TRIBUNWOW.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklarifikasi bantuan sosial (bansos) yang menjadi polemik karena adanya ketidakcocokan data.

Dikutip TribunWow.com, hal itu diungkapkan Anies Baswedan saat dihubungi dalam TvOne, Sabtu (9/5/2020).

Sebelumnya diketahui Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Keudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengkritik Anies Baswedan tentang pembagian bansos.

• Sri Mulyani Sebut Pemprov DKI Tak Punya Anggaran untuk Bansos, Anies Baswedan Angkat Bicara

Bansos tersebut diberikan kepada masyarakat tidak mampu yang kondisi ekonominya terdampak pandemi Virus Corona.

Ketiga menteri tersebut mengkritik ada ketidaksesuaian data yang menyebabkan masyarakat menerima bansos berlebih atau tidak menerima bansos sama sekali.

Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan menyebutkan pembagian bansos memang dilakukan secara bertahap sampai tiga kali.

Ia kemudian menyinggung data yang disebut berbeda dengan pemerintah pusat.

"Sempat diramaikan bahwa dulu datanya 3,7 sampai 3,8 juta, kenapa kok jadi 1,2 juta atau 1,1 setelah dibersihkan?" ungkap Anies Baswedan.

"Jadi angka yang awal yang disebut 3,8 juta itu adalah perorangan. Data jumlah orang yang akan mendapat bantuan," jelasnya.

Data tersebut kemudian menyusut menjadi sepertiganya setelah ditelusuri berdasarkan anggota tiap kepala keluarga (KK).

Selain itu, Anies menyebutkan ada jumlah warga miskin yang baru, yakni yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau krisis ekonomi akibat pandemi.

"1,1, juta adalah mereka yang selama ini tercatat menerima bantuan di DKI Jakarta, 2,6-2,7 juta adalah mereka yang miskin baru, yang karena krisis mereka membutuhkan," papar Anies Baswedan.

Ketika ditanya tentang jumlah 1,1 juta penerima bansos, Anies Baswedan segera menyanggah.

"Bentar, saya luruskan dulu," potong Anies Baswedan segera.

• Bersitegang dengan Anies Baswedan soal Bansos, Muhadjir Effendy: Agak Saya Tegur Keras Pak Gubernur

"Ini adalah orang yang selama ini masuk miskin. Jadi mereka selama ini selalu mendapat bantuan," jelas dia.

Anies Baswedan menyebutkan pemerintah pusat lebih memilih untuk memberikan bansos secara KK daripada perorangan.

"Ketika kita kemudian koordinasi antara kementerian dengan DKI, kita kemudian melihat bantuan itu tidak diberikan per orang, tapi per KK," papar Anies.

Menurut dia, jika sistem bansos diberikan perorangan maka kemungkinan tiap keluarga akan menerima bansos berlebih.

"Karena kalau per orang dalam satu KK, bisa tiga orang yang terima bantuan," ungkap Anies Baswedan.

"Anaknya terima KJP, bapaknya terima Kartu Prakerja, neneknya terima Kartu Lansia," jelasnya.

"Kalau pakai perorangan, dia bisa terima tiga paket," lanjut Anies.

Maka dari itu, Anies Baswedan menyebutkan pihak pemerintah provinsi telah menyusutkan data penerima bansos menjadi per KK.

"Itulah kemudian data 3,7 juta ini dikompilasi berbasis KK. Ketika menjadi KK jumlahnya menjadi 1,194 juta," papar Anies.

"Ini bukan orang, tapi KK," tegasnya.

• Bahas PSBB, Fadli Zon Duga Politik Sebabkan Beda Pandangan Anies dan Kemenhub: Sisa Pilkada Dulu

Lihat videonya mulai menit 4:00

Diserang 3 Menteri soal Bansos

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi tuduhan tiga menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dikutip Tribunwow.com, hal itu ia sampaikan melalui tayangan Kabar Petang di TvOne, Sabtu (9/5/2020).

Sebelumnya diketahui Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Keudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengkritik Anies Baswedan tentang pembagian bantuan sosial (bansos).

• Sri Mulyani Sebut Pemprov DKI Tak Punya Anggaran untuk Bansos, Anies Baswedan Angkat Bicara

Bansos tersebut diberikan kepada masyarakat untuk membantu melewati kondisi ekonomi yang sulit dalam masa pandemi Virus Corona.

Ketiga menteri tersebut menyebut data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak sesuai sehingga ada bansos yang tidak tepat sasaran atau tidak sampai kepada penerima.

Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan menjelaskan masih banyak sistem yang perlu dibenahi dalam program bansos.

Awalnya, ia menyebutkan pihaknya selalu berkomunikasi dengan pemerintah pusat.

"Diskusi pembicaraan itu berjalan terus antara kami di DKI dengan kementerian di pusat," jelas Anies Baswedan.

"Seringkali keramaiannya menjadi lewat karena ada statement. Saya tidak pernah membuat statement tentang apa yang kita bahas," lanjut dia.

Menurut Anies, adanya perbedaan dan persamaan pendapat adalah hal yang wajar dalam pengambilan keputusan.

Ia kemudian menyinggung perbedaan data yang menjadi sorotan ketiga menteri tersebut.

"Sempat ada yang mengatakan pemberian bansos itu tidak tepat sasaran," ungkap Anies Baswedan.

Anies mengklaim telah memberikan bansos lebih dari 1 juta kepala keluarga di DKI Jakarta.

"Kita memberikan bantuan sosial kepada 1.194.000 ribu kepala keluarga," papar dia.

Menurut Anies, pemberian bansos tersebut hampir seluruhnya tepat sasaran.

• Bersitegang dengan Anies Baswedan soal Bansos, Muhadjir Effendy: Agak Saya Tegur Keras Pak Gubernur

"Kemudian di dalam pelaksanaannya, 98,4 persen itu tepat sasaran," tegas Anies Baswedan.

"Ada 1,6 persen yang tidak tepat sasaran. Saya sampaikan ini sejak dua minggu lalu," lanjut dia.

Ia mengakui masih perlu ada yang direncanakan lagi.

"Ada 1,6 persen yang tidak tepat dan itu harus dikoreksi. Jadi kami dari awal mengakui tidak 100 persen sempurna," katanya.

Anies lalu mengungkapkan alasan pemberian bansos segera dilakukan bahkan sebelum pencocokan data dilakukan.

"Kenapa? Karena disiapkan dalam waktu yang cepat, mekanisme pengumpulannya menggunakan data yang ada, tapi kita harus kerja dulu menyampaikan ke masyarakat sambil mendapat feedback," jelas Anies.

"Mana yang benar, mana yang salah, nanti dikoreksi," tambah dia.

"Kalau kita koreksi dulu datanya, tidak kekejar waktunya," tegas Anies Baswedan.

Anies menyebutkan hal yang lebih sering disorot adalah kekurangan dalam program bansos tersebut.

"Tapi yang 98,4 persen ini tidak jadi pembahasan. Yang jadi pembahasan 1,6 persen," jelas dia.

"Padahal secara proporsi kecil, itu margin of error yang kecil," ungkap Anies.

"Tapi harus diakui, tidak ada yang sempurna," tambahnya. (TribunWow.com/Brigitta Winasis)