Virus Corona

Nilai Pemerintah Tak Tegas Urus Corona, Pakar: Dari Awal Takut, Akibatnya Tak Punya Kebijakan Solid

Penulis: Noviana Primaresti
Editor: Ananda Putri Octaviani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pakar kesehatan masyarakat, Prof. Hasbullah Thabrany saat menjadi narasumber dalam Indonesia Lawyers Club (ILC) Selasa (19/5/2020). Hasbullah menjelaskan mengenai permasalahan penanganan Virus Corona di Indonesia.

TRIBUNWOW.COM - Pakar kesehatan masyarakat, Prof. Hasbullah Thabrany, mengungkap hal yang menurutnya menyebabkan kasus Virus Corona di Indonesia tidak mengalami penurunan secara cepat.

Hasbullah dalam penjelasannya menyinggung perbedaan penanganan Virus Corona antara Indonesia, China dan Korea.

Ia menyoroti grafik tingkat penularan Korea dan China yang menanjak pada awal virus tersebut menyebar.

Namun grafik tersebut langsung mengalami penurunan setelah dua minggu.

Ilustrasi penanganan Virus Corona. Petugas medis menunjukan alat swab pada kegiatan tes swab kepada penumpang KRL di Stasiun Bekasi, Jawa Barat, Selasa (5/5/2020). Tes swab yang dilakukan secara random untuk 300 penumpang dengan mengumpulkan cairan dari bagian belakang hidung dan tenggorokan tersebut sebagai salah satu metode untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) di transportasi umum. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/Jeprima)

 

Soroti Wacana Warga di Bawah 45 Boleh Kerja di Tengah Corona, Pakar Kesmas: Saya Mewanti-wanti

Semetara itu, setelah dua bulan setengah Covid-19 muncul di Indonesia, grafik tingkat penularan masih saja menanjak.

Menurut Hasbullah, kebijakan di Indonesia dinilai kurang solid, karena berusaha mengakomodir berbagai macam aspek.

Dilansir tayangan Indonesia Lawyers Club, Selasa (19/5/2020), Hasbullah menyoroti keputusan yang diambil pemerintah Indonesia.

Ia menyebutkan kebijakan penanganan yang diambil pemerintah didasarkan pada keberagaman situasi yang terjadi di Indonesia.

"Sebuah kebijakan selalu saja kontroversial, makin banyak variasi yang dipertimbangkan, semakin kompleks peraturannya," tutur Hasbullah.

Ia lalu menyinggung kondisi penyebaran Virus Corona di Indonesia yang tak juga menurun setelah sekian bulan virus tersebut dilaporkan ada di Indonesia.

"Kita amati di Indonesia, sejak Virus Corona mulai muncul diumumkan tanggal 2 Maret sampai sekarang ini udah 2 bulan setengah, grafiknya masih naik," ujar Hasbullah.

Jangka waktu tersebut dirasa relatif lama jika dibandingkan dengan waktu penurunan grafik penyebaran Virus Corona di China dan Korea.

"Kalau kita belajar dari China, dua minggu grafik naik tinggi, sudah gitu turun, begitu juga di Korea."

Hasbullah mengatakan bahwa alasan menurunnya grafik tersebut lantaran di China dan Korea, kebijakan yang diambil pemerintahannya sangat tegas.

"Kenapa? di sana keberagaman tidak banyak menjadi pertimbangan untuk kebijakan," imbuhnya.

Pemerintah di negara yang telah berhasil menurunkan grafik penularan tersebut memberlakukan pembatasan yang ketat meskipun mendapat protes dari berbagai pihak.

Menurut Hasbullah, keputusan tersebut tetap harus dijalani meskipun berat, sebagai bayaran awal agar virus cepat menghilang.

"Jadi pemerintahnya segera lockdown tegas, jalanin, walaupun diprotes, walaupun berat, itu adalah biaya yang harus dibayar di waktu awal," jelas Hasbullah.

