TRIBUNWOW.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Ngabalin menegur Aktivis Sosial yang kerap menyampaikan dukungannya untuk Anies Beswedan, Geizs Chalifah.

Dilansir TribunWow.com, Ali Ngabalin mengatakan seorang gubernur tak akan pernah menjadi oposisi pemerintah.

Ia bahkan menyebut pemerintah pusat sudah bekerja keras demi menyediakan bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak Virus Corona.

• Disentil 3 Menteri Jokowi soal Bansos, Anies Baswedan di ILC: Kita yang Ada di Lapangan Tahu Persis

• Jokowi Salurkan Bansos pada Warga, Bupati Botim di ILC: Presiden Pakai Mobil, Kita Harus Lari-lari

Hal itu disampaikannya melalui tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (12/5/2020).

"Regulasi menyebutkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menjelaskan bahwa pemerintah pusat itu punya perwakilan namanya gubernur," ucap Ngabalin.

Lantas, Ngabalin pun menyinggung nama Geizs Chalifah.

Ia mengingatkan Geizs Chalifah bahwa seorang gubernur merupakan perpanjangan tangan presiden.

"Pak Geisz, gubernur itu adalah perwakilan pemerintah pusat di provinsi," ujar Ngabalin.

"Lebih jelas lagi regulasinya menyebutkan gubernur itu adalah perpanjangan tangan dari presiden."

Terkait hal itu, Ngabalin menilai informasi yang keliru hanya akan menyesatkan masyarakat.

• Soroti PSBB di DKI Jakarta, Ahli Epidemiologi Singgung Anies Baswedan: Gubernurnya juga Euforia

Ia bahkan turut menyinggung soal bulan Ramadan yang berlangsung saat pandemi Virus Corona terjadi.

"Hati-hati itu, jadi jangan sampai nanti rakyat itu tersesat," terang dia.

"Di Ramadan ini berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak bisa mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga."

Karena itu, menurut dia seorang gubernur tak mungkin menjadi oposisi pemerintah.

Ngabalin mengatakan, gubernur dan pemerintah pusat merupakan suatu kesatuan yang bertujuan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Bagaimana bisa menjadikan gubernur oposisi bagi pemerintah pusat dan pejabat," ujar Ngabalin.

"Sementara kita punya pikiran yang sama dalam memberikan pelayanan pada masyarakat."

Lebih lanjut, Ngabalin menegaskan pemerintah telah berupaya keras untuk menyediakan bansos bagi warag terdampak Virus Corona.

"Itu sebabnya, kita lihat pada 8 poin pintu masuk bansos disiapkan bansos seperti ini dari pusat, semua kementerian, lembaga menyiapkan bantuan untuk bisa memberikan pelayanan," ucapnya.

Melanjutkan penjelasannya, Ngabalin mengakui bahwa banyak warga kelaparan karena Virus Corona.

Karena itu, ia mengklaim pemerintah selalu hadir untuk semua masyarakat.

"Saya setuju dengan Anda tadi bahwa rakyat butuh makan, dia lapar," ucap Ngabalin.

"Karena itu pemerintah harus hadir, berbusa-busa orang bicara tentang itu."

• Kelakar Erlina Burhan di ILC, Singgung Pengetahuan Karni Ilyas soal Corona: Pinter Banget Sekarang

Simak video berikut ini menit ke-2.45:

Anies 'Disentil' 3 Menteri

Pada kesempatan itu, sebelumnya Anies Baswedan sempat disinggung oleh tiga menteri terkait Bantuan Sosial (Bansos).

Tiga menteri itu antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Anies Baswedan lantas memberikan klarifikasi.

• Soroti PSBB di DKI Jakarta, Ahli Epidemiologi Singgung Anies Baswedan: Gubernurnya juga Euforia

Anies menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sengaja memberikan bantuan sosial lebih awal agar tidak terjadi kelaparan.

"Jadi dengan begitu masyarakat di DKI yang rentan mereka akan bisa survive karena kebutuhan pangannya terpenuhi."

