam peninjauan persiapan New Normal di Summarecon Mall Kota Bekasi.

"Bahkan kalau saya mengolah proses ini, saya tidak akan melibatkan Pak Jokowi dalam tahapan ini."

"Biarlah yang melakukan simulasi itu adalah tim Blue Print tidak boleh ada Pak Jokowi di sana," ujarnya.

Jika Jokowi yang melakukannya ini seolah-olah membuat presiden akan membuka mall.

"Ya karena kalau ada Pak Jokowi di sana pesannya beda gitu loh, seolah-olah Pak Jokowi ini ya tadi akan meresmikan mall, atau membuka mall, atau mall ini memang akan dibuka," katanya.

• Jokowi Sampaikan Kabar Baik untuk Petani dan Nelayan di Tengah Pandemi, Siapkan 4 Skema Bantuan Ini

Menurut Qodari pembuat kebijakan publik seperti pemerintah itu seperti pembuat tahu.

Jika publik tahu bagaimana proses pembuatan tahu mungkin mereka tidak mau mengonsumsinya.

"Pembuat kebijakan publik itu seperti membuat tahu kalau orang tahu bagaimana tahu itu dibuat mungkin orang enggak jadi makan," ujar Qodari.

Lalu Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Andi Malaranggeng yang turut hadir lantas menimpali.

Menurutnya, hal itu seharusnya bisa diumumkan atau dilakukan terlebih dahulu oleh sang Jubir Jokowi.

Sehingga, jika ada tanggapan negatif dari masyarakat, Presiden bisa mengoreksi kemudian.

"Kalau presiden sudah ada langsung di situ ga ada lagi behind correction kalau pesannya muncul."

"Lalu kenapa ada Jubir karena kalau Jubir salah masih ada di atasnya yang bisa mengkoreksi," ujar Andi.

Andi berkata, jika presiden saja salah maka siapa yang akan memperbaiki.

"Tapi kalau presiden salah siapa yang mau koreksi, dia kan paling tinggi," imbuhnya.

• Bahas Wacana Pembukaan Sektor Pariwisata New Normal, Jokowi: Risikonya Besar, Harus Dikalkulasi

Lihat videonya mulai menit ke-3:00:

(TribunWow.com/Mariah Gipty)