"Banyak, berat, tetapi cepat hilang," imbuhnya lagi.

Ia kemudian menyebutkan mengenai kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia.

Hasbullah mengatakan bahwa pemerintah dari awal tidak berani tegas dalam mengambil keputusan karena takut adanya biaya besar yang harus dikorbankan.

"Kita dari awal takut biaya besar, biaya dalam artian bukan hanya uang, tetapi juga dampak ekonomi, dampak sosial," ujar Hasbullah.

Menurut Hasbulla, Indonesia terlalu banyak mempertimbangkan berbagai aspek sehingga kebijakan yang dikeluarkan menjadi tidak solid.

Ia mencontohkan adanya protes dari sejumlah pihak yang meminta diizinkan salat berjamaah, meminta pembatasan dilonggarkan dan bisnis tetap dapat berlangsung.

"Semua itu berusaha diakomodir, akibatnya kita tidak mempunyai kebijakan yang solid," tandasnya.

Lihat tayangan selengkapnya dari menit ke-01:55:

Anies Minta Pemerintah Konsisten

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota akan tetap dijalankan di wilayah Ibu Kota.

Dilansir TribunWow.com, Anies Baswedan lantas menyoroti banyaknya kebijakan simpang siur pemerintah pusat.

Terkait hal itu, ia menyinggung isu pelonggaran hingga pengurangan PSBB.

Ia bahkan juga minta pemerintah konsisten dalam menerapkan kebijakan.

Hal itu disampaikannya melalui acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (19/5/2020).

"Hari-hari ke depan kita harus konsisten karena nanti penentuannya ada di dua minggu ke depan," kata Anies.

"Bila dua minggu ke depan kita kendor, bila dua minggu ke depan kita rileks punya potensi kita kembali seperti bulan Maret."

Jika warga tak mau taat, DKI disebutnya akan kembali mengalami kondisi seperti saat awal Virus Corona melanda.

Tak Ada Toleransi, Begini Nasib Anggota DPRD yang Viral Cekcok dengan Petugas PSBB soal Masker

Tak hanya itu, warga DKI juga harus kembali mengulangi kondisi yang sangat tak nyaman karena aturan yang begitu ketat serta jumlah korban yang tinggi.

"Akhirnya kita mengulangi lagi ketidaknyamanan luar biasa yang dirasakan semua orang," ungkap Anies.

"Jadi saya ingin mengajak pada semuanya bahwa ini bukan sekedar menegakkan peraturan."

Lebih lanjut, Anies meminta warganya untuk bersabar hingga 12 hari ke depan.

Menurut dia, PSBB akan terus berjalan meski umat Muslim akan segera merayakan Idul Fitri.

Karena itu pula, Anies lantas mengimbau pemerintah interospeksi diri serta konsisten dalam memberikan informasi pada warga.

"Karena ini harus juga membutuhkan kesadaran untuk kita menahan diri 12 hari ke depan," ujar Anies.

"Dan ini perlu saya garis bawahi, kita semua yang ada di pemerintahan harus introspeksi, harus konsisten kirimkan pesan."

Termasuk soal wacana pelonggaran hingga pengurangan PSBB.

Anies menegaskan DKI akan tetap ketat menjalankan PSBB hingga 12 hari ke depan.

"Kata longgarkan itu tidak ada, kata kurangi itu tidak ada," ucap Anies.

"Jangan itu dimuncul-munculkan, kita di pemerintah juga harus konsisten."

Lebih lanjut, ia menyoroti informasi bercampur yang disampaikan pemerintah.

Anies meminta pemerintah lebih tegas menyampaikan aturan ke hadapan publik.

"Jangan kirimkan pesan yang bercampur, satu sisi tak akan boleh seakan dilarang," jelas Anies.

"Tidak, kami di DKI Jakarta selalu mengirimkan pesan bahwa PSBB belum selesai," tandasnya.

Simak video berikut ini menit ke-16.32:

(TribunWow.com)