TRIBUNWOW.COM - Pemerintah telah menerapkan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk penanganan wabah Virus Corona di Indonesia.

Dilansir TribunWow.com, bahkan sejak Jumat (24/4/2020), pemerintah telah melarang semua kendaraan pribadi keluar dari wilayah Jabodetabek.

Terkait hal itu, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun pun angkat bicara.

Menurut Refly Harun, pelarangan kendaraan umum keluar dari suatu wilayah itu termasuk dalam aturan karantina wilayah, bukan PSBB.

• Satpol PP Banjarmasin Terinspirasi dari Polisi India untuk Tertibkan PSBB: Hampir Potong 100 Rotan

• Bandingkan di KBBI, Refly Harun Tertawa Bahas Beda Mudik dan Pulang Kampung Menurut Jokowi: Podo Wae

Melalui tayangan YouTube Refly Harun, Minggu (26/4/2020), ia menyebut ada indikasi pemerintah tak sanggup memenuhi kebutuhan seluruh warga jika menerapkan aturan karantina wilayah.

"Kalau kita bicara tentang karantina di dalam undang-undang itu ada karantina wilayah, ada karantina rumah, ada karantina rumah sakit, ada juga kekarantinaan perbatasan," ujar Refly.

"Jadi kalau kita melarang orang keluar dari suatu tempat itu namanya karantina wilayah."

Refly mengungkapkan, pemerintah tetap menyelipkan aturan karantina wilayah meskipun kebijakan yang diambil untuk mencegah penyebaran Virus Corona yakni PSBB.

Karena itu, menurutnya ada indikasi pemerintah sengaja menyelundupkan aturan dalam penanganan Virus Corona.

"Tapi kita tahu pemerintah kan tidak menerapkan karantina wilayah, pemerintah menerapkan PSBB yaitu pembatasan sosial berskala besar atau lebih dikenal dengan istilah kerennya social distancing," terang Refly.

"Jadi yang diterapkan adalah social distancing, tapi materinya, substansinya adalah karantina wilayah. Bagaimana ini duduk persoalannya? Entah pemerintah sengaja melakukan penyelundupan aturan."

• Pasien Positif Corona di Banyumas Bertambah 35 Orang, Empat di Antaranya Berasal dari Klaster Gowa

Lebih lanjut menurut dia, pemerintah sengaja tak menerapkan karantina wilayah karena merasa terbebani dengan kewajiban memenuhi kebutuhan pokok seluruh warga.

Bahkan tak hanya itu, Refly menyebut pemerintah juga diwajibkan memenuhi kebutuhan dasar hewan ternak jika menerapkan karantina wilayah.

"Karena kalau karantina wilayah diterapkan maka karantina wilayah itu membebani kewajiban pemerintah untuk menyediakan kebutuhan dasar penduduk yang dikarantina," terang Refly.

"Termasuk juga hewan ternaknya."

Lantas, Refly menilai cara yang paling efektif memerangi Virus Corona adalah dengan melakukan lockdown rumah.

Dengan cara itu, ia menyebut semua warga dipaksa tak keluar dari rumah karena semua kebutuhan dipenuhi oleh pemerintah.

"Berkali-kali sudah saya katakan, kalau mau efektif memerangi Virus Covid-19 ini, satu-satunya cara adalah lockdown di rumah, tidak berinteraksi dengan orang," terang Refly.

"Hanya petugas karantina saja yang berkeliaran, ditambah dengan aparat keamanan. Jadi pemerintah harus menyediakan kebutuhan pokok baik yang kaya maupun yang miskin," tukasnya.

Simak video berikut ini menit ke-8.00:

Alasan Jokowi Pilih PSBB

Di sisi lain, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah tudingan yang menyebut keterbatasan dana menjadi alasan pemerintah enggan menerapkan lockdown untuk atasi Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Jokowi mengatakan ada sejumlah pertimbangan yang membuatnya justru lebih memilih cara pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Menurut Jokowi, pemerintah belajar dari pengalaman negara lain yang menerapkan lockdown untuk menyelesaikan masalah Virus Corona.

Hal itu disampaikan Jokowi melalui tayangan Mata Najwa, Rabu (22/4/2020).

• Ditanya Najwa Mengapa Sikapnya Berubah soal Transparansi Data, Jokowi: Negara Manapun Tak Mampu

Pada kesempatan itu, Jokowi menyebut lockdown tak beda jauh dengan istilah karantina wilayah.

Saat lockdown maupun karantina wilayah, semua warga diminta beraktivitas di dalam rumah dan dilarang menggunakan transportasi umum.

"Kalau yang namanya karantina wilayah itu kan sama dengan lockdown," ucap Jokowi.

"Artinya apa? Masyarakat harus hanya di rumah, berhenti keluar, taksi berhenti, ojek berhenti, pesawat berhenti, kereta api berhenti, MRT berhenti, KRL semuanya berhenti."

Terkait hal itu, Jokowi pun mengungkap jumlah kebtuhan masyarakat Jakarta per harinya.

Ia menyebut angka ratusan miliar yang dibutuhkan seluruh warga Jakarta untuk tetap bertahan hidup setiap harinya.

"Hanya di rumah, untuk Jakarta saja pernah kami itung-itungan per hari membutuhkan 550 miliar, hanya Jakarta saja," terang Jokowi.

"Kalau Jabodetabek 3 kali lipat, itu per hari."

• Di Mata Najwa, Jokowi Blak-blakan Ungkap Biaya untuk Jakarta jika Lockdown: Rp 550 Miliar Sehari

• Reaksi Jokowi saat Didebat Najwa Shihab Berkali-kali soal Perbedaan Istilah Mudik dan Pulang Kampung

Pernyataan Jokowi itu pun langsung ditanggapi oleh Presenter Najwa Shihab.

Ia menyinggung soal tudingan yang menyebut pemerintah kekurangan anggaran untuk menjamin kebutuhan warga jika lockdown dilakukan.

"Jadi iya karena pertimbangan budget negara yang tidak mencukupi untuk menjamin, karenanya pilihan itu tidak diambil?," tanya Najwa Shihab.

Lantas, Jokowi membantah tudingan tersebut.

Menurut dia, lockdown bukanlah jaminan keberhasilan memusnahkan penyebaran Virus Corona.

"Bukan karena masalah budget, kita kan juga belajar dari negara-negara lain," ucap Jokowi.

"Apakah lockdown itu berhasil menyelesaikan masalah? Kan tidak."

Jokowi bahkan menantang Najwa Shihab menyebutkan negara yang menerapkan lockdown dan berhasil memutus rantai penyebaran Virus Corona.

"Coba tunjukkan negara mana yang berhasil melakukan lockdown dan bisa melakukan ini? Enggak ada untuk saat ini," tukasnya. (TribunWow.com)