TRIBUNWOW.COM - Banyak warga terdampak pandemi Virus Corona (Covid-19) yang masih mengeluhkan tidak mendapat bantuan sosial (Bansos).

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berpesan pembagian bansos cepat dan tepat.

Namun kecepatan saat ini menjadi prioritas utama dengan syarat distribusi yang bertanggung jawab.

• Sandiaga Uno Kaitkan Covid-19 dengan Cara Kampanye Politik: Ini Masa yang Menarik

• Cerita Pemegang Saham Lolos Daftar Kartu Prakerja, Soroti Moral: Rp 5,6 Triliun untuk Beli Video

Dikutip dari YouTube kompastv, Minggu (3/5/2020), awalnya Mahfud mengakui bahwa bansos memang banyak dikeluhkan oleh masyarakat.

"Sekarang kita tahu lah keluhan-keluhan di masyarakat itu bantuan sosial itu tidak lancar," kata dia.

Mahfud mengatakan sumber masalah distribusi bansos disebabkan oleh administrasi yang bermasalah.

"Harus diketahui juga bahwa ketidaklancaran itu kan disebabkan oleh administrasi yang disinggungkan oleh masyarakat juga," paparnya.

Ia mencontohkan administrasi yang buruk dengan data penduduk di Jakarta yang tidak jelas.

Mahfud mengatakan di Jakarta banyak pendatang yang tidak terdata oleh pemerintah.

Berawal dari data yang tidak lengkap tersebut, pemerintah akan kesulitan mencari warga yang bersangkutan.

"Misalnya Anda lihat di Jakarta ini ada berapa ratus ribu orang yang datang ke Jakarta tanpa tempat tinggal yang jelas, tanpa surat-surat yang jelas sehingga mereka itu mau dikasih bantuan mau dicari ke mana," jelas Mahfud.

Mahfud lalu menyinggung soal pesan dari Presiden Jokowi soal penyaluran bansos.

Ia mengatakan RI 1 berpesan agar bansos bisa disalurkan secara cepat dan tepat.

Mahfud menambahkan apabila harus memilih satu pilihan antara cepat dan tepat, pada kondisi darurat maka kecepatan lah yang diutamakan.

"Jika pilihannya antara cepat dan tepat itu tidak bisa sama, maka kecepatan harus didahulukan dalam situasi seperti ini," ucapnya.

Tidak sembarang cepat, Mahfud mengatakan distribusi tetap harus diberikan sesuai data yang jelas.

"Yang penting nanti di dalam kecepatan itu ada pencatatan yang jelas," ujarnya.

Mahfud menjelaskan dalam situasi seperti ini yang penting penyaluran bantuan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia mengatakan persyaratan pemenuhan persyaratan penerima bantuan bisa ditunda dalam kondisi seperti ini.

"Meskipun persyaratan untuk itu, persyaratan pencatatannya itu misalnya kartu penduduk, surat keterangan, rumah, dan sebagainya itu nanti saja, yang penting bisa dipertanggungjawabkan pembagian-pembagian bansos itu," tandasnya.

• Terdampak Covid-19, Pengelola Hotel di Banten Banting Setir Ajak Karyawan Bertani

Lihat videonya mulai menit ke-6:09:

Juliari Batubara: Nggak Usah Ribut soal Data

Sebelumnya Menteri Sosial Juliari Batubara meminta masyarakat bisa tenang menghadapi permasalahan ini.

Juliari Batubara meminta masyarakat tidak perlu mempermasalahkan soal data.

Dirinya menilai masalah data memang sulit untuk dikendalikan karena setiap harinya kondisinya selalu berubah.

Selain itu, masyarakat yang terdampak Corona juga datanya dinamis.

Oleh karena itu, menurutnya, hal itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan secara gotong royong.

Terlebih masyarakat Indonesia dikenal sebagai orang yang mempunyai rasa sosial yang tinggi untuk saling membantu.

"Kita enggak usah ribut-ribut soal data, semuanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, secara gotong-royong," ujar Juliari Batubara.

"Kita ini masyarakat yang karakternya gotong royong," sambungnya.

Juliari Batubara mengatakan, untuk mengatasi ketidakmerataan bantuan sudah dibicarakan dengan para ketua RW dan ketua RT di setiap desa.

Karena menurutnya, merekalah yang menjadi pihak pertama yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang pastinya lebih paham dengan kondisi yang terjadi.

Kemudian ia meminta kepada masyarakat untuk bisa jujur.

"Jadi saya sampaikan kepada warga atau keluarga yang sudah mendapatkan bantuan sembako dari Pemprov atau dari siapapun, ya sebaiknya tidak diberikan lagi," jelas Juliari Batubara.

"Saya kira tadi teman-teman bisa dilihat sendiri, dari RW dari RT menyanggupi, maka diatur dengan rapi di bawah, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa tidak dipedulikan," pungkasnya.

Simak videonya:

(TribunWow.com/Anung/Elfan)