TRIBUNWOW.COM - Presenter Najwa Shihab menujukkan sebuah data terkait kajian awal perencanaan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Dilansir TribunWow.com dalam acara Mata Najwa, Rabu (13/5/2020), data tersebut mengacu pada sektor ekonomi yang dirancang dan dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Dalam data itu dijelaskan bahwa rencana pelonggaran PSBB akan dilakukan secara bertahap mulai bulan Juni, tepatnya 1 Juni 2020 dan ada lima tahap yang akan dilalui.

• WHO Peringatkan Kemungkinan Virus Corona Tidak anak Pernah Hilang dan Ada Dalam Waktu Lama

Pada tanggal 1 Juni pemerintah akan membuka beberapa sektor untuk kembali beroperasi.

Sektor yang boleh beroperasi adalah industri jasa dan bisnis, fasilitas kesehatan termasuk toko penyedia alat kesehahan.

Sedangkan toko, pasar, mall masih dilarang pada fase pertama.

Mereka baru diperbolehkan untuk beroperasi pada fase kedua yaitu mulai 8 Juni 2020.

Selanjutnya pada fase ketiga pemerintah mengizinkan kegiatan persekolahan dan olahraga outdoor.

Fase ketiga akan dimulai pada 15 Juni 2020.

Kemudian pada fase keempat yang dimulai pada 6 Juli 2020 akan dibuka kegiatan seperti fase ketiga, namun dengan jumlah yang lebih banyak.

Dalam fase tersebut juga dibuka kembali kegiatan ibadah dan traveling ke luar kota yang didukung layanan penerbangan.

Dan terakahir yaitu fase kelima akan dibuka tempat atau kegiatan ekonomi dan sosial dengan skala besar mulai 20 dan 27 Juli 2020.

• Tidak PSBB, Bali Jadi Provinsi dengan Tingkat Kesembuhan Corona Tertinggi, Gubernur: Tanpa Mengancam

Menanggapi hal itu, Deputi IV KSP Bidang Politik dan Informasi, Juri Ardiantoro membenarkan apa yang disampaikan oleh Sri Mulyani.

Meski begitu apa yang disampaikan oleh Sri Mulyani merupakan sebatas perencanaan.

Menurutnya, rencana tersebut bisa dilakukan atau tidak dengan melihat kondisi penanganan Virus Corona di lapangan.

"Jadi begini Mbak, apa yang dilakukan atau disampaikan oleh Menko Ekonomi itu sesuatu yang benar," ujar Juri.

"Maksudnya memang adalah menjalankan arahan perintah presiden untuk melakukan kajian-kajian apa langkah-langkah ekonomi kita, relaksasi itu atau tahap-tahap penanganan Covid itu sampai pada relaksasi dijalankan dari sisi ekonominya," kata Juri menjelaskan.

"Kapan itu dijalankan sangat tergantung dari penanganan Covid itu sendiri."

Juri Ardiantoro lantas menyebut perencanaan yang dilakukan oleh Sri Mulyani sebagai sebuah simulasi.

Menurutnya, belum tentu juga simulasi tersebut bisa dilakukan seusai dengan waktu yang disebutkan.

• Pakar Epidemiologi Minta Pemerintah Harus Penuhi 3 Indikator Ini sebelum Lakukan Pelonggaran PSBB

"Jadi kalau di situ terlihat adalah waktu, bulan Juli, bulan Juni, dan sebagainya. Itu adalah simulasi belaka," terangnya.

"Belum tentu apa yang dijalankan nanti sesuai dengan bulan yang tadi dipaparkan," imbuhnya.

"Jadi sekali lagi belum memutuskan apapun menyangkut tahap-tahap relaksasi apalagi dikaitkan dengan kapan pelaksanaannya itu," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 7.14

Pakar Epidemiologi Minta Penuhi 3 Indikator Ini sebelum Pelonggaran PSBB

Pakar Epidemiologi, Pandu Riono berharap pemerintah tidak gegabah dalam mengambil keputusan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Dilansir TribunWow.com dalam acara Mata Najwa, Rabu (13/5/2020), Pandu Riono meminta pemerintah untuk mempertimbangkan berbagai aspek atau indikator.

