TRIBUNWOW.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memangkas anggaran belanja modal daerah, dan dialihkan untuk penanganan Virus Corona.

Anggaran tersebut mencapai Rp 10,77 triliun, di mana akan digunakan untuk penanganan bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi.

Jumlah anggaran terbanyak akan dialokasikan untuk jaring pengaman sosial bagi warga DKI yang terdampak.

• Di ILC, Anies Bantah Karni Ilyas soal Pelambatan Corona di Jakarta: Saya Tak Buat Pengumuman Itu

Selanjutnya, anggaran terbesar kedua akan digunakan untuk penanganan bidang kesehatan dan sisanya untuk mengatasi dampak ekonomi akibat Covid-19.

Dilansir Kompas.com, Rabu (29/4/2020) Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Mochamad Ardian Noervianto menjelaskan mengenai alokasi tersebut.

Ia menyatakan bahwa anggaran yang dialokasikan Pemprov DKI untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 10,77 triliun.

Rinciannya, Rp 2,67 triliun untuk penanganan bidang kesehatan, Rp 7,6 triliun untuk jaring pengaman sosial, dan Rp 500 miliar untuk penanganan dampak ekonomi.

"Anggaran untuk jaring pengaman sosial Rp 7,6 triliun," ungkap Ardian.

"Untuk dampak ekonomi Rp 500 miliar," imbuhnya.

Alokasi dana tersebut berasal dari pemangkasan pada pos-pos pengeluaran sejumlah anggaran belanja pemprov.

Anggaran yang dipangkas tersebut adalah anggaran belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal, dan belanja lainnya.

"Belanja pegawai semula Rp 24,19 triliun menjadi Rp 19,14 triliun," tutur Ardian.

Anggaran belanja pegawai tersebut dipangkas sebanyak RP 5,05 triliun, biasanya digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS).

Adapun anggaran belanja modal daerah yang awalnya sebesar Rp 16,08 triliun dipangkas menjadi Rp 500 miliar, dengan pengurangan sebesar Rp 15,58 triliun.

"Belanja modal semula Rp 16,08 triliun menjadi Rp 500 miliar," ujar Ardian.

Anggaran belanja barang/ jasa juga turut dipangkas sebanyak Rp 12,45 triliun, di mana awalnya sebanyak Rp 23,67 triliun, menjadi Rp 11,22 triliun.

Kemudian, pos anggaran belanja lainnya yang semula Rp 28,89 triliun, dikurangi sebanyak Rp 24 triliun, sehingga jumlahnya menjadi Rp 4,89 triliun.

Sehingga total keseluruhan dari anggaran yang telah dipangkas tersebut sebesar Rp 57,08 triliun.

Anggaran yang dipangkas tersebut jauh lebih besar dari alokasi untuk penanganan Covid-19 karena adanya penurunan pendapatan pemprov.

"(Anggaran dipangkas) salah satunya karena pendapatan asli daerah dan dana transfer yang berkurang," ucap Ardian.

• PSBB Mulai Tunjukkan Hasil, Anies Baswedan Klaim Penurunan Kasus Corona DKI: Jakarta Belum Merdeka

Anggaran Penanganan Covid-19 Indonesia

Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan jumlah anggaran dan penggunaan dana yang disiapkan pemerintah untuk menanggulangi pandemi Virus Corona di Indonesia.

Menurut Jokowi, saat ini pemerintah telah menyediakan dana hingga 405 triliun rupiah untuk membiayai kebutuhan terkait Covid-19.

Jokowi menyebutkan besaran dana tersebut akan digunakan untuk urusan kesehatan, bantuan ekonomi pada usaha rakyat, dan bantuan sosial.

Hal ini disampaikannya dalam tayangan Mata Najwa yang diunggah akun YouTube Najwa Shihab pada Rabu (23/4/2020).

Sesuai yang dituturkan, pemerintah telah menyiapkan dana sejumlah Rp 405 triliun, dimana sebesar Rp 75 triliun akan digunakan untuk kebutuhan medis.

"Kita menyiapkan 405 triliun rupiah yang itu dipakai Rp 75 triliun untuk urusan kesehatan, untuk tenaga medis, perbaikan fasilitas kesehatan, pembelian alat-alat kesehatan," ungkap Jokowi.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa anggaran senilai Rp 70 triliun akan dipakai untuk memberikan stimulus ekonomi bagi rakyat.

"Kemudian 70 triliun itu dipakai untuk stimulus kredit usaha rakyat (KUR) dan juga insentif perpajakan," tutur Jokowi.

Penggunaan dana paling besar akan dihabiskan untuk melakukan restrukturisasi kredit-kredit usaha mikro, kecil, dan menengah.

Sementara sisanya akan digunakan untuk memberi bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi Virus Corona.

"150 triliun itu dipakai untuk restrukturisasi kredit-kredit usaha mikro usaha kecil dan usaha menengah," terang Jokowi.

"110 triliun itu dipakai untuk social safety net, menambah PKH, pada minggu ini akan ada bantuan sosial tunai (bansos tunai), 9 juta."

"Paket sembako untuk 4,1 juta di Jabodetabek, untuk Kartu Sembako itu 20 juta KK (Kepala Keluarga)," imbuhnya.

Sementara itu, untuk menambah jumlah anggaran yang dapat digunakan, Jokowi juga melakukan realokasi anggaran dari dana pemerintah yang kurang diprioritaskan saat ini.

"Kemudian juga mengalihkan anggaran-anggaran yang tidak prioritas untuk masuk ke penanganan Covid ini, baik untuk kesehatan atau sosial ekonomi," kata Jokowi.

Ia memberikan contoh pengalihan dana dari Kementerian Desa sebesar 72 triliun rupiah yang dialihkan untuk mendanai bantuan sosial.

Kementerian lain dalam jajaran kabinetnya juga telah melakukan hal serupa meskipun belum seluruhnya.

Untuk mendukung upaya pemerintah pusat tersebut, Jokowi juga mengimbau kepada pemerintah daerah untuk melakukan hal serupa.

"Kita minta juga daerah-daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota juga melakukan hal yang sama," imbau Jokowi.

"Belanja-belanja barang yang tidak prioritas alihkanlah separuhnya atau seperempatnya alihkan hal-hal yang berkaitan dengan Covid," sambungnya.

Jokowi yakin bahwa dengan partisipasi pemerintah daerah bersama-sama dengan pemerintah pusat, akan dapat membantu kehidupan masyarakat di tengah pandemi ini.

"Saya kira kalau semua melakukan ini, rakyat akan terbantu banyak," pungkasnya.

Lihat tayangan selengkapnya dari menit ke-03.13:

(TribunWow.com/ Via)