TRIBUNWOW.COM - Ekonom senior INDEF, Faisal Basri menyoroti soal banyaknya warga miskin di tengah pembangunan yang begitu besar dilakukan pemerintah.

Dilansir TribunWow.com, Faisal Basri mengatakan kekayaan bumi Indonesia seolah justru menjadi kutukan bagi warga sekitar.

Sebab, menurut dia banyak warga yang tak merasakan manfaat pembangunan dan tetap hidup miskin.

Tak hanya itu, Faisal Basri juga menyebut pembangunan itu justru banyak merusak lingkungan.

• Bukan Ekonomi, Faisal Basri Sebut Hal Ini Sulit Diobati karena Corona: Dikasih Uang pun Enggak Mau

Hal tersebut disampaikan Faisal Basri melalui tayangan '1 Hari, 1000 Pesan' dalam kanal YouTube Talk Show tvOne, Minggu (26/4/2020).

"Kekayaan ini dinikmati oleh segelintir orang, bayangkan satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai kira-kira 44,5 persen kekayaan nasional," jelas Faisal.

"10 persen orang terkaya menguasai kita-kira 75,5 persen kekayaan nasional, jadi jomplang banget."

Lantas, Faisal mengatakan kekayaan yang dimiliki negara banyak tak menyejahterakan warga.

Terkait hal itu, ia kemudian menyinggung kondisi masyarakat Papua di tengah melimpahnya hasil tambang Freeport.

"Jadi kekayaan kita itu tidak menyejahterakan," terang Faisal.

"Freeport menggaruk kekayaan, Papua nasibnya masih seperti itu, Kalimantan Timur kurang apa tapi rakyatnya banyak yang miskin."

• Pakar Yakini Kim Jong Un Meninggal Dunia, Foto Pemimpin Korea Utara Tersebar di Dunia Maya

Karena itu, Faisal menyebut kekayaan di Indonesia justru menjadi kutukan buat bangsa.

"Jadi sumber karunia yang diberikan Tuhan itu tidak menyejahterakan rakyatnya," kata Faisal.

"Dalam beberapa hal, kekayaan itu tidak merekah, tidak menjadi berkah buat bangsa ini tapi jadi kutukan," sambungnya.

Faisal menambahkan, dampak banyaknya pembangunan yang dilakukan hanya dirasakan oleh orang tertentu.

Namun, warga miskin justru semakin terpinggirkan meski pembangunan sudah begitu luas dilakukan.

"Akibat pengeloaan kekayaan alam yang seperti ini, hutan-hutan rusak, bekas tambang menjadi danau-danau yang banyak sekali karena tidak ditutup lagi.," kata Faisal.

"Nah ini yang menjadi concern kita sebagai suatu bangsa yang beraneka untuk membuat pembangunan ini lebih inklusif, dinikmati mayoritas rakyat dan melindungi orang yang terpinggirkan, orang yang tidak berdaya, orang yang tidak punya apa-apa," pungkasnya.

Simak video berikut ini menit ke-24.06:

Pembangunan Ibu Kota Terus Berjalan

Di sisi lain, Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu menyoroti kebijakan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan soal pembangunan Ibu Kota Baru di tengah panedemi Virus Corona.

Seperti yang dikabarkan sebelumnya, pembangunan atau pemindahan Ibu Kota Baru masih akan terus berjalan meskipun negara sedang menghadapi wabah Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Said Didu menilai perekonomian Indonesia jelas sangat terganggu dengan hal itu, karena tidak ada pemasukan, tetapi pengeluaran negara justru meningkat.

Apalagi sebelumnya, negara sudah mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk pembangunan Ibu Kota Baru.

• Update Jumlah Pasien Positif Virus Corona DKI Jakarta Jadi 701 Kasus, Berikut Peta Sebarannya

Meski begitu, Said Didu tidak serta merta menyoroti Luhut, karena dirinya menilai keputusan akhir tetap kembali lagi di tangan Presiden Joko Widodo (jokowi).

