TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) blak-blakan mengungkap anggaran yang dibutuhkan apabila memberlakukan lockdwon di DKI Jakarta.

Diketahui, sampai saat ini pemerintah masih memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Melalui acara Mata Najwa, Rabu (22/4/2020), Jokowi menyebut anggaran untuk lockdown tidaklah sedikit.

Bahkan di DKI Jakarta, lockdown bisa menghabiskan Rp 550 miliar dalam sehari.

• Jokowi Sebut 900 Ribu Orang Bukan Mudik tapi Pulang Kampung, Najwa Shihab: Apa Bedanya? Kan Sama

Diketahui, apabila menerapkan lockdown, maka semua aktivitas di luar rumah harus benar-benar dihentikan.

Kemudian seluruh transportasi umum seperti ojek, bus, pesawat, hingga kereta api harus berhenti.

"Kalau karantina wilayah itu sama dengan lockdown," terang Jokowi.

"Artinya masyarakat hanya di rumah."

"Bus, pesawat, kereta api, MRT, KRL, ojek, berhenti," tambahnya.

Dalam menerapkan lockdown atau karantina wilayah, misalnya di DKI Jakarta dibutuhkan anggaran yang sangat besar.

Jokowi menyebutkan butuh Rp 550 miliar untuk menjamin kehidupan seluruh warga Jakarta.

Jumlah tersebut merupakan kebutuhan anggaran untuk satu hari.

Apabila karantina wilayah dilakukan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akan dibutuhkan anggaran hingga tiga kali lipat.

"Biaya untuk Jakarta 550 miliar sehari untuk menjamin kehidupan masyarakat," ungkap Jokowi.

"Kalau di Jabodetabek tiga kali lipat," lanjutnya.

Meski demikian, Jokowi menyangkal apabila tidak memberlakukan karantina wilayah karena anggaran.

Jokowi mengaku selalu belajar dari negara lain dalam mengambil keputusan.

Hingga saat ini, tidak ada tindakan yang tepat untuk menangani Virus Corona atau Covid-19.

• Prabowo Ungkap Kesaksian Selama Kerja dengan Jokowi: Saya Minta Dukungan, Percayalah pada Pimpinanmu

Karena semua itu bergantung pada kedisiplinan rakyat hingga masalah demografis wilayah.

"Bukan karena masalah budget, kita juga belajar dari negara lain," jelas Jokowi.

"Sampai saat ini tidak ada formula yang pasti yang bisa menyelesaikan masalah Covid-19," imbuhnya.

Hingga saat ini pemerintah lebih memilih untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.

Sejumlah daerah sudah diberikan izin oleh Menteri Kesehatan untuk melakukan PSBB dalam mengurangi risiko penularan Corona.

Meski demikian, masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam penerapan PSBB.

Padahal dalam penerapan PSBB di beberapa wilayah, sudah diturunkan petugas dari TNI dan Polri.

Para petugas itu diinstruksikan untuk memberikan teguran bagi para pelanggar peraturan PSBB.

Namun apabila memberikan teguran bagi pelanggar dirasa belum cukup, Jokowi akan menggunakan penyelesaian lebih dari itu.

Nantinya akan ada sanksi yang ditetapkan untuk para pelanggar.

Apabila dalam sosialisasi memang sudah dirasa informatif namun pelanggaran masih saja terjadi.

"Saya kira instrumen di lapangan yang kita gunakan TNI dan Polri untuk awal menegor dalam transisi, memberi tahu," terang Jokowi.

"Tetapi ini kalau kita nanti anggap belum cukup akan ada tahap selanjutnya."

"Kalau nanti dalam sosialisasi kita anggap sudah cukup dan itu di lapangan masih belum ada perbaikan bisa kita masuk ke sana," tambahnya.

Dalam penerapan PSBB, Jokowi menyadari keputusan tersebut bukanlah kondisi yang nyaman.

Karena masyarakat Indonesia masih ada pekerjaan yang bergantung pada gaji harian.

Yakni seperti buruh harian hingga para pedagang asongan.

Pekerjaan tersebut yang sudah diperhatikan oleh pemerintah dalam mengatasi penularan Corona kali ini.

Yang terpenting bagi Jokowi adalah ingin menyelesaikan sebuah masalah tanpa menimbulkan kerugian di lain bidang.

"Ya itu memang pilihan yang tidak enak," jelas Jokowi.

"Dan kita semua menyadari di luar masih banyak buruh harian, pedagang asoangan yang hidupnya harian."

"Ini yang menjadi hitungan kita jangan sampai kita ingin menyelesaikan masalah tapi menimbulkan masalah lain," imbuhnya. (Tribunnews.com/Febia Rosada)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jika DKI Jakarta Lockdown, Jokowi: Butuh Biaya Rp 550 Miliar Sehari