TRIBUNWOW.COM - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta diberikan sebuah kepercayaan dari semua masyarakat untuk mengelola bantuan sosial dampak Corona.

Dilansir TribunWow.com, Ganjar mengakui dalam mengelola bansos, termasuk mengatur penyalurannya tidak bisa dilakukan dengan mudah.

Ganjar mengatakan data penerima bantuan sosial sangat dinamis dan terus bergerak.

• Jokowi Bicara 5 Skema Besar Pemulihan Ekonomi di Tengah Pandemi Corona, Minta Peran BUMN serta Pemda

Faktor itulah yang membuat pemerintah merasa kebingungan mengatasi hal tersebut.

Menurutnya, fakta yang terjadi di lapangan adalah masyarakat yang menginginkan bantuan setiap harinya selalu bertambah.

Hal ini disampaikan Ganjar Pranowo dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam tvOne, Selasa (28/4/2020).

"Datanya sangat dinamis, bergerak terus menerus, dan ini memang tidak mudah dikelola, saya boleh meminta boleh mengusulkan bisa nggak ya kami diberikan kepercayaan agar kami lebih luwes untuk mengelola," ujar Ganjar.

Ganjar kemudian meminta diberikan kelonggaran dan tidak perlu adanya pemikiran-pemikiran buruk.

Dirinya menegaskan pemerintah dalam mengelola bantuan sudah dilakukan dengan baik melalui pendataan yang terukur.

Ganjar bahkan bahkan mengaku pusing mengurusi data yang terus berubah.

Tidak terkecuali juga mereka para RT/RW, Kades beserta perangkatnya yang secara langsung menghadapi kondisi tersebut.

• Minta Pemerintah Gunakan Akal Sehat Tangani Corona, Sandiaga Uno: Ekonomi Bisa Kita Hidupkan Kembali

"Mohon maaf tanpa kami mengabaikan akuntabilitas dan transparansinya, karena data terus berkembang dan terus berubah ini memang membikin RT, RW, Kades dan perangkatnya stres sekarang," kata Ganjar.

"Karena apa, lho ini bantuan pasti enggak cukup kok, wong datanya dinamis dan yang berkeinginan untuk mendapatkan bantuan banyaknya minta ampun, hampir setiap hari tambah," jelasnya.

Oleh karenanya untuk mengantisipasi dan sedikit membantu masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, Ganjar mengaku sudah menyiapkan dana untuk membackup.

Dana tersebut merupakan hasil sumbangan dari beberapa pihak.

"Kita siapkan kita backup sumber yang dari daerah dan kita backup juga kalau Jawa Tengah kami menyiapkan dana, termasuk dari para donatur karena pasti kurang, makanya musti kita dorong," pungkasnya.

Simak videonya:

Kantor Staf Presiden: Problem Kita Itu di Data

Pelaksana Tugas (Plt)Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Tarigan, merespons keresahan sejumlah kepala daerah terkait penyaluran bantuan penanganan dampak Covid-19.

Khususnya,  apa yang diutarakan Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sehan Salim Landjar terkait aturan penyaluran bantuan dari pemerintah pusat yang dinilai tumpang saling tumpang tindih.

Dilansir TribunWow.com, Abetnego Tarigan menyampaikan secara prinsip tidak ada tumpang tindih aturan dari pemerintah pusat.

• Bantuan Sosial Berpotensi Tidak Merata, Menteri Sosial Juliari Batubara Minta Pemda Bantu Selesaikan

Hal itu disampaikan dalam sampaikan secara langsung di kanal tvoneNews, Selasa (28/4/2020).

Secara umum, ada 3 strategi besar penanganan Covid-19 yang dijalankan pemerintah.

Di antaranya yang paling utama adalah kesehatan, jaring pengamanan sosial, dan yang ketiga adalah ekonomi.

Apa yang diresahkan pemerintah daerah terkait berbagai bantuan tersebut merupakan bagian dari, strategi jaring pengaman sosial.

Abetnego Tarigan mulanya menjelaskan rincian berbagai jenis dan bentuk jaring pengaman sosial.

Ia lalu menyebut berbagai program dengan masing-masing aturannya tersbeut secara prinsip sebenarnya tidak saling tumpang tindih.

"Terkait jaring pengaman sosial ini kan ada beberapa program, ada Keluarga Harapan, program sembako, bantuan listrik, kemudian Kartu Prakerja kita ekspansi, kemudian juga ada bansos presiden untuk Jabodetabek, kemudian juga ada bantuan tunai untuk luar Jabodetabek, terus kemudian ada juga bansos daerah, dan yang terakhir itu adalah BLT Dana Desa," ujar Abetnego Tarigan.

"Sebenarnya secara prinsip itu tidak ada yang tumpang tindih," tambahnya.

• Saat Trump Ingin Minta Ganti Rugi dari China atas Corona: Kami Tak Bahagia dengan Situasi yang Ada

Abetnego Tarigan menyampaikan, bahwa dalam kondisi darurat seperti ini memang mengekpansi sebanyak-banyaknya apa yang bisa dilakukan.

Akan tetapi, masalah utamanya adalah bukan tumpang tindih melainkan permasalahan data.

Sebab, data masyarakat miskin atau layak menerima bantuan di tengah pandemi seperti ini tidak sesuai dengan data normal.

Faktor kepailitan akibat pandemi membuat data orang yang dikategorikan sebagai orang miskin atau layak menerima bantuan menjadi meningkat.

"Tetapi kita memang mengekspansi di dalam jaring pengaman sosial ini untuk sebanyak-banyaknya bisa menjaring," ujar Abetnego Tarigan.

"Problem kita itu yang paling besar itu sebenarnya justru di data.  Kenapa? karena kita menghadapi situasi yang tidak biasa, kalau yang dalam situasi di luar Covid ini data orang miskin itu di update, ada yang namanya Data Kesejahteraan Sosial (DTKS)."

"Tapi kemudian menjadi kompleks karena data ini ada banyak orang yang tiba-tiba jadi miskin atau dikategorikan miskin," tambahnya.

• Cuhat di ILC, Rahmi Mulyani Tak Bisa Penuhi Janji Ibunya: Dia Bilang Tahun Depan Belum Tentu Ketemu

Simak video berikut mulai dari menit ke 00.40:

(TribunWow/Elfan Nugroho/Rilo Pambudi)