TRIBUNWOW.COM - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Din Syamsuddin memberikan tanggapan terkait perlakukan pemerintah terhadap TKA China yang masuk Indonesia.

Dilansir TribunWow.com, dari tayangan YouTube Refly Harun, Selasa (12/5/2020), Din Syamsuddin menyebut ada perlakukan yang berbeda yang ditunjukkan oleh pemerintah terkait TKA China.

Din Syamsuddin mulanya menyinggung soal dugaan adanya konspirasi dari pemerintah terkait penanganan Virus Corona di Indonesia.

• Din Syamsuddin Koreksi Refly Harun yang Sebut Muhammadiyah Condong ke Prabowo saat Pilpres 2019

Namun menurutnya, hal tersebut sudah banyak diketahui oleh masyarakat dengan membaca gelagat yang dilakukan pemerintah.

Karena setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, justru banyak bertentangan.

Dirinya menyebut bahwa pemerintah memang dari awal tidak serius menangani penyebaran Covid-19.

"Saya kira bukan konsiprasi ya, tetapi itu gejala dan gelagat yang bisa dibaca," ujar Din Syamsuddin.

"Karena kita sudah tahu sebelumnya betapa kuatnya oligarki," jelasnya.

Dirinya kemudian menduga pemerintah mempunyai kepentingan lain yang lebih pribadi ketimbang memikirkan rakyatnya, khususnya berkaitan dengan ekonomi.

Pemerintah seakan-akan hanya memikirkan ekonomi dibandingkan masalah kesehatan.

"Kemudian terdapat juga kleptokrasi, yang ini sebenarnya bukan terakhir ini, sejak awal," kata Din Syamsuddin.

"Jadi kalau pemerintah seperti itu, saya dapat mengatakan dengan penuh istilah hukumnya patut diduga, kan ada vested interest terutama yang bersifat ekonomi dan bisnis," tegasnya.

• Indrayanto: Jika 500 TKA China Batal Datang maka 3.000 Pekerja Lokal Terancam Kehilangan Pekerjaan

Termasuk berkaitan dengan diizinkan masuknya TKA asal China ke Indonesia, tidak ada alasan lain selain ekonomi.

Din Syamsuddin mengaku terluka hatinya menyaksikan adanya perlakukan dari pemerintah yang tidak adil kepada masyarakat Indonesia.

Karena di satu sisi, pemerintah justru membiarkan para tenaga asing berdatangan ke Indonesia.

Padahal hal itu sangat berisiko terkait adanya penyebaran Virus Corona.

Sedangkan masyarakat Indonesia dipaksa untuk melakukan physical distancing dengan cara tetap berada di rumah yang tentunya banyak yang kehilangan mata pencahariannya.

"Dan hati kita betul-betul tersayat ketika rakyat disuruh berada di rumah, karantina wilayah, tetapi tenaga kerja asing datang berdatangan," ungkapnya.

"Celakanya lagi diberi alasan yang manipulatif, 'Oh mereka itu hanya mengurus perpanjangan izin ke Jakarta', padahal data-data yang ada dan diakui belakangan, mereka datang dari China sana sempat singgah di Bangkok di karantina baru masuk Indonesia, Jakarta," jelasnya.

"Dan ini masih berlangsung lagi beberapa waktu setelah itu."

• Refly Harun Ungkap Sosok Pemimpin yang Dibutuhkan Masa Sekarang, Kharismatis atau Administratif?

Din Syamsuddin menyimpulkan pemerintah memang seakan-akan menyepelekan masalah Corona.

Dan dirinya menyebut kondisi tersebut sangat sangat buruk dan berbahaya bagi kehidupan masyarakat.

"Dan kemudian ada satu sikap satu pernyataan yang kita baca dari pejabat negara dari Menteri Menko seperti meremehkan," papar Din Syamsuddin.

"Nah ini yang menurut hemat kami dalam kehidupan bersama dalam bagian rakyat negara ini sesuatu yang sangat-sangat negatif, sangat destruktif, sangat berbahaya bagi kehidupan kita bersama," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 10.02

Din Syamsuddin Ungkap Sejumlah Masalah Pemerintah Jokowi

Sebelumnya, dalam kesempatan tersebut, Din Syamsuddin juga sempat mengungkap kritikannya selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Din Syamsuddin mengatakan bahwa ada banyak yang perlu dikoreksi dari pemerintahan Jokowi.

