TRIBUNWOW.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Ngabalin secara gamblang meminta warga bersyukur karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Dilansir TribunWow.com, Ali Ngabalin menyebut PSBB adalah kebijakan yang paling tepat untuk menangani Virus Corona di Indonesia.

Tak hanya itu, rasa syukur itu disebutnya harus dipanjatkan warga karena pemerintah hanya melarang pertemuan skala besar untuk mengurangi peluang penularan virus.

Melalui tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (19/5/2020), Ali Ngabalin mengakui ada sejumlah perubahan aturan terkait wabah Virus Corona.

• Di ILC, Anies Gamblang Minta Pemerintah Instropeksi Diri: Harus Konsisten, Tak Ada Longgarkan PSBB

• Bantah soal Pelonggaran PSBB DKI, Anies Beri Wejangan untuk Pemerintah: Jangan Dimuncul-munculkan

Menurut dia, perubahan itu terjadi karena kondisi dinamis yang diakibatkan oleh virus dengan nama lain Covid-19 itu.

"Itu sebabnya kenapa regulasi ini menjadi penting, kemudian kalau tadi ada yang menyebutkan tentang perubahan dari satu regulasi ke regulasi lain," ujar Ali Ngabalin.

"Karena memang dinamisnya situasi ini."

Pria yang kerap disapa Ngabalin menyatakan, tak hanya Indonesia yang kini direpotkan dengan kehadiran virus tersebut.

Ia menyebut, seluruh dunia kini bahkan tengah kalang kabut akibat Virus Corona.

"Tidak saja di Indonesia, seluruh dunia menghadapi Corona dengan kalang kabut," tutur Ngabalin.

"Syukur Alhamdulillah di Indonesia ini banyak sekali ahli-ahli melakukan pendakatan kepada Tuhan, kepada Allah SWT."

"Para ulama, para kiai, para ustaz, pada tuan puan guru," sambunnya.

• Pasar Kembali Penuh meski PSBB, Jokowi Sebut Tak Permasalahkan, Mulai Berdamai dengan Corona?

Lebih lanjut, Ngabalin mengungkapkan Indonesia begitu beruntung Jokowi memilih PSBB sebagai jalan keluar penanganan Virus Corona.

Pasalnya walau diimbau tetap di dalam rumah, warga masih diizinkan berkegiatan di luar untuk memenuhi kebutuhan.

"Sehingga rahmat dan kasih sayang Allah selalu mewarnai kehidupan kita di Tanah Air," ungkap Ngabalin.

"Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa dalam regulasi kita memang di Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018, dalam Undang-undang Karantina Kesehatan itu memang bersyukurlah kita kepada Allah karena presiden memilih pembatasan sosial berskala besar (PSBB)."

Ia menambahkan, dalam PSBB pemerintah melarang keras terjadinya kerumuman di acara-acara tertentu.

Hal itu menurut Ngabalin merupakan langkah pemerintah memutus rantai penyebaran Virus Corona.

"Yang dilarang itu adalah pertemuan-pertemuan dalam skala besar, itu harus dihindari."

"Karena itu adalah langkah dan upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus," tandasnya.

• Wonosobo Kemungkinan akan Terapkan PSBB, Ganjar Pranowo: Tiba-tiba Terjadi Peningkatan Cukup Tinggi

Simak video berikut ini menit ke-5.13:

Tak Melarang Ibadah

Pada kesempatan itu, sebelumnya Ali Ngabalin angkat bicara soal imbauan pemerintah jelang Hari Raya Idul Fitri.

Dilansir TribunWow.com, Ali Ngabalin menegaskan pemerintah sama sekali tak memiliki kewenangan untuk melarang warga menjalankan ibadah, seperti Salat Ied.

Menurut dia, hal itu pun turut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

• Sampaikan Aturan soal Salat Idul Fitri di Masjid dan Lapangan, Mahfud MD: Larangan Mudik Tetap

"Tanggal 19 (Mei 2020) kemarin itu presiden secara langsung dan jelas mengatakan bahwa dalam hal ibadah tidak ada kewenangan negara dan pemerintah untuk menghalang-halangi dan melarang," ucap pria yang kerap disebut Ngabalin itu.

"Tapi dalam hal untuk mengimbau orang, untuk melaksanakan ibadah dari rumah, bekerja dari rumah."

Lantas, Ngabalin pun menyinggung sejumlah ibadah yang bisa dilaksanakan di rumah.

"Berkali-kali tadi kita dengar ada beberapa kegiatan ibadah wajib itu saja bisa dilakukan di rumah," terang Ngabalin.

"Tadi juga sudah disampaikan bahwa dari fatwa Muhammadiyah, fatwa NU, fatwa Majelis Ulama."

Ngabalin mengatakan, pernyataan itu disampaikannya mewakili pemerintah.

• Ridwan Kamil Izinkan Aktivitas saat Lebaran di Jawa Barat, namun Sesuai dengan Level Setiap Daerah

"Ini atas nama pemerintah, saya duduk di sini atas nama pemerintah," jelasnya.

"Jadi apa yang saya kemukakan ini adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan dan saya resmi bicara atas nama pemerintah."

Tak hanya dirinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebutnya juga mewakili pemerintah.

Ia menyebut, pemerintah sama sekali tak melarang warga untuk beribadah.

"Bahwa presiden atas nama pemerintah dan negara tidak melarang orang untuk beribadah," terang Ngabalin.

"Baik itu Katholik, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu, apalagi kita Islam yang sekarang akan menghadapi Ied ini."

Lebih lanjut, Ngabalin menyoroti dukungan semua masyarakat dalam setiap kebijakan pemerintah.

"Tetapi bahwa anjuran dan imbauan pemerintah, sadar pemerintah bahwa tidak mungkin semua kebijakan yang dilakukan, kalau tidak didukung oleh semua lapisan masyarakat."

"Seluruh ormas-ormas Islam dalam hal menghadapi Ied ini," tandasnya. (T6ribunWow.com)