TRIBUNWOW.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengakui adanya beberapa kesalahan data penerima bantuan sosial pembatasan sosial berskala besar (PSBB) periode pertama.

Akibat kesalahan tersebut, sejumlah warga yang masih mampu justru mendapat bantuan sosial.

Dilansir Kompas.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam siaran langsungnya pada Rabu (22/4/2020), menyatakan kesalahan data dalam jumlah yang sangat kecil itu biasa terjadi di Indonesia.

"Tentu saja tidak mungkin sempurna. Yang mungkin dari 1,2 juta (penerima bansos), Anda bisa sebutkan nama (penerima tak layak) pastilah di negeri ini. Siapa yang (punya data) super akurat," kata Anies.

• Masuk Daftar Penerima Bansos, Anggota DPRD DKI Ini Minta Pemprov DKI Perbaiki Data Penerima

• Sebut Wajar Kesalahan Penyaluran Bansos PSBB, Anies Baswedan: Yang Butuh Lebih Banyak dari Daftar

Ia juga menyebutkan, konsep yang Pemprov DKI gunakan di kala kondisi darurat seperti ini ialah menggunakan dulu data yang ada, lalu perlahan dikoreksi sesuai dengan temuan di lapangan.

Hal ini agar masyarakat tak terlalu lama menunggu bantuan.

"Daripada di balik cek dulu ke lapangan semua kumpulkan, lalu yang terjadi adalah masyarakat yang membutuhkan bantuan tak kunjung mendapatkan bantuan," ucap Anies.

• Masuk Daftar Penerima Bansos, Anggota DPRD DKI Ini Minta Pemprov DKI Perbaiki Data Penerima

• Reaksi Mensos Juliari Batubara soal Dana Bansos di Depok Dipotong Ketua RT: Kalau Ini Sih Kelewatan

Sebelumnya, dalam tahap awal bagian bantuan sosial terdapat temuan sejumlah warga mampu namun masih mendapat bantuan.

Hal itu terjadi di kawasan Kelapa Gading Barat, dan Sunter Jaya, Tanjung Priok.

Selain itu, dalam daftar penerima bantuan sosial yang dimiliki Pemprov DKI, terdapat pula nama-nama anggota PNS dan DPRD. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Pemprov DKI Akui Keliru Susun Data Penerima Bantuan Sosial