TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengungkap alasan mengapa dirinya sering mengkritik pemerintah.

Melalui kanal YouTubenya Refly Harun pada Rabu (27/5/2020), ia lantas memberikan klarifikasi.

Mulanya, Refly mengatakan bahwa ia tak takut akan suatu jabatan.

• Ditanya Mau Tidak Kembali Dapat Jabatan di Pemerintahan, Refly Harun: Tergantung Hati Juga Ya

"Jadi tidak takut menjabat tapi tidak juga harus takut kehilangan jabatan, saya kira itu saja untuk sementara," ujarnya lagi.

Refly menuturkan bahwa tidak semua orang akan selalu berada di luar pemerintahan.

Pasalnya dengan berada di dalam pemerintahan, seseorang bisa memberikan sumbangsihnya.

"Karena kita tidak boleh juga alergi bahwa 'Wah kita akan selama-lamanya ada di luar pemerintahan kalau enggak nanti kapan lagi kita akan memberikan kontribusi'," ungkap dia.

Pakar hukum lulusan Universitas Gadjah Mada ini mengatakan, jika memang berada di dalam pemerintahan tidak membuat seseorang nyaman, berada di luar pemerintahan juga tidak masalah.

"Tapi kalau kita berada di dalam pemerintahan kita tidak nyaman, tidak sesuai dengan jiwa kita berada di luar pemerintahan sama terhormatnya," kata dia.

• Sempat Puji Perekonomian Pemerintahan Jokowi, Refly Harun: Ketika Hadapi Corona Rasanya Kelabakan

Apalagi menurutnya pengamat tidak membebani keuangan negara.

"Bahkan kalau di luar pemerintahan kan tidak membebani keuangan negara kan, tidak ada gaji bagi pengamat ya," ujar dia.

Refly menegaskan dirinya selalu mengkritik pemerintah, karena pemerintah sendiri digaji oleh rakyat.

Mereka yang mengurus pemasukan uang negara.

"Bagi orang yang mengkritik pemerintahan itulah filosofinya kenapa pemerintahan harus dikritik, harus diberi masukan?"

"Karena dia digaji oleh uang rakyat karena dia menguasai state financial resources, jadi sangat heran sekali kalau ada orang kerjanya mengkritik orang yang mengkritik pemerintahan," jelasnya.

Lantas, Pakar Hukum Tata Negara 50 tahun ini menyindir orang-orang yang suka mengritik orang yang tengah mengkritik pemerintah.

"Itu kurang kerjaan menurut saya, kalau menurut mereka kerjaan, kalau kita menganggapnya kurang kerjaan, kalau mereka menurut mereka kerjaan."

"Karena itu paling mengasyikkan menjadi alat bagi kekuasaan itu kan mengasyikkan. Apalagi kita tahu bahwa penguasa menguasai state finansial resources di republik ini," jelas dia.

• Kritis Terhadap Pemerintah, Refly Harun Tolak Anggapan Bentuk Penolakan atas Pencopotan dari BUMN

Refly menjelaskan bahwa penguasa itu berhak mengatur suatu perusahaan dan jabatan.

"Tinggal pilih kita mau apa, mau perusaahaan A, perusahaan B, jabatan A, jabatan B kan semuanya milik penguasa," lanjutnya.

Hal itu sudah termaktub dalam undang-undang.

"Karena undang-undang mengatur demikian, bukan penguasanya hebat, karena undang-undang siapapun yang menjadi presiden siapapun yang menjadi menteri BUMN, ya otomatis dia menjadi pengelola semua aset negara, aset republik ini kira-kira begitu ya," jelasnya.

Saat ditanya berapa nilai untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Refly justru mengungkit tahun 2014.

Ia memberikan nilai enam pada kabinet Jokowi pada periode pertama.

"Kemudian berapa nilai yang bapak beri untuk pemerintahan saat ini, waduh saya enggak bisa nilai ya." kata Refly Harun sambil menyebutkan pertanyaan yang diberikan padanya.

"Saya pernah memberikan poin ketika 2014, Presiden Jokowi membuat kabinet saya kasih nilai enam pada waktu itu tahun 2014," jelasnya.