"Saya pikir tidak mungkin Luhut dan Bapenas menyatakan itu kalau bukan melaksanakan arahan dari Bapak Presiden, jadi jangan kita lihat Luhutnya," ujar Said Didu.

Said Didu mengatakan wabah Virus Corona akan semakin merusak laju perekonomian Indonesia.

Menurutnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani sedang pusing memikirkan perekonomian tersebut.

Bahkan Menteri Sri Mulyani juga sampai membuka donasi bagi masyarakat atau pengusaha untuk memberikan sumbangan untuk menangani kasus Virus Corona.

"Dan saya pikir Bu Sri Mulyani sudah betul-betul galau dengan ngototnya untuk membangun Ibu Kota. Bu Sri Mulyani sudah mengatakan bahwa akan menjual aset untuk membangun Ibu Kota," jelasnya.

"Ditambahkan kemarin, dia mau membentuk dompet sumbangan untuk mencari dana pencegahan Corona."

"Sri Mulyani sudah jujur menyatakan beban APBN sangat berat, memang ini berat sekali," kata Said Didu.

"Pengeluaran pasti membengkak, karena adanya pengeluaran tidak terduga yaitu Corona, yang kedua penerimaan dipastikan turun karena pertumbuhan ekonomi turun, ekonomi berhenti, kemudian pajak juga relaksasi, terus butuh anggaran besar," imbuhnya.

• Kumpulkan Rp 10 M untuk Wabah Corona, Najwa Shihab Jelaskan Distribusi Dana Konser Musik #dirumahaja

Maka dari itu dengan melihat situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh Indonesia, Said Didu yakin masyarakat sudah bisa menilai sendiri soal kebijakan dari pemerintah.

Menurutnya, pemerintah lebih mengutamakan kepentingan legacy atau bentuk nyata dari kepemimpinannya dibandingkan dengan kesejahteraan bahkan keselamatan masyarakat.

Said Didu mengatakan yang menjadi prioritas pemerintah adalah legacy, padahal hal tersebut belum tentu berguna untuk masayarakat itu sendiri.

"Sekarang dengan pernyataan Pak Luhut dan Bapenas demikian, di sinilah masayakat bisa menilai, sebenarnya kemana pemerintah berpihak dalam membangun negeri ini," ungkapnya.

"Artinya, dari awal kita lihat bahwa masalah kemanusiaan dan masalah kesejahteraan masyarakat umum selalu diprioritaskan di bawah."

"Yang selalu diprioritaskan di atas adalah legacy, legacy untuk menghasilkan sesuatu yang sebenarnya mengorbankan kepentingan masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut, Said Didu berpendapat, sebagai seorang pemimpin, sudah seharunya kepentingan masayarakat menjadi prioritas utama.

Terlebih pada kasus ini menyangkut soal kesehatan dan keselamatan hidup.

Maka dari itu, seharusnya dana untuk pembangunan Ibu Kota bisa lebih dulu dialihkan untuk penangan Virus Corona.

Karena seperti yang diketahui, dana untuk wabah Virus Corona, khususnya menyediakan fasilitas kesehatan bisa dikatakan minim.

• Ambil Tindakan Pencegahan Virus Corona, KAI Batalkan 28 Rute Perjalanan, Air Asia Tutup Penerbangan

"Sekarang dengan terjadinya Corona ini, yang dikorbankan bukan lagi kesejahteraan, tetapi keselamatan masayarakat," beber Said Didu.

"Karena Bu Sri Mulyani sudah kewalahan dana untuk menangani kasus Corona, sementara Luhut masih ngotot untuk tidak menganggu dana yang ada untuk pembangunan Ibu Kota."

"Sebenarnya, kalau seorang pemimpin maka akan mengalihkan semua anggaran-anggaran yang legacy dia kedepan demi menyelamatkan nyawa rakyat."

"Kelihatannya Beliau lebih memilih legacy daripada menyelamatkan nyawa rakyat," pungkasnya. (TribunWow.com)