TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun diminta untuk memberikan penilaian terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini.

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun mengaku kesulitan dan tidak bisa memberikan nilai pastinya.

Refly Harun justru mengungkit penilaian yang pernah ia berikan pada tahun 2014 silam.

• Dukung Anies Baswedan, Ganjar, Ridwan Kamil Maju di 2024, Refly Harun: Mereka Orang dalam Golden Age

Dalam tayangan Youtube pribadinya Refely Harun, Rabu (27/5/2020), ia mengatakan memberikan nilai 6 untuk pemerintahan Jokowi pada tahun 2014.

Penilaian tersebut khususnya ditujukan untuk pembentukan kabinet kerja di awal masa pemerintah Jokowi.

Namun untuk pemerintahan saat ini, Refly Harun tidak bisa memberikan jawaban yang tegas.

"Aduh saya enggak bisa nilai," ujar Refly Harun.

"Saya pernah memberikan poin ketika 2014 Presiden Jokowi membuat kabinet, saya kasih nilai 6 pada waktu itu," jelasnya.

Tidak hanya mengungkit tahun 2014, Refly Harun juga menyinggung penilaian yang pernah ia berikan pada pemerintahan yang sama tahun 2019.

Saat itu adalah memasuki periode kedua dari pemerintahan Jokowi.

Penilaian dari Refly Harun tidak lebih baik dari tahun 2014.

• Refly Harun Balas Orang-orang yang Kritik Dirinya karena Kritisi Pemerintah: Itu Kurang Kerjaan

Ia memberikan nilai enam kurang pada pemerintahan Jokowi pada tahun 2019.

Menurutnya, hal itu disampaikan saat menjadi narasumber di sebuah acara talk show di KompasTV.

"Tahun 2019 saya ditanya lagi di KompasTV waktu ada talkshow," kata Refly.

"Saya tidak memberikan eksak number, saya kasih nilainya saya bilang kurang dari enam," imbuhnya.

Meski begitu ia berharap banyak perubahan yang lebih baik yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi.

Dirinya tidak ingin yang terjadi justru sebaliknya.

"Tetapi kan yang kita harapkan adalah pemerintahan ini lebih baik, lebih baik, lebih baik

"Jangan sampai kemudian pemerintah menjadi tidak baik," pungkasnya.

• Andaikan Diri Jadi Penguasa, Refly Harun Sindir Orang di balik Kekuasaan: Takut Sekali Jadi Miskin

Simak videonya mulai menit ke- 8.27

Refly Harun Soroti Segala Aspek Kepemimpinan Jokowi

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan sorotan terhadap semua aspek kepemimpinan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menyebut tidak banyak waktu yang dimiliki oleh pemerintahan untuk bersantai menghadapi permasalahan yang dihadapi.

Hal ini disampaikan Refly Harun dalam kanal Youtube pribadinya, Senin (25/5/2020).

Mulanya Refly Harun mengatakan bahwa sikap kritisnya tidak hanya dilakukan pada saat sekarang saja.

Namun sudah dilancarkan sejak tahun 2017, atau saat dirinya masih menjabat di BUMN.

Hal itu sekaligus membantah bahwa sikap kritisnya sebagai bentuk penolakan karena dicopot dari BUMN.

"Bahkan saya tidak baru-baru ini saja mengkritik pemerintahan, sejak 2017 pemerintahan Jokowi sudah saya kritik, karena saya menganggap tidak banyak waktu bagi pemerintahan Jokowi untuk memelihara kepercayaan dan optimisme kepada rakyat," ujar Jokowi.

• Blak-blakan Buka Alasan Dicopot BUMN, Refly Harun Curiga karena Kritis: Cepat atau Lambat Diganti

Pertama, Refly Harun menyoroti aspek hukum.

Sebagai seorang pakar hukum, Refly Harun mengaku sangat kecewa dengan penegakan hukum saat ini.

Ia mengibaratkan seperti tidak ada lagi harapan, khususnya untuk pemberantasan kasus korupsi.

"Kalau ukurannya penegakan hukum, saya sangat kecewa dengan pemerintahan Jokowi," ungkap Refly Harun.

"Saya tidak melihat ada lilin di ujung tunnel kalau soal pemberantasan hukum, terutama pemberantasan korupsi," katanya.

Kedua adalah aspek ekonomi.

Refly Harun mengaku sempat merasa optimis untuk sektor ekonomi di masa pemerintahan Jokowi.

Hal itu terlihat dari proyek-proyek pembangunan besar yang dilakukan, termasuk pembangunan infrastruktur.

Namun, rupanya keburukannya mulai terlihat pada saat menghadapi pandemi Virus Corona.

Pemerintah seakan-akan tidak mampu mencukupi kebutuhan rakyatnya yang sangat membutuhkan bantuan sosial akibat terdampak Corona.

• Refly Harun dan Ekonom INDEF Sindir Pemerintah soal Bansos Corona: Padahal Pemilu Masih 2024

"Pembangunan ekonomi awalnya saya sangat puji, termasuk pembangunan infrastruktur misalnya," katanya.

"Tapi akhir-akhir ini, walaupun bukan ekonom, rasanya kita semua merasakan bagaimana sulitnya pemerintah mengendalikan fiskal mereka," kata Refly.

"Ketika menghadapi Covid ini, rasanya kelabakan," lanjut dia.

"Terasa pemerintah kok seperti tidak punya uang lagi untuk memastikan bahwa perut rakyat Indonesia bisa makan?," tanya Refly.
"Kalau misalnya mereka harus di-lockdown di rumah," tambahnya.

 Lebih lanjut, Refly Harun akhirnya menyoroti bidang politik.

Menurutnya, untuk masalah politik, pemerintah saat ini tidak ada lagi tandingannya.

Kondisi tersebut sangat kontras dengan krisis yang terjadi di bidang hukum dan ekonomi.

"Dalam bidang politik, mereka sangat powerful. Hampir tidak ada oposisi," ungkap Refly.

"Tapi hukum dan ekonomi kita tidak dalam kondisi yang normal menurut saya," lanjutnya.

"Masih banyak penunggang gelap yang berkuasa saat ini," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 5.00

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)