• Singgung New Normal dan PSBB Covid-19, Refly Harun: Pemerintah Sepertinya Menyerah

Sedangkan, pada 2019 ia memberikan nilai di bawah enam.

Meski demikian, yang terpenting baginya adalah pemerintahan menjadi lebih baik.

"Tahun 2019 saya ditanya lagi waktu di Kompas TV berapa nilainya kira-kira, saya tidak memberikan exact number tapi saya kasih nilainya saya bilang kurang dari enam, kira-kira begitu."

"Tapi kita harapkan pemerintahan ini lebih baik, lebih baik jadi jangan sampai pemerintahan jadi tidak baik," harapnya.

Lihat videonya mulai menit ke-7:00:

Akui Kecewa pada Jokowi soal Ekonomi

Pada kesempatan lain, Refly juga sempat mengungkapkan alasannya kini kecewa dengan pembangunan ekonomi pada pemerintahan Jokowi.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam kanal YouTube Refly Harun, diunggah Senin (25/5/2020).

Hal yang menjadi sorotan Refly adalah situasi ekonomi di tengah pandemi Virus Corona (Covid-19) berlangsung.

• Ekonom INDEF Sebut Alasan Ajak Belva Debat, Refly Harun Singgung Nama Jokowi: Dulu Banggakan Stafsus

Refly Harun menilai pemerintah harus punya kebijakan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.

Awalnya, ia menyebutkan penegakan hukum juga belum sepenuhnya diselenggarakan maksimal.

"Kalau ukurannya penegakan hukum, saya sangat kecewa dengan pemerintahan Jokowi," ungkap Refly Harun.

Tidak hanya itu, Refly juga menyinggung penyelesaian kasus korupsi.

"Saya tidak melihat ada lilin di ujung tunnel kalau soal pemberantasan hukum, terutama pemberantasan korupsi," katanya.

Refly mengakui pada awalnya kebijakan ekonomi sangat bagus sehingga layak dipuji.

Hal itu dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur yang masif.

"Pembangunan ekonomi awalnya saya sangat puji, termasuk pembangunan infrastruktur misalnya," papar ahli hukum tersebut.

Meskipun begitu, saat ini ia mengakui kondisi ekonomi semakin sulit.

Hal itu Refly singgung melihat situasi pandemi Virus Corona yang membuat kegiatan ekonomi tidak dapat berjalan lancar.

"Tapi akhir-akhir ini, walaupun bukan ekonom, rasanya kita semua merasakan bagaimana sulitnya pemerintah mengendalikan fiskal mereka," kata Refly.

"Ketika menghadapi Covid ini, rasanya kelabakan," lanjut dia.

• Wanti-wanti Pelonggaran PSBB, Pakar Kesehatan: Itu adalah Kompromi Kepentingan Kesehatan dan Ekonomi

Ia menyebutkan pemerintah seolah-olah tidak dapat memastikan kesejahteraan masyarakatnya.

"Terasa pemerintah kok seperti tidak punya uang lagi untuk memastikan bahwa perut rakyat Indonesia bisa makan?," tanya Refly.

"Kalau misalnya mereka harus di-lockdown di rumah," tambahnya.

Ia melanjutkan pembahasan dengan memaparkan peta politik di Indonesia.

"Dalam bidang politik, mereka sangat powerful. Hampir tidak ada oposisi," ungkap Refly.

"Tapi hukum dan ekonomi kita tidak dalam kondisi yang normal menurut saya," lanjutnya.

Refly menyebutkan banyak orang yang berkepentingan dalam pemerintahan sekarang.

"Masih banyak penunggang gelap yang berkuasa saat ini," ungkap ahli hukum tersebut.

Ia memberi contoh pada Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Sebagian pakar mengatakan ini adalah perampokan para konglomerat tambang," ungkapnya.

• Sarankan Jokowi Menyerah Urus Covid-19, Rocky Gerung: Oke Ekonomi Kami Bangkrut, Kami Menyerah

Lihat videonya mulai menit-5.20:

(TribunWow.com/Mariah Gipty/Brigitta Winasis)