TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengungkapkan alasanya dirinya aktif di media YouTube.

Selain itu, konten-konten yang dibagikan Refly Harun juga bersifat kritis terhadap pemerintahan.

Dilansir TribunWow.com dalam tayangan Youtube Refly Harun, Selasa (26/5/2020), dirinya mengatakan bahwa Youtube menjadi media alternatif untuk menyampaikan ide dan gagasan setiap saat.

• Sempat Puji Perekonomian Pemerintahan Jokowi, Refly Harun: Ketika Hadapi Corona Rasanya Kelabakan

Mulanya Refly Harun menyinggung soal perannya di beberapa media, termasuk media televisi dalam dunia hukum dan politik.

Ia mengaku sering mendapatkan undangan untuk menjadi narasumber dalam sebuah acara di televisi yang memang sesuai dengan kompetensinya.

Namun menurutnya ada beberapa kendala untuk bisa menjadi narasumber di media televisi.

Refly Harun menyadari tidak semua televisi atau acara membutuhkan jasanya untuk bisa menyampaikan aspirasi dan pandangannya.

Selain itu juga tidak bisa dilakukan setiap saat dan pastinya memiliki beberapa kriteria tersendiri.

Bahkan tidak menutup kemungkinan juga ada televisi yang memang sengaja tidak lagi memakai jasanya.

"Saya termasuk orang yang kerap diundang di media-media, terutama televisi," ujar Refly Harun.

"Tetapi kan kita tahu tidak setiap isu kita bisa diundang karena media televisi tentu memiliki pertimbangannya sendiri," jelasnya.

"Pertimbangan soal jangan narasumbernya itu-itu saja, pertimbangan tidak cocok dengan pemikiran narasumbernya,"

"Atau memang narasumbernya di banned."

• Singgung New Normal dan PSBB Covid-19, Refly Harun: Pemerintah Sepertinya Menyerah

Refly Harun merasa sudah dibanned oleh sebuah media atau televisi di Indonesia, karena tidak lagi mengundangnya selama dua tahun lebih.

Namun ia tidak menyebutkan media yang dimaksud tersebut.

"Ada satu media, satu televisi yang dua tahun lebih tidak pernah mengundang saya lagi," akunya.

"Saya menganggap ya mungkin media itu marah atau membanding saya," kata Refly.

Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang lumrah terjadi.

Refly Harun mengaku hanya bisa pasrah karena tidak bisa menuntut ataupun mempermasalahkan.

Dirinya menyadari bahwa memang semua keputusan untuk mengundang atau tidak seorang narasumber ada di pihak media itu sendiri.

"Tetapi kan saya bukan pejabat publik, sehingga saya tidak bisa menuntut hak jawab, ya terserah mereka,"

"Karena mereka punya kewenangan sepenuhnya untuk mengundang dan tidak menghadirkan narasumber," pungkasnya.

Maka dari itu, Refly Harun akhirnya memanfaatkan media alternatif Youtube.

Menurutnya, melalui kanal Youtube, dirinya bisa lebih leluasa untuk menyampaikan gagasannya terhadap suatu permasalahan.

• Refly Harun dan Ekonom INDEF Sindir Pemerintah soal Bansos Corona: Padahal Pemilu Masih 2024

Ia mengaku bersyukur lantaran jumlah subscriber-nya terus bertambah.

Dengan begitu tentunya akan banyak orang yang menyaksikan dan mendapatkan manfaatnya.

"Karena itu dengan media alternatif Youtube ini saya bisa menyampaikan ide dan gagasan setiap saat kepada khalayak sekalian," ungkap Refly Harun.

"Bertambahnya subscriber ini akan membuat konten-konten ini lebih terdistribusi secara luas dan akan banyak diketahui orang," sambungnya.

"Inilah acara saya untuk ikut serta berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 3.16

Tolak Anggapan sebagai Buntut Pencopotan dari BUMN

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengungkapkan alasan dirinya kerap melancarkan kritik terhadap pemerintahan.

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menolak anggapan bahwa sikap kritisnya merupakan bentuk penolakan atas dicopotnya dari BUMN.

Seperti yang diketahui, Refly Harun belum lama ini dicopot dari jabatannya sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pelindo I.

• Refly Harun Soroti Segala Aspek Kepemimpinan Jokowi, Sebut Pemerintah Tak Punya Banyak Waktu

Refly Harun mengaku bahwa sebenarnya tidak ingin terlalu mempermasalahkan pencopotan dirinya.

Meskipun ia menyadari banyak spekulasi yang kemudian muncul pasca pencopotan Refly Harun oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.

Hal ini disampaikannya dalam kanal Youtube Refly Harun, Senin (25/5/2020).

"Saya ingin membahas satu hal ketika saya berhenti dari BUMN," ujar Refly Harun.

"Banyak spekulasi yang berkembang, tapi saya tidak ingin menanggapi itu," jelasnya.

Refly Harun mencoba untuk menyikapi dengan bijak permasalahan yang ia hadapi, termasuk soal pencopotan tersebut.

Menurutnya, tidak ada suatu jabatan yang abadi.

"Yang namanya jabatan kita dapatkan, tapi bisa juga harus dilepaskan," kata Refly Harun.

"Baik karena sudah berakhir atau kita dipandang sudah tidak bisa lagi menduduki jabatan itu," lanjut dia.

"Jadi sejak awal saya sudah katakan, kita tidak boleh menikmati jabatan," ungkap Refly.

"Jangan takut menjabat, tapi jangan takut pula kehilangan jabatan," pesannya.

• Refly Harun dan Ekonom INDEF Sindir Pemerintah soal Bansos Corona: Padahal Pemilu Masih 2024

Refly Harun lantas menegaskan bahwa sikap kritisnya tidak ada hubungannya dengan kasus pencopotannya tersebut.

Dirinya justru mempunyai anggapan lain yang berbeda.

Yakni bisa saja alasan pencopotannya dari BUMN lantaran buntut sikap kritis yang ditunjukkan terhadap pemerintah.

"Ketika pilihan saya untuk tetap kritis dengan pemerintahan saat ini, saya tahu betul cepat atau lambat pasti akan diganti," jelas Refly Harun.

"Jadi bukan karena diganti saya kritis, tapi mungkin saja karena kritis saya diganti," katanya.

"Tapi saya tidak ingin membuka spekulasi itu," tegas Refly.

Ia kemudian membuktikan bahwa sikap kritisnya tidak dilakukan hanya pada saat sekarang, atau setelah pencopotan.

Pakar hukum mengaku sudah sering mengkritik pemerintah sejak tahun 2017, atau saat masih menjabat di BUMN.

"Bahkan saya tidak baru-baru ini saja mengkritik pemerintahan, sejak 2017 pemerintahan Jokowi sudah saya kritik, karena saya menganggap tidak banyak waktu bagi pemerintahan Jokowi untuk memelihara kepercayaan dan optimisme kepada rakyat," pungkasnya.

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)