TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengungkapkan alasan dirinya kerap melancarkan kritik terhadap pemerintahan.

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menolak anggapan bahwa sikap kritisnya merupakan bentuk penolakan atas dicopotnya dari BUMN.

Seperti yang diketahui, Refly Harun belum lama ini dicopot dari jabatannya sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pelindo I.

• Refly Harun Soroti Segala Aspek Kepemimpinan Jokowi, Sebut Pemerintah Tak Punya Banyak Waktu

Refly Harun mengaku bahwa sebenarnya tidak ingin terlalu mempermasalahkan pencopotan dirinya.

Meskipun ia menyadari banyak spekulasi yang kemudian muncul pasca pencopotan Refly Harun oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.

Hal ini disampaikannya dalam kanal Youtube Refly Harun, Senin (25/5/2020).

"Saya ingin membahas satu hal ketika saya berhenti dari BUMN," ujar Refly Harun.

"Banyak spekulasi yang berkembang, tapi saya tidak ingin menanggapi itu," jelasnya.

Refly Harun mencoba untuk menyikapi dengan bijak permasalahan yang ia hadapi, termasuk soal pencopotan tersebut.

Menurutnya, tidak ada suatu jabatan yang abadi.

"Yang namanya jabatan kita dapatkan, tapi bisa juga harus dilepaskan," kata Refly Harun.

"Baik karena sudah berakhir atau kita dipandang sudah tidak bisa lagi menduduki jabatan itu," lanjut dia.

"Jadi sejak awal saya sudah katakan, kita tidak boleh menikmati jabatan," ungkap Refly.

"Jangan takut menjabat, tapi jangan takut pula kehilangan jabatan," pesannya.

• Refly Harun dan Ekonom INDEF Sindir Pemerintah soal Bansos Corona: Padahal Pemilu Masih 2024

Refly Harun lantas menegaskan bahwa sikap kritisnya tidak ada hubungannya dengan kasus pencopotannya tersebut.

Dirinya justru mempunyai anggapan lain yang berbeda.

Yakni bisa saja alasan pencopotannya dari BUMN lantaran buntut sikap kritis yang ditunjukkan terhadap pemerintah.

"Ketika pilihan saya untuk tetap kritis dengan pemerintahan saat ini, saya tahu betul cepat atau lambat pasti akan diganti," jelas Refly Harun.

"Jadi bukan karena diganti saya kritis, tapi mungkin saja karena kritis saya diganti," katanya.

"Tapi saya tidak ingin membuka spekulasi itu," tegas Refly.

Ia kemudian membuktikan bahwa sikap kritisnya tidak dilakukan hanya pada saat sekarang, atau setelah pencopotan.

Pakar hukum mengaku sudah sering mengkritik pemerintah sejak tahun 2017, atau saat masih menjabat di BUMN.

"Bahkan saya tidak baru-baru ini saja mengkritik pemerintahan, sejak 2017 pemerintahan Jokowi sudah saya kritik, karena saya menganggap tidak banyak waktu bagi pemerintahan Jokowi untuk memelihara kepercayaan dan optimisme kepada rakyat," pungkasnya.

• Said Didu Dipolisikan Luhut, Refly Harun Turut Singgung Nama Faisal Basri: Kritiknya Lebih Keras

Simak videonya mulai menit ke-3.00:

Soroti Segala Aspek Kepemimpinan Jokowi, Sebut Tak Punya Banyak Waktu

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan sorotan terhadap semua aspek kepemimpinan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menyebut tidak banyak waktu yang dimiliki oleh pemerintahan untuk bersantai menghadapi permasalahan yang dihadapi.

Hal ini disampaikan Refly Harun dalam kanal Youtube pribadinya, Senin (25/5/2020).

Mulanya Refly Harun mengatakan bahwa sikap kritisnya tidak hanya dilakukan pada saat sekarang saja.

Namun sudah dilancarkan sejak tahun 2017, atau saat dirinya masih menjabat di BUMN.

Hal itu sekaligus membantah bahwa sikap kritisnya sebagai bentuk penolakan karena dicopot dari BUMN.

"Bahkan saya tidak baru-baru ini saja mengkritik pemerintahan, sejak 2017 pemerintahan Jokowi sudah saya kritik, karena saya menganggap tidak banyak waktu bagi pemerintahan Jokowi untuk memelihara kepercayaan dan optimisme kepada rakyat," ujar Jokowi.

• Achmad Yurianto Berharap Lebaran Dijadikan Lompatan Hadapi Kehidupan New Normal di Tengah Corona

Pertama, Refly Harun menyoroti aspek hukum.

Sebagai seorang pakar hukum, Refly Harun mengaku sangat kecewa dengan penegakan hukum saat ini.

Ia mengibaratkan seperti tidak ada lagi harapan, khususnya untuk pemberantasan kasus korupsi.

"Kalau ukurannya penegakan hukum, saya sangat kecewa dengan pemerintahan Jokowi," ungkap Refly Harun.

"Saya tidak melihat ada lilin di ujung tunnel kalau soal pemberantasan hukum, terutama pemberantasan korupsi," katanya.

Kedua adalah aspek ekonomi.

Refly Harun mengaku sempat merasa optimis untuk sektor ekonomi di masa pemerintahan Jokowi.

Hal itu terlihat dari proyek-proyek pembangunan besar yang dilakukan, termasuk pembangunan infrastruktur.

Namun, rupanya keburukannya mulai terlihat pada saat menghadapi pandemi Virus Corona.

Pemerintah seakan-akan tidak mampu mencukupi kebutuhan rakyatnya yang sangat membutuhkan bantuan sosial akibat terdampak Corona.

• Posting Video 3 Suster Katolik yang Nyanyi Lagu Idulfitri, Ganjar Pranowo Ucapkan Terima Kasih

"Pembangunan ekonomi awalnya saya sangat puji, termasuk pembangunan infrastruktur misalnya," katanya.

"Tapi akhir-akhir ini, walaupun bukan ekonom, rasanya kita semua merasakan bagaimana sulitnya pemerintah mengendalikan fiskal mereka," kata Refly.

"Ketika menghadapi Covid ini, rasanya kelabakan," lanjut dia.

"Terasa pemerintah kok seperti tidak punya uang lagi untuk memastikan bahwa perut rakyat Indonesia bisa makan?," tanya Refly.
"Kalau misalnya mereka harus di-lockdown di rumah," tambahnya.

 Lebih lanjut, Refly Harun akhirnya menyoroti bidang politik.

Menurutnya, untuk masalah politik, pemerintah saat ini tidak ada lagi tandingannya.

Kondisi tersebut sangat kontras dengan krisis yang terjadi di bidang hukum dan ekonomi.

"Dalam bidang politik, mereka sangat powerful. Hampir tidak ada oposisi," ungkap Refly.

"Tapi hukum dan ekonomi kita tidak dalam kondisi yang normal menurut saya," lanjutnya.

"Masih banyak penunggang gelap yang berkuasa saat ini," pungkasnya.

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)