Menurut Pandu Riono ada 3 indikator yang harus dipenuhi jika ingin adanya kelonggaran PSBB.

Indikator pertama adalah epidemiologi.

Pandu Riono menjelaskan indikator epidemiologi yaitu berhubungan dengan data penyebaran Virus Corona.

Mulai dari data konfirmasi positif, angka kematian dan jumlah pasien dalam pengawasan (PDP).

Tiga hal itu tentunya harus mengalami penurunan dalam rentang waktu kurang lebih dua minggu.

"Kita sudah mengusulkan ada indikator kesehatan, satu adalah indikator epidemiologi," ujar Pandu Riono.

"Indikator epidemiologiitu, satu penurunan kasus yang terkonfirmasi konsisten menurun selama dua minggu, penurunan kematian karena Covid selama dua minggu, penurunan PDD selama dua minggu terus menurun," jelasnya.

Selain indikator epidemiologi, pemerintah juga wajib memperhatikan indikator kesehatan masyarakat atau public health.

Indikator public health yakni meliputi peningkatan pengetesan.

Kemudian juga dibarengi dengan peningkatan kontak tracing.

Menurut Pandu Riono, jika pemerintah masih kesulitan untuk melakukan testing ataupun kontak tracing maka belum saatnya untuk melonggarkan PSBB.

• Presiden Jokowi Resmi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan di Tengah Pandemi Corona

"Kemudian indikator publihealthnya adalah testing meningkat tidak boleh menurun," kata Pandu Riono.

"Kontak tracing meningkat, tidak boleh katena tracing menurun kasus menurun."

"Selama testing tidak bisa diatasi jangan mimpi untuk kelonggaran," tegasnya.

Selain itu, ditambah lagi dengan tingkat kesadaran dari masyarakat.

Masyarakat harus lebih sadar untuk mengikuti anjuran pemerintah, seperti menggunakan masker dan rajin cuci tangan.

Dengan begitu risiko penularan tetap terkontrol.

"Kemudian tadi betul perilaku penduduk untuk menggunakan masker meningkat perilaku cuci tangan meningkat," terangnya.

Kemudian untuk indikator ketiga menurut Pandu Riono adalah layanan kesehatan.

Layanan kesehatan inilah yang menjadi kunci keberhasilan pengendalian Virus Corona.

• Geisz Chalifah Sebut Pemerintah Terus Sudutkan Anies dan Jadi Oposisi Pemprov DKI: Dari Awal Corona

Ketika layanan kesehatannya baik, maka secara otomatis tingkat kesembuhannya akan meningkat.

Dan sebaliknya angka kematian bisa ditekan.

Maka dari itu, Pandu Riono meminta layanan kesehatan untuk lebih ditingkatkan lagi sebelum dilakukannya pelonggaran PSBB.

Mulai dari penyediaan alat pelindung diri (APD) yang lengkap, peralatan medis yang memadai dan juga tenaga kesehatan yang handal.

"Indikator ketiga yang perlu diperhatikan adalah layanan kesehatan kita kuat enggak," ungkap Pandu Riono.

"Artinya semua puskesmas, semua rumah sakit itu APDnya lengkap, ICU-nya berfungsi, nakesnya siap," imbuhnya.

 Ketika pemerintah sudah bisa memenuhi tiga indikator tersebut maka masyarakat tidak akan merasa khawatir karena memang persiapannya sudah matang.

Dan tentunya tetap harus dilakukan evaluasi selama dua minggu atau sebulan sekali.

"Dengan demikian kita mempersiapkan pelonggaran secara bertahap tetapi kita memilih jenis pekerjaan yang mulai dilonggarkan seperti apa dan nanti kita langsung evaluasi lagi selama dua minggu atau bahkan sebulan apakah konsisten tadi enggak baru kita bisa move ke berikutnya untuk melakukan pelonggaran," pungkasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)