Pertama, yang menjadi perhatian adalah soal Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

• Sebut Adanya Kemarahan Jokowi, Pakar Epidemiologi: Sudah Rakyat Menderita, PSBB Tak Dimonitoring

"Nah pada pemerintahan Jokowi periode kedua ini pada hemat saya bermula dan memulai dari catatan, dari sesuatu yang patut kita catat terutama proses Pilpres itu sendiri," ujar Din.

Selain itu, Din juga menyoroti pilihan Jokowi dalam menentukan menteri kabinet.

"Sampai kepada staffing, seperti kepada staffing cabinet, sampai kepada hubungan oligarki, dengan klektokrasi," lanjutnya.

Din lantas menyingungg adanyaa ketidak seriusan Jokowi dalam melawan tindakan kleptokrasi (pemerintah yang mencuri uang rakyat untuk kepentingan kelompok tertentu) dan oligarki.

Din mengaku, dirinya juga sudah sering membahas percakapan dengan Jokowi terkait masalah tersebut di ceramah-ceramahnya.

"Soal ketaksungguhan termasuk dalam menghadapi kleptokrasi dan oligarki."

"Boleh juga di (channel) ini karena juga sudah sering saya sebut dalam ceramah," ujar Din.

Din menjelaskan bahwa dirinya pernah suatu ketika diundang ke Istana.

Jokowi meminta tolong dirinya untuk membantu memberantas tindakan kleptokrasi misalnya para mafia.

• Kata Rocky Gerung terkait Serangan Menteri kepada Gubernur DKI Jakarta: Saya Enggak Pro Anies

"Beliau itu dulu pernah ya waktu saya waktu saya memimpin PP Muhammadiyah ke Istana."

"Beliau pakai baju militer itu, minta tolong kepada PP Muhammadiyah untuk membantu pemerintah menghadapi dan mengatasi mafia," ceritanya.

Bahkan, mafia itu ada dalam berbagai bidang.

"Dan disebutkannya mafia itu dari satu sampai dengan mafia beras, gula, garam, daging sampai mafia ke penyidikan itu jumlahnya belasan, kami bilang siap," lanjutnya.

Namun, Din terheran mengapa mafia sekarang makin merajalela yang dapat merusak tatanan pemerintahan yang baik.

"Tapi apa yang terjadi mafia merajalela, mafia semakin merajalela," ujat Din.

"Itu mafianya berganti atau mafianya sama prof?," sela Refly Harun.

"Saya bukan mafialogi kita bukan mafiaologui, kriminologi, tapi kenyataanya ada masih kuat, dan ini akan merusak tatanan good governance," kritiknya.

Selain itu, Din menyebut ada pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari Jokowi.

Din menilai itu orang-orang itu bukan penumpang gelap namun memiliki niatan yang salah.

• Ahli Epidemiologi Meyakini Target Jokowi Kurva Corona Turun Bulan Mei: Itu Kan Perintah Orang Marah

"Yang kedua ternyata ada pihak-pihak yang sebenarnya ingin mencari keuntungan dari posisinya di kehidupan negara ini."

"Terang-terangan bahwa di awal di belakang untuk mendukung sebuah proses jadi bukan free riders, ya malintention," katanya.

Mantan Utusan Khusus Jokowi ini menyimpulkan, sebenarnya Presiden ke-7 RI itu sosok yang baik.

Namun, Jokowi disebut tak mampu mengatasi orang-orang di sekitarnya.

"Nah, ini yang pada hemat saya Pak Jokowi itu orang baik saya tahu, saya sering berinteraksi dengan Beliau selama jadi utusan khusus setahun lebih."

"Cuma saya bilang 'Bapak ini orang baik tapi saya lihat Bapak ini tidak mampu mengatasi orang-orang buruk di sekitarnya, Beliau diam saja," ucapnya.

Din menambahkan yang terpenting baginya sempat menyampaikan hal-hal yang benar bagi Jokowi.(TribunWow/Elfan Nugroho/Mariah Gipty)