TRIBUNWOW.COM - Presiden BEM Universitas Trisakti, Dinno Ardiansyah mempertanyakan kemana anggaran dana sebesar Rp 400 triliun yang disiapkan oleh pemerintah untuk penanangan Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Dinno Ardiansyah mengatakan masih banyak masyarakat yang belum atau tidak merasakan bantuan dari pemerintah.

Mereka hanya mendapatkan bantuan dari masyarakat lain yang terpanggil hatinya untuk melakukan penggalangan dana.

• Kasus Positif Covid-19 di Pabrik Sampoerna, Risma Sebut Bermula dari PDP yang Tak Jalani Karantina

• Sebut Corona Jadi Alat Deteksi Kekuasaan, BEM UIN Jakarta: Apakah Pemerintah Serius Urusi Rakyat?

Menurutnya, hal itu dirasa justru lebih konkrit dibandingkan dengan pernyataan dari pemerintah yang sudah menganggarkan dana besar untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak.

Dinno Ardiansyah kemudian beranggapan bahwa masyarakat sepertinya tidak terlalu membutuhkan pemerintah.

Dirinya mengatakan hal tersebut lantaran masyarakat bisa saling membantu dan itu dirasa menjadi sangat konkrit dan nyata adanya.

Hal ini disampaikan Dinno dalam tayangan Youtube Rocky Gerung Official, Kamis (29/4/2020).

"Hari ini muncul stigma baru bahwa masyarakat kayaknya tidak terlalu butuh pemerintah," ujar Dinno.

"Ini masyarakat bisa lebih survive dengan masyarakat sendiri, banyak gerakan rakyat bantu rakyat, bahkan penggalangan dana, saya rasa itu lebih konkrit dibandingkan dari pemerintah yang katanya mengganggarkan Rp 400 triliun lebih," jelasnya.

"Cuman sampai sekarang pun akar rumputnya tidak kerasa dampak bantuan itu."

• Buat Refly Harun Tertawa, Fahri Hamzah Sebut Jokowi Tak Paham Pemberantasan Korupsi: Mohon Maaf Ini

Lebih lanjut, Dinno juga beranggapan apakah kesehatan masyarakat itu sudah tidak penting bagi pemerintah.

Pemerintah seakan-akan hanya memikirkan masalah ekonomi ketimbang keselamatan rakyatnya.

Meski begitu dirinya berharap anggapan bahwa masyarakat tidak butuh pemerintah lagi adalah tidak benar.

"Lebih ke ini apakah jangan-jangan sekarang stigmanya sudah bergeser bahwa mungkin sakit udah enggak terlalu penting-penting banget dan enggak butuh-butuh banget sama pemerintah," kata Dinno.

"Kalau pun ada anggaran dari pemerintah, kita enggak tahu itu kemana?"

"Kita khawatir semoga salah darurat kepercayaan ini menjadi arahnya masayakat udah enggak butuh pemerintah lagi. Semoga salah," pungkasnya.

Simak videonya:

BEM UIN Jakarta: Apakah Pemerintah Serius Urusi Rakyat?

Sebelumnya dalam kesempatan sama, Presiden BEM UIN Jakarta, Sultan Rivandi mengatakan pandemi Virus Corona bisa menjadi alat deteksi untuk mengukur kekuasaan dari pemerintah.

Dilansir TribunWow.com, Sultan Rivandi mengatakan dengan adanya wabah Corona ini maka bisa dilihat bagaimana langkah yang diambil oleh pemerintah.

Sultan Rivandi awalnya mengibaratkan negara seperti bangunan, ketika bangunan tersebut ambruk maka penghuni rumah tersebut tentu mempercayai kepada arsitek untuk menangani masalah tersebut.

• Usul ke Jokowi untuk Potong Pendapatan ASN Gol III Sebanyak 50 Persen, Ini Alasan Ganjar Pranowo

Karena arsitek tersebutlah yang tentunya lebih mengetahui dari penyebab ambruknya bangunan itu.

Menurut Sultan, sama halnya dengan negara ini ketika ada masalah yang datang, seperti Corona, maka masyarakat mempercayai kepada pemerintah yang pastinya lebih paham untuk mengatasi semuanya.

Namun kenyataanya, bangunan pemerintah justru malah ikutan ambruk.

Seperti contohnya banyak diskoordinasi kebijakan antara pemerintah pusat dengan daerah ataupun antar pejabat lain dan beberapa permasalahan lainnya.

"Kalau ada bangunan ambruk saya pikir kita semua mempercayai artsitek ahli untuk mengdiagnosis kenapa kemudian bangunan bisa ambruk, pondasinya seperti apa, alat bahan seperti apa," ujar Sultan.

"Nah sekarang dalam kajian ilmu politik, kita melihat bahwa bangunan kekuasaan hari ini, sedikit demi sedikit ambruk akibat kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dan tidak terukur bahkan diskoordinasi," jelasnya.

"Sebab kenapa karena kita melihat kerapuhan konsep dalam menangani kasus di tengah krisis seperti ini."

Melihat kondisi yang terjadi, Sultan mengatakan pandangan yang terjadi di Tanah Air justru sebaliknya.

• Refly Harun Pesimis Partai Gelora Bisa Dapat Suara di 2024, Fahri Hamzah: Pertanyaan Paling Sadis

Menurutnya, dalam menangani dampak Corona, yakni krisis ekonomi maupun pangan tidak cukup dilakukan dengan hanya mengandalkan persatuan.

Karena dikatakan oleh Sultan bahwa persatuan yang sudah dilakukan oleh pemerintah tidak mendapatkan pengawasan yang ketat.

Kemudian ketika para penguasa tidak mendapat pengawasan, maka kemungkinan yang terjadi adalah adanya tindakan koruptif.

"Akhirnya kita melihat antitesa baru bahwa persatuan saja tidak cukup untuk menangani kasus krisis," kata Sultan.

"Kurang bersatu apa lagi di eksekutif semua partai politik hampir gemuk di sana, di legislatif kita melihat minimnya pengawasan, sebab partai politik bergerumul di legislatif," jelasnya.

"Jadi kita teringat yang disebut oleh Robert Klitgaard bahwa Monopoli kekuasaan tanpa adanya pengawasan akan cenderung pada tindakan-tindakan yang koruptif," imbuhnya.

• Singgung PKS, Fahri Hamzah Bocorkan Tradisi Buruk yang Ada di DPR: Seperti Orang Main Catur

Dengan demikian, Virus Corona ini bisa dikatakan sebagai alat ampun untuk bisa mendeteksi kekuasaan.

Dalam kondisi seperti ini, bisa dilihat bagaimana kebijakan atau langkah yang diambil pemerintah dalam menangani Covid-19.

Apakah serius mengurusi dan menyelamatkan rakyat atau malah ada tujuan dan kepentingan lain.

"Nah alat Corona ini deteksi yang sangat ampuh untuk mendeteksi kekuasaan," sebut Sultan.

"Apa yang mendeteksi Corona untuk kekuasaan, apakah betul pemerintah ini serius mengurusi rakyat atau ternyata ada agenda-agenda kantong lain yang disembunyikan," tegasnya.

"Jika itu benar terjadi adanya, maka jelas yang disebut oleh Thomas Ferguson bahwa ketika kekuasaan digerakan oleh uang, maka kebijakannya adalah hanya sekadar perpanjangan tangan dari elite bisnis dan investor," pungkasnya.

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)