"Jadi itu yang kita lakukan dan kita memutuskan untuk memberikan bantuan ini awal agar seperti yang katakan saya tadi tidak ada krisis pangan," ujar Anies.

Anies mengaku tidak ingin ada kekacauan lebih besar jika bansos tidak segera diberikan.

"Kalau ada krisis pangan kebutuhan pangan tidak terpenuhi, konsekuensinya sudah terbayang, akan ada masalah sosial dan ini di Jakarta risikonya menjadi besar," ungkapnya.

Anies mengatakan, awalnya semua berjalan lancar.

"Nah ini yang kita lakukan kemudian berjalanlah itu, sudah berjalan lancar tidak ada masalah dan antar jajaran juga tahu, wong ini kesepakatan bersama," ungkap dia.

Selain itu, Anies mengatakan dirinya juga sudah melaporkan kebijakan itu kepada para menteri pada saat rapat koordinasi.

"Pada waktu itu tanggal 2 April dan mereka tahu, dan 9 April itu ada rakor dipimpin oleh Pak Mendagri, Pak Mendagri berinisiatif untuk melakukan rakor dengan semua menteri di situ hadir juga semua Menko, Mensos, semua menteri-menteri yang relevan."

"Pada pertemuan tanggal 9 itu pun saya laporkan pada semuanya bahwa DKI Jakarta mulai hari ini tanggal 9 mulai membagikan sosial kepada keluarga-keluarga, sebelum bantuan Pemerintah Pusat dimulai untuk memastikan tidak ada kekurangan pangan di Jakarta," jelas Anies.

• Sebut Kritik Menteri Jokowi Tak Pengaruhi Jalan Politik Anies, Rocky Gerung: Bisa Lenggang Panggung

Gubernur 50 tahun ini mengaku semuanya berjalan lancar hingga Menteri Sosial, Juliari P Batubara sempat bertanya mengapa ada bantuan dobel.

"Ini lancar enggak ada masalah, baru kemudian minggu lalu muncul problem ketika Pak Menteri bertanya 'kok penerimanya sama'."

"Muncul polemik, muncul 'kok dobel' kemudian ada pertanyaan ini bagaimana dengan Jakarta dan DKI, bagaimana kesepakatan dulu?" ujar Anies.

Anies menjelaskan bahwa sejak awal kesepakatan tidak ada bantuan per orang.

Dengan tegas, Anies menyebut pihaknya yang berada di lapangan lebih tahu apa yang terjadi.

"Kesepakatan dulu kan ada 1,1 juta orang dan 2,6 juta orang, nah Bang Karni dan semua hadirin ILC yang semua kita hormati."

"Bagi kita yang berada di lapangan ya mengetahui secara detail, tahu persis, sudah tidak ada diskusi perorang, 1,1 juta orang dan 2,6 juta orang itu diskusi orang sudah selesai zaman dahulu," tegasnya.

• Singgung Ucapan Presiden, Rocky Gerung Minta Menteri Jokowi Berdamai dengan Anies: Orang Sudah Mumet

Anies menuturkan, Kementerian Sosialpun seharusnya sudah tahu karena sudah terjadi kesepakatan sebelumnya.

"Kita sudah bicaranya per keluarga dan bantuan dari Kementerian Sosial pun adalah per keluarga bukan per orang."

"Artinya sudah sama-sama sepakat tidak ada lagi unit orang, adanya unit keluarga," ucapnya.

Selain itu, Anies menegaskan membantah ada ada bantuan double dari Pemda dan Pemerintah Pusat.

Bansos yang diberikan Pemda merupakan kebutuhan pokok sehingga saat Pemerintah Pusat memberikan bantuannya, bansos dari Pemda sudah habis.

"Kedua, tentang dobel, tidak ada dobel di sini, karena ini adalah bantuan makanan untuk dikonsumsi."

"Jadi kalau sebuah keluarga terima paket sembako dari Pemprov DKI Jakarta di tanggal 9 atau 10 lalu terima lagi paket sembako di tanggal 23 dari Pemerintah Pusat itu bukan double, karena itu habis dikonsumsi antara tanggal 9 sampai 23," jelasnya. (TribunWow.com)